Selasa, 17 Juli 2018

Waspadai Modus Baru Fraud


Senin, 02 Juli 2018 | 11:34:58 WIB


/

DI DALAM sebuah artikel media nasional, pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri di bidang perbankan. Khususnya upaya untuk mengurangi tindak kecurangan atau fraud.

Tak heran jika di zaman teknologi yang semakin canggih ini memberikan peluang yang semakin besar munculnya kejahatan-kejahatan manusia. Tak melihat profesi atau siapa orangnya, kejahatan bisa menimpa siapa saja yang ingin melakukan dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada.

Dalam dunia perekonomian kemajuan tekhnelogi harus diikuti perkembangannya. Perbankan di dunia pun mengikuti kemajuan teknologi. Ini juga didorong agar semakin mudah, aman, dan tepercaya serta akuratnya informasi saat bertransaksi.

Apabila dengan perkembangan zaman yang semakin maju saat suatu negara tidak mengikuti permainan teknologi yang kian maju, akan sulit negara tersebut untuk maju dan bersaing dengan negara-negara lain. Bayangkan saja bila Indonesia tidak ikut aturan main teknologi yang semakin canggih.

Sama halnya dengan kita ketika kita berjalan tanpa tidak mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Bisa saja nyawa kita melayang (dibaca: hilang atau mati). Begitu pulalah suatu negara yang ingin mengembangkan perekonomian namun tidak mengikuti perkembangan tekhnelogi dan aturan main dari kemajuan zaman.

Sejak tahun 2014 Bank Indonesia mencanangkan gerakan pembayaran non tunai, gerakan tersebut dipopulerkan dengan nama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang mana sekarang masyarakat mulai beralih menggunakan uang elektronik dan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). Uang elektronik merupakan transaksi yang dilakukan melalui kartu  dan APMK ialah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debet.

Adapun gerakan ini bertujuan untuk memenuhi PBI No. 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengelolaan Uang Rupiah (PUR).    

Saat ini sudah banyak masyarakat yang minat akan trennya digital yang tengah booming di tengah kita. Saat ini, penerbit uang elektronik atau e-money masih terbatas. Bank Indonesia mencatat, ada dua jenis uang elektronik yang saat ini beredar di masyarakat. Yaitu, chip based dan server based.

Banyak masyarakat  berpendapat bahwa dengan menggunakan APMK dan UE menjadi lebih aman, tidak ribet, praktis, serta lebih efektif dan efisien. Namun masyarakat yang menggunakan APMK tidak menyadari bahwa saat ini banyak fraud yang mengintai para masyarakat yang menggunakan APMK.

Secara harfiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. Blacks lawDictionary Fraud menguraikan pengertian fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah satu pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, dan tersembunyi sehingga membuat orang lain tertipu.

Kejahatan ini juga sering dilakukan oleh beberapa oknum dari pihak staf bank itu sendiri sehingga disebut fraud rate. Misalnya kasus, Bank Negara Indonesia (BNI)  Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut.

Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja. Contoh kasus lainnya Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar. (kompas.com, 03/05/2011)

Dengan jumlah masyarakat yang menggunakan APMK, maka sudah saatnya kita waspada akan risiko yang  dihadapi. Dalam menggunakan APMK ada beberapa yang sangat perlu kita ketahui, yaitu manfaat dan risikonya.

Manfaat dari penggunakan APMK ialah adanya kemudahan dan kecepatan bertransaksi, transaksi berbelanja tanpa uang tunai, dan sering adanya penawaran menarik dari penerbit bagi pengguna kartu kredit. Sedangkan risiko dari penggunaan APMK ialah adanya penyalahgunaan kartu ATM/debet, terjadinya fraud, pencurian data nasabah, dll.

Dalam penggunaan APMK, ada beberapa modus kejahatan yang sangat perlu diperhatikan. Pada umumnya kejahatan perbankan berupa skimming, phishing, dan malware. Skimming adalah tindakan pencurian data nasabah dnegan menggunakan alat perekam data. Biasanya kejahatan ini terjadi dimesin anjungan tunai.

Phishing adalah upaya pencurian informasi nasabah berupa user id, kata sandi (password), atau kartu kredit. Malware merupakan perangkat lunak atau kode yang dipakai pelaku untuk meluncurkan aksi kejahatan perbankan.

Dengan munculnya fraud ini, Bank Indonesia sebagai regulator di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus-menerus melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalisir risiko terjadinya tindakan kejahatan perbankan (fraud), melalui kordinasi, edukasi, dan sosialisasi, serta mengikuti perkembangan terkini di industri sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga telah mengupayakan pengawasan agar fraud tersebut tidak terjadi. Misalnya saja, Bank Indonesia sudah memfasilitasi ASPI dan AKKI dalam mendorong pemberantasan gesek tunai, Bank Indonesia juga sudah melakukan pembinaan kepada penyelenggara jasa SP, serta mensosialisasikan kepada stakeholders. Namun, semuanya itu masih belum bisa menjamin keamanan nasabah dari kejahatan fraud tersebut.

Kasus kejahatan di bidang sistem pembayaran saat ini tercatat masih rlelatif rendah dibandingkan negara lain, namun memiliki modus operandi yang semakin bervariasi. Dengan demikian sangat diperlukan adanya kewaspadaan dan upaya peningkatan.

Kewaspadaan dan peningkatan keamanan tidak perlu dilakukan hanya oleh penyelenggara dan otoritas, namun masyarakat juga harus lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi melalui berbagai jalur transaksi seperti internet banking, mobile banking, sms banking, transasksi melalui ATM, dan EDC.

Karena itu, nasabah atau masyarakat yang saat ini menggunakan APMK sangat perlu melakukan kiat aman dalam bertransaksi. Pertama, menyimpan kartu ATM/debet/kredit dan uang elektronik dengan baik dan aman tanpa memberikan APMK dan menginformasikan PIN kepada orang lain. Kedua, menjaga kerahasiaan dan keamanan nomor PIN kartu ATM/debet/kredit. Ketiga, gunakan nomor PIN yang tidak mudah untuk diketahui/ditebak dan lakukan perubahan PIN secara berkala.

Keempat, simpan bukti setiap transaksi dan pastikan kebenaran transaksi yang dilakukan memlalui pengecekan rekening. Kelima, daftarkan nomor HP yang benar kepada Penerbit kartu ATM/Debet/Kredit sebagai data untuk pengiriman notifikasi transaksi.

Keenam, segera hubungi nomor callcenter penerbit yag tertulis dalam website atau dokumen resmi penerbit jika APMK hilang atau dicuri dan pastikan untuk melakukan pemblokiran. Ketujuh, jangan membiarkan kartu ditransaksi (dip/swipe) tanpa pengawasan. Dan terakhir, jangan meng-klik link yang diperoleh melalui email atau halaman web yang terbuka otomatis (pop up) yang berindikasi phising.

(Penulis adalah Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi dan Anggota Genbi Jambi 2017)


Penulis: Karlina Veradia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments