Jumat, 20 Juli 2018

Hasil Pilkada 2018 Sebagai Strategi Pilpres 2019


Senin, 02 Juli 2018 | 11:43:48 WIB


/

SIKAP berpolitik dan kedewasaan berdemokrasi masyarakat Indonesia di 171 daerah telah diuji melalui pergelaran kontestasi politik yaitu pilkada serentak 2018. Suka dan duka turut mewarnai jalannya kontestasi ini mulai dari awal pembentukan koalisi, lobi-lobi politik, proses kampanye, hingga sampai pengumuman real count pemenang pilkada oleh masing-masing KPUD penyelenggara.

Hasil real count, oleh masyarakat (khususnya provinsi) yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tentu melihat ini sebagai proses lahirnya pasangan gubernur baru, namun di sisi lain apakah elit partai memiliki kaca mata yang sama dengan masyarakat di daerah ? Atau justru melihatnya sebagai arna pertarungan dan mulai memetakan strategi dalam kontestasi pilpres di 2019?

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 ini menjadi pemilihan yang paling berpengaruh dalam pemilihan presiden di 2018, pasalnya, lebih dari 50 persen jumlah pemilih di Indonesia berada di daerah yang saat ini sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Untuk itu, baik dari pasangan calon gubernur, tim sukses, mesin partai serta stakeholder lainnya akan berjuang dengan keras demi memenangkan pilkada serentak yang nantinya kemenangan itu akan berkorelasi dengan upaya pemenangan di 2019.

Konsisten dengan Aman dan Damai

Penulis kira tidak berlebihan untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang turut serta berpartisipasi dalam menjaga kondusifitas jalannya pemilihan kepala daerah. Khususnya kepada TNI dan Polri yang sudah bersama-sama turut menjaga keamanan jalannya pilkada. Kemudian tentunya kepada pelaksana pemilihan kepala daerah yaitu KPUD Provinsi dan Kab/Kota, serta yang tidak kalah penting yaitu peran serta masyarakat sebagai empunya hajatan demokrasi ini.

Memang potensi konflik tak bisa dihindari, khususnya di beberapa daerah yang secara historis memiliki catatan kelam terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ujaran kebencian, isu sara dan isu primordial menjadi pemicu utama terjadinya konflik di tengah kontestasi politik. Jangan sampai konflik ini disamping merugikan masyarakat justru dimanfaatkan oleh aktor politik untuk meraup suara.

Tantangannya kemudian adalah apakah masyarakat Indonesia mampu mempertahankan kekondusifan ini hingga setahun kedepan ? Pasalnya tahun depan akan ada kontestasi akbar yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang digadang-gadangkan sarat akan ujaran kebencian dan isu sara, terlebih di media sosial.

Fokus dengan pekerjaan di depan mata

Beberapa provinsi di Indonesia yang menjadi lumbung suara menjadi perbincangan dibeberapa diskusi media mainstream. Provinsi tersebut yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Tentu kemenangan gubernur terpilih di 4 provinsi ini di satu sisi menjadi kemenangan mendapatkan kursi gubernur dan disisi l ain menjadi batu loncatan kepada partai politik pendukung dalam memetakan strategi untuk persiapan tempur di 2019.

Idealnya, biarkan kemenangan ini menjadi garis start bagi pasangan gubernur terpilih untuk fokus mengerjakan tugasnya sebagai kepala daerah yang sudah ada didepan mata. Ini yang seharusnya menjadi fokus gubernur terpilih, yaitu bekerja menunaikan tugasnya sebagai kepala daerah. Biarkan urusan pilpres 2019 menjadi kewenangan dari elit politik dan parpol.

Elit partai dan parpol diharapkan professional dalam hal ini, biarkan pasangan gubernur yang menang untuk kemudian menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Jangan lagi di intervensi untuk kepentingan di 2019.

Mendamba Sikap Kenegarawan

Kemenangan gubernur di provinsi yang menjadi lumbung suara menyita banyak perhatian khususnya dari para elit politik. Kemenangan gubernur di provinsi lumbung suara ini diyakini akan memberikan peluang yang sangat besar kepada capres yang didukung oleh parpol yang saat ini berhasil memenangkan pilkada. Partai politik sebagai kendaraan dalam berdemokrasi tentu harus bersikap dewasa dan kooperatif.

Sikap ini bisa diwujudkan dalam beberapa hal, misalnya mendukung jalannya program kerja yang sudah disusun oleh kepala daerah terpilih tanpa adanya intervensi untuk mencari suara dan melakukan kampanye terhadap calon presiden/wakil presiden. Kemudian secara intensif membangun komunikasi kepada partai yang berkoalisi untuk sama-sama mendorong jalannya program kepala daerah di provinsi. Atau bisa juga dengan dengan turun langsung ke lapangan, memberikan pengetahuan politik dan ajakan-ajakan kepada masyarakan yang bersifat konstruktif. Tentu hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi partai politik.

Akhir dari proses ini sejatinya adalah untuk kesejahteraan rakyat, putera-puteri terbaik bangsa diberikan panggung untuk tampil dan mengabdikan diri untuk memperjuangan cita-cita nasional. Demokrasi memfasilitasi seluruh elemen terkait untuk berpartisipasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan alangkah baiknya jika menggunakan fasilitas tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai warga negara.

Pertarungan politik yang baik tentunya harus diiringi oleh sikap kenegarawan yang baik pula. Sikap negarawan tidak harus dimiliki oleh politisi saja, sebagai konstituen kita juga dituntut untuk selalu bersikap kenegarawan. Biarkan kontestasi politik berjalan sebagaimana mestinya, kita amati perkembangannya dan jangan biarkan para elit politik kita bertarung tanpa etika dan sikap kenegarawan, supaya tercipta pemilu yang adil, damai, dan tidak menimbulkan perpecahan diantara kita. Semoga saja !

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Jambi asal Kab. Bungo


Penulis: Daniel Estomihi Purba
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments