Jumat, 20 Juli 2018

KPK: Zola Diduga Terima Gratifikasi Rp 49 M Selama 2016-2017


Selasa, 10 Juli 2018 | 19:32:37 WIB


Zumi Zola saat ditahan penyidik KPK beberapa waktu lalu
Zumi Zola saat ditahan penyidik KPK beberapa waktu lalu / Metrojambi.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Zumi Zola, Gubernur Jambi non aktif, sebagai tersangka. Kepastian ini diketahui setelah KPK mengumumkan secara resmi, Selasa (10/7) sore.

Selain mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus yang baru, KPK juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilakukan di Jambi tahun lalu hingga putusan hakim yang dijatuhkan terhadap para terdakwa.

“Kasus ini bermula dari tertangkap tangannya SPO (Supriyono - anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019), EWM (Erwan Malik - Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi), ARN (Arfan - Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi) dan SAl (Saipudin - Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi) di Jambi dan Jakarta pada November 2017,” kata pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, didampingi juru bicara KPK Febri Diansyah, dalam jumpa persnya.

“Saat itu KPK mengamankan uang Rp 400 juta dari SPO selaku anggota DPRD Provinsi Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2018. Uang tersebut ditujukan agar anggota DPRD bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018,” ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, KPK kemudian menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka. Kini keempatnya telah divonis pengadilan Tipikor Jambi. Tiga dari 4 tersangka saat ini mengajukan banding, demikian juga Jaksa pada KPK. Sedangkan, putusan SPO telah inkracht setelah masa pikir-pikir berakhir Senin (9/7) kemarin, dan yang bersangkutan tidak mengajukan banding.

Terkait Zumi Zola, kata dia, sebelumnya KPK juga telah menetapkan sebagai tersangka. Zola baik secara bersama-sama dengan ARN (selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi) maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lainnya dalam kurun jabatannya sebagal Gubernur Jambi periode 2016-2021.

“Selama proses penyidikan untuk dugaan gratifikasi tersebut, sampai ÅŸaat ini penyidik telah menemukan bukti bahwa ZZ diduga menerima total Rp 49 Miliar selama periode 2016-2017,” katanya.

Oleh KPK keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Perkara tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan,” pungkasnya.


Penulis:
Editor: Herri Novealdi



comments