Hadiri Mayor Caucus, Fasha Rekomendasikan Kajian Penting Pemindahan Ibukota Kepada Presiden


Senin, 09 September 2019

BOGOR – Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME yang juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), hadir dan memberi sambutan pada acara Mayor Caucus 2019 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Bogor, Senin pagi (9/9).

Acara yang diinisiasi oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), dengan dukungan Kementerian Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, APEKSI dan Pemkot Bogor tersebut, juga dirangkai dengan kegiatan Kongres Internasional Perencana Wilayah dan Kota/ISOCARP World Planning Congress ke-55, yang dipusatkan di Botani Square, Kota Bogor.

Kaukus Wali Kota kali ini membahas permasalahan yang berfokus pada implementasi tujuan ke-11 SDGs (Sustainable Development Goals), yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Dalam diskusi intensif yang dihadiri 22 Wali Kota dari seluruh Indonesia tersebut, Wali Kota Fasha mengutarakan poin penting yang selanjutnya dijadikan pembahasan dan dimasukkan dalam salah satu poin ‘Komunike Bersama Wali Kota se-Indonesia’, yaitu pernyataan sikap bersama Wali Kota se-Indonesia kepada Pemerintah Pusat.

Poin penting yang disampaikan Wali Fasha dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua APEKSI pada kesempatan itu, ialah APEKSI mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji opsi tentang penyebaran pembangunan kantor kementerian disejumlah provinsi di Indonesia, bukan tersentralisir di daerah calon ibukota baru, yaitu Kalimantan Timur.

“Ide tentang Kantor Kementerian itu tak harus terpusat di Ibukota Negara nantinya. Hal tersebut jauh hari sudah pernah kami sampaikan dalam satu kesempatan pertemuan bersama Bapak Presiden. Kami dari APEKSI kembali menyampaikan aspirasi ini dan telah dibahas tadi dalam acara kaukus Wali Kota di Bogor ini,” ungkap Wakil Ketua APEKSI itu.

Lebih lanjut, Wali Kota Jambi dua periode itu mengungkapkan bahwa idealnya pembangunan kantor Kementerian itu disebar ke beberapa provinsi di Indonesia, yang memiliki potensi unggulan, sesuai dengan bidang kerja kementerian tersebut.

“Seharusnya ide untuk pemindahan kantor kementerian, tidak dipusatkan ke ibu kota baru, namun disebar kebeberapa daerah yang punya karakteristik sesuai dengan bidang kerja kementerian itu. Contohnya, Jawa Barat yang punya karakteristik dan potensi pertanian, dapat di bangun Kementerian Pertanian. Sulawesi Utara dengan perikanan, bisa di bangun Kementerian Perikanan dan Kelautan. Papua dengan tambangnya, bisa dibangu Kementerian ESDM. Ide ini jika memang Indonesia mau maju cepat, adanya pemerataan penyebaran pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah, bersamaan dengan tumbuhnya Ibu Kota Negara. Tapi kalau Ibu Kota Negara dipusatkan di satu provinsi, maka sama saja dengan memindahkan Jakarta ke Ibu Kota baru, itu ide kami,” bebernya.

Lebih lanjut, Fasha juga memaparkan solusi dana pembangunan yang efisien tanpa membebani APBN, terkait dengan dana pembangunan kantor kementerian yang tersebar di sejumlah provinsi tersebut.

“Soal dana pembangunan, gampang. Di Jakarta ini kan sekarang banyak kantor Kementerian bisa saja libatkan pihak swasta, baik itu ruislagh atau BOT, misalnya nih kantor kamu ambil asalkan bangun kantor Kementerian di provinsi di mana misal Sulawesi Utara, Jawa Barat, nah itu tak perlu keluar uang, pihak ketiga banyak sekali yang berminat,” terangnya.

Wali Kota Jambi itu juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali mengingatkan ide ini kepada Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan pertemuan bersama presiden, untuk dijadikan pertimbangan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto selaku Kordinator Acara Mayor Caucus 2019 mengatakan, agenda yang dibahas di Kaukus Wali Kota ini juga menyentuh terkait pemindahan Ibu Kota Negara.

“Tentang rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, dalam forum ini di kaukus wali kota menyepakati gagasan tersebut harus didukung, namun terdapat banyak catatan-catatan, diantaranya perencanaan dilakukan secara matang, untuk menimbang dampaknya bagi daerah sekitar calon ibu kota tadi. Mengapa ini, perlu dibahas di kaukus Wali Kota 2019 di Bogor, karena ini adalah suatu model, jika berdampak baik jadi best practice, yang kalau tidak baik bisa menjadi preseden buruk. Maka dari itu para wali kota bersama para Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sepakat agar seluruh aspek pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya Wali Kota Bogor itu.

22 Wali Kota se-Indonesia tersebut juga sepakat melahirkan sejumlah kesepakatan dan kesepahaman yang tertuang dalam “Komunike Bersama Wali Kota se-Indonesia”, yang berisi sejumlah poin kesepakatan dan kesepahaman antar Wali Kota yang terkait dengan tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks yang dihadapi wilayah perkotaan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Diantaranya pembahasan terkait tantangan pemindahan Ibu Kota Negara, Integrasi Tata Ruang dan Pengurangan Resiko Bencana, Peningkatan Kapasitas Daerah, Build Back Better, yaitu Kepemimpinan daerah dan praktik-praktik percontohan dalam penataan ruang dan pengurangan risiko bencana yang berkaitan dengan upaya membangun kembali dengan lebih baik (build back), Penguatan Kolaborasi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Leaving No One Behind, dimana semua kota harus memastikan penguatan terhadap proses partisipatif dan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga tidak ada aktor yang ditinggalkan (leaving no one behind).

Komunike tersebut disetujui oleh 22 kepala daerah yang hadir dalam Mayor Caucus 2019 di Kota Bogor, yaitu Wali Kota Ambon, Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Bandung, Wali Kota Batu, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bengkulu, Wali Kota Bogor, Wali Kota Bukittinggi, Wali Kota Gorontalo, Wali Kota Jambi, Wali Kota Kupang, Wali Kota Lubuklinggau, Wali Kota Manado, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Padang, Wali Kota Palu, Wali Kota Pangkalpinang, Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Tarakan, Wali Kota Ternate dan Wali Kota Tidore Kepulauan. Turut hadir pula pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selanjutnya, Komunike Bersama itu dibacakan dalam acara 55th ISOCARP World Congress di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor, yang dihadiri langsung oleh Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro dan delegasi dari seluruh dunia.

Reporter : Amril Hidayat
Editor     : Ikbal Ferdiyal
Sumber  : Bagian Humas Setda Kota Jambi

 

comments

Foto Lainnya