Walikota Lantik Dewan Pengupahan Kota Jambi


Selasa, 17 September 2019

JAMBI- Masukan dan pertimbangan yang arif dari Dewan Pengupahan sangat diperlukan agar para pekerja dan penguasaha tetap dapat menaikkan tingkat kesejahteraannya tanpa ada hak dan kewajiban mereka yang terabaikan.

Demikian disampaikan Walikota Jambi Syarif Fasha ketika melantik Dewan Pengupahan Kota Jambi Periode 2019-2021 di Ruang Pola Kantor Walikota, Selasa (17/9). Dewan Pengupahan yang dilantik berasal dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah serta akademisi.

Fasha mengungkapkan, Pemerintah Daerah dan Dewan Pengupahan  memiliki tugas serta tanggung jawab besar sebagai jembatan antara para penguasaha dan pekerja dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha maupun pekerja.

Untuk itulah ia minta kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan yang dilantik dapat menjaga amanah yang diemban, serta memahami tugas maupun fungsinya dengan sebaik mungkin.

“Saya  berpesan agar seluruh anggota Dewan Pengupahan yang dilantik ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Tetaplah mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” kata Fasha.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Fasha berpesan agar Dewan Pengupahan dapat mengembangkan terus dialog interaktif bersama para pekerja maupun buruh dan pengusaha sehingga terbentuk komunikasi efektif dan bersifat simbiosis mutualisme.

“Artinya jangan sampai memberatkan pengusaha dan juga merugikan para pekerja, sehingga perlu dicari formulasi yang pas. Jangan membuat upah yang tidak disesuaikan dengan kondisi sehari-hari, sehingga nanti justru tidak cukup. Jangan juga membuat upah yang justru pengusaha tidak mampu bayar. Jangan hanya dengarkan satu pihak. Hitung semua kebutuhan seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan juga keperluan sehari-hari,” pesannya.

Fasha mengatakan pada tanggal 11 Oktober mendatang akan dilakukan perhitungan kembali besaran Upah Minimum Kota (UMK). Saat ini, besaran UMK adalah Rp2,6 juta.

“Agak lebih besar memang dari Kabupaten/kota lain. Karena tidak ada sumber daya lain seperti kebun, pertanian dan lainnya. Sehingga harga-harga disini agak lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kota Jambi Periode 2019-2021, Raden Erwansyah yang juga menjabat Sebagai Asisten II Setda Kota Jambi, mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan UMK tersebut, dasar penetapannya adalah harga di Kota Jambi.

“Itu jadi tolak ukur pertama, selanjutnya adalah model pekerjaan, missal buruh perkenunan, pelabuhan, dengan pegawai minimarket tentu beda. Ada juga yang digaji harian, mingguan dan bulanan. Ini yang harus kami cari formulasinya agar berimbang,” katanya.

Ditambahkannya, setelah ditemukan indikator tersebut, nantinya akan diformulasikan dan di kaji oleh perguruan tinggi untuk menentukan besaran UMK tersebut. “Jika sudah ditetapkan, maka perusahaan dan pemberi upah harus melaksanakan. Kalau dilapangan ada pelanggaran bisa melapor. Kami juga ada evaluasi setiap dua bulan sekali turun ke lapangan,” pungkasnya.

Reporter : Amril Hidayat
Editor     : Ikbal Ferdiyal

comments

Foto Lainnya