Senin, 18 November 2019

Pemkab Tanjabbar Disarankan Pinjam Dana ke Kemenkeu


Sabtu, 02 Mei 2015 | 14:06:51 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Solihin

KUALA TUNGKAL - Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), baru-baru ini dibahas oleh DPRD Tanjabbar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di dua kementerian tersebut, dewan bersama perwakilan Pemkab Tanjabbar melakukan konsultasi sembari mencari solusi dari defisit APBD 2015.

Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jahfar, mengatakan dalam pembahasan bersama pihak Kemendagri dan Kemenkeu, ada beberapa solusi yang harus dikaji Pemkab Tanjabbar bersama DPRD. Diantaranya, efisiensi tetap dilakukan dengan mengutamakan program-program skala prioritas, seperti infrastruktur dan pertanian.

Jika harus dipangkas, paling tidak ada pengurangan volume. Kedua,  Pemkab Tanjabbar melakukan pinjaman dengan Kementerian Keuangan. Pinjaman tersebut paling tidak membantu defisit anggaran di Tanjabbar.

“Peminjaman ini  masih dikaji lagi oleh Pemkab Tanjabbar,” ujarnya.

Disebutkan Jahfar, angka defisit anggaran akibat pengurangan DAU dan selisih DBH Migas yang tercatat mencapai Rp 480 miliar. Dengan pinjaman Rp 150 miliar dari Dirjen Keuangan dan peningkatan Silpa Rp 100 miliar, ditambah pemangkasan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 100 miliar, akan membantu Pemkab Tanjabbar mengatasi defisit anggaran.

“Jika ini dilakukan, kita hanya defisit sekitar Rp 130 miliar. Tapi semua ini akan dikaji lagi. Finalnya, akan dibahas lebih lanjut pada Forum APBD Perubahan,” pungkasnya.


Penulis: Solihin
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments