Sabtu, 17 April 2021

Izin Pengolahan Limbah Tak Lengkap, 5 Perusahaan Ditegur Dewan


Senin, 04 Mei 2015 | 22:11:23 WIB


/ Anton

JAMBI – Komisi III DPRD Provinsi Jambi akhirnya membeberkan perusahaan-perusahaan bermasalah dalam izin pengolahan limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Provinsi Jambi. Setidaknya ada lima perusahaan yang dipastikan bermasalah, sesuai dengan hasil peninjauan ke lapangan beberapa waktu lalu.

“Hasil reses kita, ada lima perusahaan yang belum melengkapi izin, seperti izin operasional dan izin limbah. Kita sudah merekomendasikan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jambi melalui hearing untuk segera minindaklanjuti temuan kita ini," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Hilalatil Badri, Senin (4/5).

Disebutkannya, kelima perusahaan tersebut yakni, PT Kurnia Tunggal, Erasakti Wira Forestama, dan Batanghari Tembesi di Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian Deli Muda Perkasa (DMP) di Batanghari, dan Mas Group di Kabupaten Sarolangun.

Hilal menyebutkan, PT Kurnia Tungkal diketahui tidak memiliki Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL), bahkan diduga limbah dibuang ke Sungai Batanghari. Dikatakan Hilal, pihak perusahaan meminta waktu hingga Desember tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan IPAL tersebut.

Sedangkan perusahaan lainnya, seperti PT Erasakti Wira Forestama, sudah mempunyai IPAL tapi tidak mempunyai izin limbah B3. Hilal mengatakan, pihaknya sudah meminta BLHD Kabupaten Muaro Jambi untuk menindaklanjutinya.

Kondisi serupa juga ditemukan di PT Batanghari Tembesi yang sudah mempunyai IPAL namun jebol dan belum diperbaiki. Disebutkan Hilal, pihak perusahaan pun berjanji akan segera memperbaikinya. “Mereka sudah berjanji untuk memperbaiki, kita lihat dulu sampai waktunya," imbuhnya.

Selanjutnya, PT Mas Group di Sarolangun, juga belum memiliki IPAL, namun saat ini sudah diproses BLHD Sarolangun. Sementara PT DMP diketahui belum menyelesaikan izin operasional dari perusahaan lama.

“Perusahaan ini di-deadline 45 hari terhitung 23 Maret 2015 lalu untuk segera menyelesaikan izinnya. Kita sifatnya hanya rekomendasi, nanti pemerintah daerah setempat yang menindaklanjutinya,” pungkasnya.




Penulis: Hendro
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments