Rabu, 4 Agustus 2021

Baru 80 Persen Pejabar Merangin Sampaikan LHKPN

Rabu, 06 Mei 2015 | 22:04:14 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Net

BANGKO – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin diharuskan untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. Bahkan Bupati Merangin, Al Haris, akan memberikan tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN).

Tidak tanggung-tanggung, bagi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN, terancam saksi penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan (non job, red). “Itu (sanksi, red) tercantum dalam Perbup Nomor 17 tahun 2015. Bupati juga sudah menegaskan kepada semua pimpinan SKPD,” Kepala Inspektorat Merangin, Hatam Tafsir, Rabu (6/5).

Ditambahkannya, untuk tahun 2015 ini penyampaian LHKPN diharuskan untuk pimpinan SKPD, serta sejumlah pejabat eselon III dan IV. “Skala prioritas yang kepala SKPD, seperti camat dan Kadis, Kakan dan Kaban. Jika ditotal ada 67 SKPD," ujarnya.

"Namun juga diminta untuk pejabat eselon III dan IV. Seperti sekretaris, Kabid, dan Kabag. Untuk eselon IV bagi pemegang peranan penting, seperti bendahara," tambah Hatam.

lebih lanjut Hatam mengatakan, hingga saat ini baru sekitar 80 persen dari pimpinan SKPD sudah menyampaikan LHKPN. Sementara deadline penyampaian LHKPN berakhir Jumat (8/5) lusa. “Kita yakin akan rampung semua, meski tinggal beberapa hari lagi. Sekitar 80 persen pejabat sudah menyampaikan (LHKPN). Beberapa pejabat laporannya juga sudah masuk, tinggal melengkapi saja," pungkasnya.


Penulis: Riki Saputra
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments