Senin, 27 Juni 2022

Pemkab Merangin Belum Tentukan Sikap Terkait Saran Komnas HAM

Rabu, 20 Mei 2015 | 14:39:57 WIB


Pertemuan antara Komisioner Komnas HAM dengan Sekda Merangin.
Pertemuan antara Komisioner Komnas HAM dengan Sekda Merangin. / Riki Saputra

BANGKO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin hingga saat ini belum menentukan opsi mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) YPM Bangko.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sudah turun ke Merangin, dan memberikan lima opsi untuk penyelesaian kisruh di STKIP YPM tersebut. Namun sejauh ini Pemkab Merangin belum menentukan sikap terkait opsi yang diusulkan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Sibawaihi, saat dikonfirmasi mengatakan sejauh ini belum ada langkah yang dilakukan untuk menindak lanjuti saran dari Komnas HAM. Dikatakan Sibawaihi, opsi yang ditawarkan Komnas HAM tersebut akan dibahas dulu dengan Bupati dan Wakil Bupati Merangin.

"Pak Bupati masih dinas. Nanti kita bahas opsi mana yang akan kita tempuh untuk STKIP ini," kata Sibawaihi.

Meski demikian, Sibawaihi mengisyaratkan jika opsi pertama, yakni duduk bersama dengan pihak yang bertikai, besar kemungkinan akan ditempuh Pemkab Merangin.

"Dari lima opsi yang disarankan Komnas HAM, kemungkinan opsi pertama akan kita tempuh terlebih dahulu," pungkasnya.



Penulis: Riki Saputra
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments