Sabtu, 31 Juli 2021

Ranperda Jalan Khusus Dikritik Dewan

Kamis, 21 Mei 2015 | 14:48:02 WIB


Paripurna DPRD Provinsi Jambi
Paripurna DPRD Provinsi Jambi / Anton

JAMBI - Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kini tengah dibahas di DPRD Provinsi Jambi. Dalam pembahasannya, sejumlah Ranperda ini menuai kritik dari dewan.

Salah satu yang mendapat kritik dari dewan adalah Ranperda Jalan Khusus. Kalangan dewan menilai, jalan khusus ini sangat sulit terwujud.

"Informasinya di provinsi tetangga ada kesulitan dalam implementasinya, karena sulit membebaskan tanah masyarakat. Kalau masyarakat mau, harga yang dipatok tinggi. Kendala lain yakni pengusaha enggan membuat jalan khusus," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi, Nasri Umar, saat penyampaian pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna, Ranu (20/5).

Sementara itu Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Gusrizal, mengatakan jalan khusus telah termaktub di Perda Provinsi Jambi Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara di Jambi. Maka dari itu, Fraksi Golkar memandang sebaiknya jalan khusus tersebut cukup diatur dalam Pergub Jambi atau merevisi Perda Nomor 13 tahun 2012.  

Pandangan Fraksi Golkar terhadap Ranperda Jalan Khusus ini hampir sama dengan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Restorasi Nurani, dan Fraksi Bintang Keadilan. Semua fraksi ini menanyakan kejelasan Perda Nomor 13 tahun 2012 iyang dinilai tidak berjalan.

Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Hasan Ibrahim, mengatakan salah satu persoalan mendasar sulitnya terselenggara jalan khusus bukan karena belum adanya pedoman atau panduan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan jalan khusus.

"Fraksi kami mendukung pembuatan Ranperda Jalan Khusus itu. Menurut hemat kami, yang menjadi penghambat penyelenggaraan jalan khusus ini adalah keengganan pengusaha batubara. Itu karena berbagai pertimbangan dan alasan seperti modal membuat jalan," kata Hasan.

Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan agar Ranperda ini harus diperhatikan dari segi ekonomis usia produksi, baik batubara atau produksi lain yang termasuk dalam kategori penggunaan jalan khusus, mengingat biaya pembuatan jalan khusus sangat besar. Selain itu, perlu kesedian pengusaha atau kelompok badan usaha untuk membangun jalan khusus tersebut, hal ini perlu diinventarisir sehingga menjadi Perda yang reponsif dan implementatif.

"Pembebasan lahan yang menjadi jalur lintas jalan khusus juga harus betul-betul diperhatikan dan dibicarakan di tingkat kabupaten/kota tempat jalan khusus itu dibuat. Tujuannya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari atau pembangunan jalan yang terpotong," ujar juru bicara Fraksi PAN, Hasim Ayub.

Adapun Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, usai rapat paripurna menjelaskan, jalan khusus yang dibangun oleh perusahaan akan dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, jalan khusus juga upaya perhatian terhadap kerusakan jalan nasional yang pastinya mengganggu kenyamanan masyarakat jika dilewati truk bermuatan batubara.

"Yang bangun jalan khusus itu investor. Nanti setelah ini tahapannya, dewan studi banding ke daerah-daerah yang sudah ada rute jalan khusus, mungkin di Kalimantan Timur atau Palembang. Kita studi banding sebagai perbandingan," ujarnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, yang hadir dalam rapat peripurna itu mengatakan, penyusun Ranperda Jalan Khusus ini kurang teliti, sehingga khusus menuai kritik dari dewan. Fachrori bahkan menyebut Ranperda tersebut mencontek dari provinsi lain seperti Jawa Timur.

"Yang lucunya, mestinya untuk Jambi malah Jawa Timur. Jadi mereka tidak serius dan konsen dalam bekerja," kata Fachrori usai menghadiri rapat paripurna dewan.

"Pengerjaannya kurang serius, dan kurang teliti. Seharusnya Jambi masak dibuat Jawa Timur, kan kacau itu," ujarnya.

Reporter : Anton


Penulis: Anton
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments