Minggu, 15 Desember 2019

Aneh! Masuk SD di Kota Jambi Harus Lunas PBB


Jumat, 05 Juni 2015 | 10:46:51 WIB


Selebaran pengumuman kewajiban melunasi PBB jika ingin mendaftarkan anak masuk sekolah dasar
Selebaran pengumuman kewajiban melunasi PBB jika ingin mendaftarkan anak masuk sekolah dasar / Istimewa

JAMBI – Ada-ada saja aturan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi. Untuk penerimaan calon siswa baru di Kota Jambi tahun ajaran 2015-2016, orangtua calon siswa diminta melampirkan surat keterangan lunas membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun aturan ini dirasakan janggal oleh para orangtua yang akan mendaftarkan anaknya masuk Sekolah Dasar. Heri, salah seorang orangtua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya di SDN 47 Kota Jambi, mengaku terkejut dengan adanya pengumuman yang mewajibkan pendaftaran disertai bukti pelunasan PBB.

"Tentu saya kaget, karena selama ini tidak pernah ada aturan seperti ini. Apa hubungan pembayaran PBB dengan daftar anak sekolah,” kata Heri balik bertanya.

Dia mengaku heran dengan kebijakan baru yang dibuat pemerintah tersebut. Selain itu, Heri juga menyayangkan adanya aturan yang terkesan mengganjal para siswa untuk bisa bersekolah tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syaiful Huda, mengatakan jika ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan ia menyebut tidak ada masalah dengan aturan tersebut. Namun, tidak dipaksakan juga bagi orangtua yang tidak mampu.

"Kalau bagi yang mampu, bayar PBB. Kalau yang tidak mampu ya tidak masalah juga," ujarnya singkat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Jambi, Arman, ketika dikonfirmasi mengakui adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemkot Jambi tersebut. "Edarannya Sekda yang keluarkan," katanya.

Namun, di dalam Juknis PPDB 2015, tidak ada diatur mengenai kewajiban menyerahkan bukti pembayaran PBB untuk masuk SD. Sehingga, kalaupun tidak menyerahkan bukti PBB, anak-anak tidak boleh ditolak masuk sekolah.

"Di Juknis tidak ada, kalau tidak serahkan itu anak-anak juga tak boleh ditolak," pungkasnya.



Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments