Kamis, 1 Oktober 2020

Dewan Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014


Senin, 06 Juli 2015 | 22:06:50 WIB


PARIPURNA: Ketua DPRD Provinsi Jambi dan unsur pimpinan bersama Gubernur Jambi, saat sidang paripurna
PARIPURNA: Ketua DPRD Provinsi Jambi dan unsur pimpinan bersama Gubernur Jambi, saat sidang paripurna / Anton

JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2014.

Keputusan terhadap Ranperda tersebut disampaikan pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi atas Hasil Pembahasan Terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2014, Senin (6/7).

Banggar DPRD Provinsi Jambi dalam laporannya yang disampaikan, Muhammad Isroni, merekomendasikan Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada audit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA.2014 dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Banggar juga menilai bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya disetujui sebagai Peraturan Daerah (Perda)," ujar Isroni.

Sementara itu Fraksi Golkar dalam pendapat akhirnya yang dibacakan, M Juber, menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemprov Jambi, khususnya capaian dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Dari sisi pendapatan daerah, Provinsi Jambi telah menunjukkan postur kemandirian keuangan, dan itu adalah prestasi," ujarnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan pada pendapat akhirnya yang dibacakan El Helwi, menyampaikan agar temuan BPK terkait audit laporan keuangan Pemprov Jambi tidak lagi ditemukan dimasa yang akan datang. “Oleh karenanya, kami merekomendasikan agar ke depan Sumber Daya Manusia yang ada itu ditingkatkan lagi kompetensinya. Konsistensi penempatannya juga harus sesuai dengan keahliannya, sehingga dapat meminimalisir penyebab keterlambatan penyusunan pelaporan keuangan akibat proses akuntansi yang kurang memadai," sebut El Helwi.

Adapun Fraksi Gerindra, merekomendasikan agar perencanaan program kerja SKPD dilingkup Pemprov Jambi lebih matang lagi. “Usai Ranperda APBD disahkan sudah disusun DIPA SKPD masing-masing, sehingga diawal tahun anggaran, semua dinas telah memulai program kerjanya dengan evaluasi setiap triwulannya," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Yanti Maria Susansi.

Di akhir paripurna, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Provinsi Jambi yang dinilainya telah bekerja keras melakukan penajaman atas Ranperda Pertanggungjawaban Pemerintah tersebut. Ia juga mengaku perlu kerjasama dan tekad yang kuat dari semua pihak, khususnya eksekutif dan legislative, untuk mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

“Saya juga berharap, ke depan koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Sehingga cita-cita pembangunan yang kita rencanakan dapat terwujud," ujar HBA.




Penulis: Hendro
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments