Minggu, 15 Desember 2019

Ajukan Calon Sebelum Inkracth, Golkar dan PPP Wajib Islah


Selasa, 21 Juli 2015 | 11:53:46 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seperti dipaksakan untuk islah sementara, khususnya di Pemilukada serentak 9 Desember mendatang. Ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakomodir hasil rapat dengar pendapat dengan DPR RI belum lama ini.

Hal ini terlihat dari hasil revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 tahun 2015, yang dituangkan dalam PKPU Nomor 12 tahun 2015. Ada beberapa reivisi dalam PKPU ini, diantaranya terkait dengan syarat pasangan calon berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, juga ada terkait dengan keikutsertaan partai politik yang saat ini bersengketa, namun belum keputusan inkracth dari pengadilan.

Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jambi, M Sanusi, mengatakan KPU RI memang sudah melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 9 tahun 2015 terkait dengan putusan MK yang tertuang dalam pasal 4, soal perubahan syarat calon.

Berikutnya, perubahan pada pasal 36. Dimana, dalam hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, terdapat 2 (dua)kepengurusan, masing-masing pengurus partai politik mengajukan satu pasangan calon yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat.

Dalam hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kotater dapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan partai politik lain, masing-masing pengurus partai politik tersebut mengajukan satu asangan calon yang sama pada gabungan partai politik yang sama, sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat.

Apabila pengurus partai politik mengajukan pasangan calon yang berbeda dan/atau mengusulkan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan partai politik yang berbeda, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota menolak pendaftaran pasangan calon dimaksud.

"Intinya Golkar dan PPP bisa ikut mengusulkan pasangan calon sambil menunggu putusan final. Dimana, dua parpol bersengketa dapat memberikan persetujuan untuk satu pasangan calon yang sama," kata Sanusi.

Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracth, red), pelayanan terhadap peserta pemilihan dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan menteri.

Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan parpol atau gabungan parpol tidak dapat menarik pengajuan pasangan calonnya.

Sementara itu Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Jambi kubu Agung Laksono, Rahman, mengatakan dirinya optimis jika partainya akan bersepakat soal calon yang akan diusung. "Calon yang diajukan bisa saja berbeda, tapi saya yakin ada kesepakatan. Karena itu, Golkar pasti bisa mengusung calon," ujarnya.

Saat ditanya siapa calon yang sudah disepakati, Rahman mengatakatan kemungkinan hari ini sudah ada kesepakatan dari tim 10 yang merupakan gabungan dari kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

"Jadi kita tunggu saja, sudah ada matriknya," pungkasnya.



Penulis: Khusnizar
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments