Selasa, 26 Oktober 2021

IDI Jambi Naik 6,74 Poin

IDI Jambi Naik 6,74 Poin

Kamis, 13 Agustus 2015 | 23:33:49 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

JAMBI - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi saat ini sebesar 71,15 dari skala 0 sampai 100. Angka ini naik 6,74 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Jambi 2013 yang sebesar 64,41.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Yos Rusdiansyah, mengatakan meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi Provinsi Jambi masih tetap berada pada kategori sedang. Yos menyebutkan, tingkat demokrasi dikelompokan menjadi tiga kategori, yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60-80),  dan buruk (indeks <60).

"Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan dua aspek demokrasi yang mengalami kenaikan, yakni hak-hak Politik (political rights) dari 41,91 pada tahun 2013 menjadi 54,01 tahun 2014, atau naik sebesar 12,10 poin," kata Yos, Kamis (13/8).

Ditambahkannya, lembaga-lembaga demokratis (institution of democracy) naik 15,15 poin dari 74,34 pada 2013 menjadi 89,48 pada 2014. Secara metodologi dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa review surat kabar lokal, review dokumen, focus group discussion dan wawancara mendalam.

Sementara nilai indeks kebebasan sipil cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Pola sebaran nilai mengalami perubahan dengan tahun pengukuran sebelumnya.

"Yaitu lembaga demokrasi menjadi kategori baik, setelah tahun sebelumnya kategori sedang," jelasnya.

Sedangkan untuk kebebasan sipil menjadi kategori sedang, setelah tahun sebelumnya kategori baik. Sedangkan aspek hak-hak politik masih dalam kategori buruk.

Dikatakan Yos, perlu menjadi perhatian pada aspek hak-hak politik kendati terdapat kebaikan pada hak memilih dan dipilih. Namun masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan melakukam penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah.

"Sementara dari aspek lembaga demokrasi, peran DPRD masih cenderung rendah," ungkapnya.

"Keterlibatan PNS dalam kegiatan partai politik peserta pemilu mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2013 pada 83,33, membaik menjadi 100.00. Begitu juga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan partai politik pada 2013 dari 95,01 membaik menjadi 100.00 pada 2014," ujarnya lagi.

Untuk diketahui, komponen pergitungan IDI 2009-2014 memiliki 3 aspek, 11 variabel ,dan 28 indikator. Masing-masing yaitu, kebebasan sipil 4 variabel dan 10 indikator, hak-hak politik 2 variabel dan 7 indikator, dan lembaga demokrasi 5 variabel dan 11 indikator.



Penulis: Hendro
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments