Rabu, 20 November 2019

Pemkot Jambi Berencana Tetapkan UMK Sendiri


Sabtu, 12 September 2015 | 10:57:20 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

JAMBI – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi berencana untuk menetapkan sendiri Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja di Kota Jambi. Namun belum bisa dipastikan kapan UMK itu mulai ditetapkan.

Selama ini, Pemkot Jambi selalu berpatokan pada Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan Gubernur Jambi. Namun jika rencana ini berjalan, Pemkot Jambi akan menetapkan sendiri UMK nya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) Kota Jambi, Kaspul, mengatakan pihaknya akan melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Dewan Pengupahan Kota Jambi, yang juga akan dibentuk.

Dewan pengupahan ini, kata Kaspul, terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, Pemkot Jambi, dan pihak netral dari akademisi. “Dewan pengupahan ini akan memberikan pertimbangan kepada Pemkot Jambi untuk mengambil kebijakan terkait penetapan UMK,” kata Kaspul.

Sejauh ini, Kaspul belum bisa memastikan kapan survei KHL akan dilakukan, karena sebelum survei dilakukan, standarnya harus lebih dulu ditetapkan. Misalnya, kata Kaspul, beras apa yang ingin dipakai, rumah standarnya seperti apa, apakah yang papan atau yang batu atau seperti apa, serta hal-hal lainnya.

Standar KHL sendiri terdiri dari beberapa komponen, yakni makanan dan minuman ada 11 item, sandang 13 item, perumahan 26 item, pendidikan 2 item, kesehatan 5 item, transportasi 1 item, serta Rekreasi dan Tabungan 2 item.

“Dari Kemenakertrans kan ada 60 item. Itu yang kita sepakati, misalnya beras apa yang kita pakai, kan disana hanya disebutkan beras saja, tidak menyebutkan secara spesifik,” tandasnya.

Sementara itu Roida Pane, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Jambi mengatakan, selama ini survei KHL dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini menjadi pangkal persoalan aksi buruh dalam menuntut upah minimum.

Pasalnya, jelas dia, pihak buruh selalu menuding ada faktor kesengajaan menurunkan kualitas sejumlah komponen dalam perhitungan KHL, sehingga angka KHL yang didapat sangat rendah.

Belum lagi persoalan yang terkait dengan KHL yang hanya dipatok berdasarkan kebutuhan buruh yang berstatus lajang. “Kita meminta pemerintah untuk memperhatikan upah layak bagi buruh yang sudah berkeluarga. Selama ini perhitungan UMP hanya untuk yang masih lajang,” ujarnya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments