Minggu, 25 Agustus 2019

Syahbandar: Cabut Izin Perusahaan Pembakar Lahan


Selasa, 15 September 2015 | 22:06:49 WIB


Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar / Istimewa

JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi jambi, Ar Syahbandar, meminta agar aparat penegak hukum tegas dalam mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Bahkan Syahbandar meminta agar aparat penegak hukum memeriksa perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dalam kawasan hutan di Provinsi Jambi.

Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan di Jambi tidak hanya terjadi di lahan milik warga. Syahbandar mengatakan, juga ada lahan perusahaan yang ikut terbakar.

“Mereka (perusahaan, red) harus tanggung jawab sesuai dengan luas lahan mereka. Jangan sampai lahan mereka terbakar, yang ditangkapi rakyat yang cari makan. Perusahaan juga harus diperiksa, polisi juga nggak bisa pandang bulu. Aparat penegak hukum juga harus tegas, siapapun yang terlibat ya dipanggil dulu. Kita sarankan seperti itu," kata Syahbandar, Selasa (15/9).

Bahkan Syahbandar mengatakan, jika terbukti perusahaan terlibat atau lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di wilayah mereka, pemerintah daerah diminta mengevaluasi perizinan mereka. “Saya setuju, kalau memang terbukti dan terus berulang, cabut izinnya biar mereka lebih waspada. Tapi ada baiknya diberikan peringatan keras jangan langsung main cabut, ini juga terkait investasi," ujarnya.

Lebih lanjut Syahbandar mengatakan, DPRD Provinsi Jambi juga bakal didorong untuk membentuk pansus penanganan kabut asap di Jambi. “Kita dorong bentuk pansus jangan sampai hanya wacana kita minta di komisi jadikan betul jangan hanya wacana," pungkasnya.




Penulis: Hendro
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments