Minggu, 29 November 2020

Komunikasi Politik Dalam Pemenangan Pemilukada


Rabu, 26 Agustus 2015 | 16:10:58 WIB


/

MERESPONS tema komunikasi politik di sini lebih diorientasikan pada komunikasi politik yang dilakukan partai politik sebagai peserta  pemilukada. Bagaimana partai politik melakukan komunikasi politik yang efektif sehingga mampu menampilkan kesan dan menyampaikan pesan politik kepada konstituen.

Istilah Partai Politik

Istilah partai politik muncul pada abad IXX berbarengan dengan makin berkembangnya lembaga perwakilan, meningkatnya frekuensi pemilihan umum, meluasnya pemahaman,  partisipasi dan hak politik rakyat pada pemilu. Kecuali Amerika Serikat tahun 1850, tidak satupun negara di dunia yang mengenal partai dalam pengertian modern sekarang ini.

Yang dikenal saat itu adalah  kelompok-kelompok di parlemen, kelompok masyarakat dengan aliran kepentingan seperti filsafat, kultural dan sejenisnya. Satu abad kemudian, 1950-an hampir semua nation-states di dunia telah memiliki partai politik. Bahkan bagi negara-negara jajahan, partai politik memiliki posisi tersendiri di masyarakat, yaitu menjadi alat perjuangan, kekuatan melawanan dan  menentang penjajah.

Di banyak negara yang baru merdeka, tidak sedikit mencita-citakan adanya parpol dan kepadanya warga negara menaruh harapan. Hasil studi Jean Blondel seperti dikutif Gabriel Almond (Comparative politics today, 1974) bahwa sampai tahun 1974 dari 138 nation states,  107 negara (77%) memiliki partai politik, sementara 31 negara (23%) tidak memiliki partai politik.

Sebuah introspeksi, apakah sekarang kita posisikan partai politik sebagai alat perjuangan lawan penjajah, atau sebagai kelembagaan yang mengakomodir harapan rakyat. Lepas dari pertanyaan ini, saya ingin mengajak memahami partai politik dalam posisi umum saja.

Partai politik dapat didefinisikan, sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik–(biasanya) dengan cara konstitusional–untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi yang mencakup semua kegiatan sukarela; turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, dan turut serta–secara langsung atau tak langsung– dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan ini juga  mencakup: memilih pada pemilu, menjadi anggota partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Kekuatan Parpol

Parpol memiliki kekuatan, manakala  partai politik tersebut memang fungsional. Jika tidak funsional, tentu parpol akan lemah tidak memiliki daya dan tidak memiliki kontribusi untuk kepentingan negara. Seperti telah banyak diketahui, fungsi  partai politik menurut David Apter, seperti dikutip Rusadi Kantaprawira (1988:54) Fungsi politik yang ditunaikan oleh struktur politik masyarakat meliputi al:

a. Pendidikan Politik (Political education, political socialization, citizenship training)

b. Sosialisasi politik (Political Sosialization)

c. Agregasi kepentingan (Interest aggregation) ”interest aggregation” (penggabungan kepentingan).

d. Mempertemukan kepentingan (interest articulation) “interest articulation” (perumusan kepentingan).

e. Seleksi kepemimpinan (political selection)

f. Komunikasi politik (political communication)

Komunikasi Politik pada Pemilukada

Dalam konteks pemilukada tahun 2015 yang akan diadakan serentak akhir tahun ini, Jambi termasuk satu dari sembilan provinsi yang mengadakan pemilukada untuk memilih Gubernur untuk kepemimpinan priode 2016-2021.

Peran parpol dalam melakukan komunikasi politik akan menentukan kemenangan pasangan calon yang didukung.

Dalam koteks komunikasi politik, parpol memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan calon kepala daerah kepada masyarakat dan menggali aspirasi politik masyarakat akar rumput untuk dikomunikasikan pada calon kepala daerah yang diusung.  Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide “clearing house of ideas”.

Unsur komunikasi Politik

1. Komunikator Politik; pilih komunikator/orang yang tepat mengkomunikasikan pesan politik. Seperti pemuka agama dan adat atau tuo tengganai, publik figur dan biasanya mendatangkan artis-artis idola masyarakat.

2. Pesan Politik; Pilihan isu yang tepat, dinilai jadi kebutuhan masyarakat dan dapat ditindaklanjuti oleh kabijakan politik. Seperti biaya pendidikan murah, terjangkau dan bermutu, perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah, pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom), ketersediaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

3. Komunikan Politik; masyarakat, komunitas, pirsawan yang secara tepat disuguhi pesan-pesan politik. Seperti akademisi, praktisi dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang dapat menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggota masyarakat atau komunitasnya.

Ketiga unsur politik ini harus mampu dikelola oleh parpol dengan efektif dan efisisn. Unsur pertama komunikator politik haruslah orang yang memiliki integritas tinggi di mata masyarakat. Memiliki reputasi yang baik dan dikenal. Unsur keterpercayaan komunikator politik akan menentukan apakah ia diterima masyarakat atau tidak.

Unsur kedua dalam komunikasi politik adalah pesan politik. Dalam komunikasi politik pemilukada, pesan politik diracik dalam visi misi calon kepala daerah. Visi misi ini harus mencerminkan kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Isu-isu yang penting yang berkembang di masyarakat harus mendapat prioritas dalam kampanye politik.

Unsur ketiga dalam komunikasi politik adalah komunikan. Komunikan dalam pemilukada adalah masyarakat yang menjadi pemilih dalam pemilukada. Mengetahui karakter komunikan merupakan hal yang penting dan mempengaruhi strategi kampanye yang akan dirancang parpol. Pengetahuan dan pemahaman tentang budaya masyarakat, agama, etnis, kelas sosial akan membantu merancang pesan  dan pendekatan politik yang efektif dalam memenangkan pemilukada.

Selain untuk ketiga unsur diatas ada beberapa syarat  yang harus dilakukan parpol dalam komunikasi politik yang efektif untuk memenangkan pemilukada

1. Komunikasi politik yang dilakukan partai politik  hendaknya menjadi rangsangan politik yang dapat menggugah ketertarikan dan simpati kepada calon kepala daerah. Partai politik dalam hal ini mempercayakan konsultan kehumasan yang lebih mengerti akan pembentukan citra baik untuk khalayak dan juga mengeluarkan ide-ide briliant untuk mendapatkan banyak dukungan termasuk juga melakukan kampanye hitam yang menyerang lawan politiknya.

2. Dilakukan berkelanjutan melalui sosiasialsisi. Hal ini sangat jelas berkaitan dengan peran partai politik dalam mengkampanyekan program-program yang dibawa oleh calon yang diusungnya. Oleh karena yang akan dipilih nanti adalah calon yang akan memimpin suatu daerah otonom, maka visi, misi dan program yang disajikan haruslah merupakan penjabaran bidang dan jenis kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah.

3. Terjadi keterhubungan pemikiran dan kebutuhan di masyarakat  dengan visi dan misi calon kepala daerah. Dinamika politik telah memberikan peran politik lokal yang signifikan. Pemerintah daerah sebagai aktualisasi dari dinamika politik lokal harus semakin menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu pengaturan suatu struktur atau institusi yang memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan praktis.

4. Mengurangi kesimpangsiuran pendapat karena tercapainya kepastian dan keterpercayaan dalam masyarakat terhadap visi misi dan sosok calon kepala daerah. Partai politik sebagai pemandu kepentingan melakukan kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan implementasinya.

5. Terjadi perubahan sikap politik menjadi dukungan. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu/pemilukada karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu/pemilukada.

Liberalisasi politik termanifestasikan dalam pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah ditingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Tanpa kehadiran partai politik yang memadai, antara lain berupa partai politik yang patuh pada prosedur baku dan tidak tunduk pada dominasi orang tertentu, serta menciptakan partai politik yang memiliki akar kuat dimasyarakat. Liberalisasi politik membuat partai politik berfungsi hanya sebagai kendaraan politik. Partai politik semata-mata dimanfaatkan segelintir elite atau tokoh untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah. Tak mengherankan, pindah partai politik banyak ditemui.



Penulis: Penulis adalah dosen STIT-AD Al-Azhar Jambi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments