Jumat, 10 April 2020

Edi Purwanto Komitmen Perangi Korupsi


Rabu, 11 November 2015 | 23:47:04 WIB


Edi Purwanto saat menjadi pembicara di acara seminar dan dialog publik di Universitas Jambi.
Edi Purwanto saat menjadi pembicara di acara seminar dan dialog publik di Universitas Jambi. / Khusnizar

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi sesuai amanat konstitusi mempunyai tugas mulia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Salah satu cara menterjemahkan tugas mulia di atas adalah dengan merumuskan kebijakan anggaran yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita punya komitmen yang sangat kuat untuk wujudkan APBD Jambi sesuai perintah konstitusi, yakni APBD yang melindungi rakyat, melayani rakyat, dan memberdayakan rakyat," kata Calon Wakil Gubernur Jambi nomor urut 1, Edi Purwanto.

Ditambahkan Edi, APBD provinsi nantinya akan diselaraskan dengan APBD kabupaten/kota dan dana desa, sehingga kekuatan fiskal tahun 2016 mampu menjadi stimulus pembangunan di Jambi, untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dikatakannya lagi, keberhasilan pencapaian APBD dapat dilihat dari tiga aspek, yakni APBD mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, APBD mampu tingkatkan pendapatan rakyat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta APBD tidak membebani rakyat miskin.

“Ke depan kita akan wujudkan APBD pro rakyat, APBD rakyat bekerja," ujar Edi Purwanto saat menerima silaturahmi sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jambi, Rabu (11/11).

lebih lanjut Edi mengatakan, jika terpilih sebagai Wagub Jambi, ia akan sepenuhnya membantu Gubernur Jambi melaksanakan pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjalankan kewenangan melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan antar kabupaten/ota, serta antara kabupaten/ota dengan Pemerintah provinsi Jambi.

Selain itu Edi menjanjikan perencanaan dan pelaksanaan APBD akan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan adil. Menurut Edi, satu-satunya cara menyusun APBD yang baik adalah dengan 100 persen melibatkan rakyat secara terbuka.

“Kita juga akan gandeng BPKP, Inspektorat, dan KPK, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam urusan APBD. Intinya, kita punya komitmen sangat kuat untuk memerangi korupsi. Kita galakkan gerakan zero tolerance for corruption. Secara khusus saya ajak para akademisi dan civitas akademika sosialisasikan komitmen anti korupsi. Kita akan perangi korupsi bersama-sama," pungkasnya.



Penulis: Khusnizar
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments