Senin, 13 Juli 2020

APBD Provinsi Jambi Disahkan Dewan Rp 3,7 Triliun


Sabtu, 28 November 2015 | 00:46:40 WIB


DPRD Provinsi Jambi saat menggelar rapat paripurna pengesahan APBD, kemarin (27/11)
DPRD Provinsi Jambi saat menggelar rapat paripurna pengesahan APBD, kemarin (27/11) / Istimewa

JAMBI – Setelah melalui pembahasan panjang antara Badan Anggaran (Banggar) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi, Jumat (27/11), DPRD Provinsi Jambi akhirnya mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2016 menjadi APBD 2016. Total APBD Provinsi Jambi yang disepakati tahun 2016 yakni Rp 3,739 triliun.

Pengesahan ini sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan petunjuk dari pusat, yakni sebelum 30 November. Sidang paripurna pengesahan APBD 2016 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Syahbandar, serta dihadiri Penjabat Gubernur Jambi, Irman, dan Sekda Provinsi Jambi, Ridham Priskap.

Sebelum pengambilan keputusan terhadap RAPBD 2016 ini, masing-masing fraksi DPRD Provinsi Jambi memberikan tanggapannya. Diawali dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang disampaikan juru bicaranya Hasim Ayub. Hasim mengatakan, target pendapatan daerah tahun 2016 sebesar Rp 3,27 triliun, setelah pembahasan meningkat menjadi Rp 3,439 triliun.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum meningkat dari Rp 1,218 menjadi Rp 1,273 triliun, atau bertambah sebesar Rp 55,433 miliar. Sehingga belanja daerah tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp 3,739 triliun.

APBD 2016 ini diperuntukan membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp 1,57 triliun dan belanja langsung Rp 2,169 triliun. Pembiayaan netto laba RAPBD tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 300,060 miliar. Dana alokasi khusus diterima pada anggaran tahun 2016 sebesar Rp 157,722 miliar.

“Dari pembahasan tim anggaran terdapat 24 SKPD yang mengalami rasionalisasi anggaran, baik penambahan, pengurangan, maupun pergeseran," kata Hasim.

Pada masa transisi RPJMD Tahun 2010-2015 triwulan ke III, fraksi PAN menilai pertumbuhan ekonomi Jambi 5,2 persen, melambat dibanding triwulan yang sama tahun 2014 sebesar 8,0 persen. “Hal ini tentunya harus diperhatikan lebih lanjut, terutama penganggaran dan program dibidang perekonomian dengan menggalakan sektor UMKM, pertanian, peternakan perkebunan dan perikanan," ungkapnya.

Sementara itu tanggapan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Bustami Yahya, menilai belanja dalam APBD 2016 terus mengalami perbaikan. Dengan persentase 41,98 persen untuk belanja pegawai (tidak langsung) dan 58,01 persen untuk belanja modal (belanja langsung), dengan total keseluruhan belanja daerah sebesar Rp 3,739 triliun.

“Setelah melalui pembahasan dan rasionalisasi belanja daerah, belanja tidak langsung menjadi Rp 1,570 triliun. Dan pada sisi belanja langsung bertambah Rp 170,149 miliar. Sehingga total belanja langsung sebesar Rp 2,169 triliun," katanya.

Selama pembahasan anggaran yang dilakukan antara Banggar DPRD dan TPAD Provinsi Jambi, terdapat koreksi belanja langsung pada APBD 2016. Sebanyak 24 SKPD mengalami pergeseran anggaran. Tidak hanya belanja tidak langsung, pergeseran belanja langsung yang dirasionalisasikan pada SKPD sebagaimana telah disampaikan pada hasil Banggar DPRD Provinsi Jambi.

Lalu Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Juber, meminta Pemprov Jambi menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan masyarakat, serta kemampuan dan kapasitas daya beli masyarakat tingkat pendapatan/konsumsi masyarakat.

Selanjutnya, Fraksi Golkar ini meminta Pemprov meregulasi dan mendorong berkembangnya kegiatan usaha yang akan berdampak tumbuhnya perekonomian, sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan proteksi pendapatan daerah. “Kami berharap realisasi APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2016 agar dijalankan dengan efektif, efisien, dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat Jambi yang baru proses pemulihan ekonomi setelah selesai dengan kabut asap," katanya.

Adapun Fraksi PDIP berpendapat, rasionalisasi untuk kegiatan dan pergeseran intern SKPD dan antar SKPD, Dinas Kesehatan berkurang Rp 7,09 miliar, sehingga jumlah anggarannya termasuk DAK menjadi sebesar Rp 65,445 miliar. RSUD Raden Mattaher mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 18,207 miliar dan penambahan dana DAK sebesar Rp 247,21 miliar.

“RSJ Jambi juga ada penambahan dana DAK sebesar Rp 4,43 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp 54,389 miliar," katanya.

Perubahan lainnya terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dinas ini mendapat penambahan DAK sebesar Rp 21,68 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp 881,69 miliar.  "BLH juga bertambah Rp 4 miliar untuk alat pemantau ISPU sehingga total anggaran menjadi Rp 11,514 miliar," sebutnya juru bicara fraksi tersebut.

Dinas pertanian tanaman pangan dana DAK juga bertambah sebesar Rp 838 juta sehingga total Rp 31,012 miliar. BPBD bertambah Rp 2 miliar untuk penanganan  kondisi darurat bencana Rp 8,368 miliar. Dispora bertambah Rp 1,4 miliar sehingga menjadi Rp 23,401 miliar. Dinas perkebunan bertambah dana DAK Rp 848 juta, total jadi Rp 31,012 miliar.

Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat, pada dasarnya menyambut baik adanya perubahan tersebut, yang semula ditargetkan menurun berubah target menjadi lebih optimistis, yaitu naik sebesar Rp 169.649.717.400 atau setara dengan 5,19 persen. "Sehingga target pendapatan daerah menjadi Rp 3.439.710.431.036, artinya menunjukkan motivasi positif," katanya.

Kusnindar, dari fraksi Restorasi Nurani berharap, target pendapatan daerah tersebut perlu ditingkatkan lagi dengan memperjuangkan peningkatan dana alokasi khusus, guna mengatasi kebutuhan dana untuk rehabilitasi pasca bencana kabut asap. “Maka dari itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dan jelas dan benar hasil kerja serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Fraksi Partai Bintang Keadilan berpendapat, fakta di lapangan betapa sangat mengkhawatirkan kondisi ekonomi masyarakat. Rendahnya harga karet, menurunnya harga TBS sawit, berdampak pada lesunya perekonomian sektor UKM. "Kami berharap pemerintah merespon kondisi ini dan segera mengambil langkah-langkah taktis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Sementara laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi, oleh Isroni mengatakan bahwa, Banggar DPRD dalam membahas rancangan APBD Provinsi Jambi 2016 berpedoman pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006.

“Bahan referensi dalam pembahasan APBD adalah KUA dan PPAS tahun 2016, Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh Pemprov Jambi," katanya.

Disampaikannya, pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat sebesar Rp 55 miliar lebih dari Rp 1.218.125.069,049 menjadi Rp 1.273.557.966.618. Hasil tersebut merupakan kontribusi dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lainnya.

Disimpulkan, rencana pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp 3,439 triliun. Total belanja sebesar Rp 3,739 triliun, dan pembiayaan netto pada Ranperda tahun anggaran 2016 sebesar Rp 300,060 miliar.

"Saran kami, diharapkan pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan seluruh program secara tertib dan tepat waktu, dan mengedepankan pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, serta memperharikan ketentuan perundangan yang berlaku," pungkasnya.


Penulis: Hendro
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments