Selasa, 15 Oktober 2019

Bawaslu Terima 16 Laporan Pelanggaran Pilkada


Jumat, 11 Desember 2015 | 10:44:24 WIB


Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Ribut S
Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Ribut S / http://bawaslu-jambiprov.org

JAMBI - Selama berjalannya pesta demokrasi hingga tanggal 9 Desember 2015, Bawaslu Provinsi Jambi sebagai pengawas pelaksanaan sudah menerima 16 kasus pelanggaran. Terdiri dari 3 money politic, 10 laporan terkait administrasi, 1 kode etik, dan 2 lainnya mengenai disiplin PNS.

"Ada 16 laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Jambi dari masa kampanye hingga sekarang," ungkap pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Ribut S, saat dikonfirmasi.

Salah satu laporan yang diterima, kata Ribut, adalah terlibatnya oknum PNS dalam masa kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon. Namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur.

Lalu pelanggaran lainnya seperti temuan beras dan money politic. Ribut mengatakan pihaknya akan menangani kelanjutannya hari ini, Jumat (11/12).

Saat ditanya mengenai pelanggaran dalam proses pemungutan suara, Ribut menegaskan hingga saat ini masih berjalan dengan lancar. Hanya ada temuan seperti Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak memberikan salinan DPT, serta temuan klasik seperti masyarakat yang tidak terdaftar untuk memilih.

Selain itu juga seperti di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari,sesuai laporan tidak memberikan lampiran C1 kepada Pengawas TPS. "Saya heran itu kan ibu kota kabupaten bisa seperti itu," ucapnya.

Kejadian lainnya, salah satu TPS di Kota Sungai Penuh, tepatnyaa di Kecamatan Hamparan Rawang, ditemukan jumlah pemilih dengan jumlah suara yang berbeda. Namun hanya untuk pemilihan Walikota, sedangkan pemilihan Gubernur sama dengan jumlah DPT yang ada. "Itu ada kelebihan 5 surat suara, saat ini sedang diproses Panwas Sungaipenuh," pungkasnya.


Penulis: Jay
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments