Kamis, 1 Oktober 2020

Etika Politisi dan Undang-Undang Pemilukada


Senin, 14 September 2015 | 13:37:02 WIB


/

Etika
ETIKA adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara secara mendalam, radikal pada wilayah umum filosofi  perilaku, tingkah laku, baik dan buruk perilaku manusia. Bicara sopan santun tata krama pergaulan manusia (etis tidak etis), bukan bicara benar dan salah. Bicara sebaiknya, sepatutnya, sepantasnya;  bukan seharusnya, seyogiaya, semestinya, dll.

Dengan kata lain, bicara etika berarti bicara nilai, moral manusia di berbagai lingkungan pergaulan. Baik pada pergaulan politik, ekonomi, sosial, budaya, organisasi, adminsitrasi, birokrasi, pemerintahan, dll. Dalam bahasa akademik dikemas seperti  menjadi: etika  politik, etika bisnis, etika sosial, etika budaya, etika organisasi, etika administrasi, etika birokrasi, etika pemerintahan, bahkan pada pergaulan terkecil; etika makan, etika interaksi anak dan orang tua, etika bertetetangga, dll. 

Pada wilayah praktis, yang sudah terikat ruang dan waktu, nilai baik dan buruk atau etika itu diterjemahkan melalui peraturan yang sepantasnya, sebaiknya dan seharusnya berlaku setelah mempertimbangkan, mendekatkan pada berbagai nilai baik historis, kekinian maupun desain proyektif, visioner, kepada semua masa yang diharapkan dan akan datang.

Etika politik, bicara etika dan politik. Etika seperti dideskripsikan tadi adalah terkait dengan nilai baik dan buruk. Etika politik tentu berubungan dengan etika, tata krama berpolitik, sopan santun berpolitik.

Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” artinya Negara Kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara/kehidupan negara. Perkembangan kemudian politik menjadi luas, hal ihwal kehidupan harus diurus oleh negara. Hubungan negara dengan rakyat, hubungan negara dengan pemerintah dalam suatu negara (politik domestik), hubungan negara dengan negara lain, hubungan negara dengan pemerintahan negara lain, hubungan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain, hubungan rakyat suatu negara dengan negara, pemerintah atau rakyat negara lain yang diatur oleh negara (politik internasional).

Pada dataran praktisnya semua hubungan perlu peraturan, sehingga perlu kebijakan politik yang mendasari maupun yang memayungi. Siapa yang memiliki kewenangan membuat kebijakan perlu pengakuan politik. Dengan demikian politik berkait  dengan kekuasaan, kewenangan negara, pemerintah baik dalam praktik hubungan politik domestik maupun hubungan politik internasional dalam kerangka  mencapai tujuan negara: external scurity, internal order, justice, individual freedom, maupun social welfare (bukan tujuan kelompok,  golongan apalagi pribadi). Etika politik tentu, terkait dengan nilai, norma, tata krama, kesantunan manusia pada pergaulan berpolitik baik pada lingkup domestik maupun pada dunia internasional.

Etika Politisi
Politisi atau politikus, pada pemahaman populer adalah menunjuk pada orang, pada individu-individu yang berpolitik. Merujuk pada terminologi umum, tidak keliru kalau  menyebut seorang pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan politik disebut politisi. Namun telah melakat pemahaman bahwa politisi adalah orang-orang, pelaku-pelaku, pekerja-pekerja politik yang ada dalam partai politik. Baik yang duduk di perlemen maupun yang belum atau tidak duduk di parlemen.

Pada konteks ini terkait etika politisi lebih kurang terkait dengan perilaku, etika, tingkah laku, baik dan buruknya  para politisi, lebih fokus lagi adalah tingkah laku orang-orang yang ada di  partai politik pada lingkungan pergaulan politik. Pada wilayah pergaulan ini masyarakat yang telah relatif tercerahkan lazim mengaitkan perilaku politisi dan partai politik ini dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai payung pada arena atau gelanggan politik, sebut saja Pemilu dan Pilkada.

Pada konteks Pemilu/Pemilukada sebagai praktik untuk mengukur etika seseorang politisi pada barometer melanggar atau tidak melanggar baik yang bersifat administrasi maupun yang mengarah pada pidana rujukannya ada pada peraturan perundang-undangan baik yang diterbitkan oleh lembaga politik (DPR RI) dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan teknis yang menindaklanjuti undang-undang di buat oleh lembaga penyelenggara atau pelaksana pemilihan umum  seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Pada Peraturan Perundang-Undangan Pemilu/Pemilukada tahapan demi tahapan telah diatur sampai yang tingkat teknis. Pendaftaran parpol peserta Pemilu/Pemilukada, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pelaksanaan pemilu/pemilukada, penyelesaian sengketa pemilu/pemilukada sampai penetapan calon terpilih telah ada. Namun demikian pada setiap tahapanpun pelangaran terhadap peraturan itu kerap terjadi. Umumnya hal ini terjadi karena adanya pemaksaan kehendak, baik oleh politisi yang bersifat perorangan maupun oleh partai sendiri. 

Pendidikan politik
Pemilu atau Pemilukada hendaknya diterjemahkan tidak sebatas sarana kedaulatan rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan politik guna terpilih seseorang. Sebab Pemilu/Pemilukada bukan sekedar ruang untuk memuaskan syahwat politik terpilihnya seorang politisi sehingga duduk di lembaga politik. Pemilu/pemilukada hendaknya  diterjemahkan jauh dari sekedar itu, yaitu terpilihnya seseorang yang memiliki kecakapan, kepantasan, integritas, keberanian, kapasitas, profesionalitas mewakili rakyat setidaknya lima tahun setelah terpilih.

Karena itu proses Pemilu/Pemilukada harus menjadi gelanggang pendidikan politik, ruang pencerahan, sarana untuk mencerdaskan kehidupan politik bangsa, bukan untuk membodohi, membodohkan atau penjahiliyahan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebab pembodohan baik yang berbentuk money politik, janji politik, intimidasi politik, mobolisasi, politisasi birokrasi, politisasi bansos-bansos, politisasi BLSM, pelanggengan dinasti, dll, akan menutup peluang orang lain berpolitik dan berkubang pada muara matinya demokrasi. 

Politisi yang menjadi anggota legislatif pada tingkat dan ruang manapun (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota)  hendaknya telah benar-benar siap menjadi wakil rakyat, siap untuk tidak melanggar baik pada ayat pasal UU maupun peraturan Pemilu/Pemilukada, maupun rambu-rambu ayat pasal yang terkait dengan etika berpolitik di masyarakat.

Intervensi politik terhadap PNS
Kehadiran partai politik dalam pemerintahan sejak dari Kabinet Sjahrir Pertama sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlangsung secara intensif.  Mulai dari Presiden Soekarno kembali ke UUD 1945 kabinet kembali kebentuk presidensial, maka kabinet tidak bisa lagi dibubarkan oleh mosi tidak percaya parlemen dan kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Semua menteri adalah pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri yang ditunjuk tidak lagi membawa nama partainya walaupun dikenal dari partai tertentu dan mulai saat itu militer ikut terlibat.

Ketika Presiden Soekarno jatuh dan pemerintahan diganti oleh pemerintah orde baru, partai politik tidak lagi bisa berperan aktif dalam pemerintahan. Peran partai politik digantikan oleh Golkar yang menamakan dirinya bukan partai politik. Kelembagaan birokrasi pemerintah dipimpin dan dikuasai oleh Golkar. Semua menterinya adalah orang-orang Golkar baik sipil maupun militer. Birokrasi pemerintah terang-terangan telah memihak ke Golkar dan berlangsung cukup lama selama 32 tahun dibawah Presiden Soeharto. (Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia)

Sejak reformasi berlangsung, partai-partai politik yang memerintah sibuk untuk menanamkan pengaruh dan orang-orangnya kedalam birokrasi pemerintah dan membangun pengaruh ke dalam birokrasi pemerintah sebagai sumber kekuatan untuk menyiapkan diri memenangkan pemilu/pemilukada. Semua partai politik menyadari bahwa bangunan birokrasi pemerintah itu menjulur dari pusat pemerintahan sampai ke struktur yang paling bawah mendekati rakyat. Bangunan seperti itu merupakan sarana yang efektif untuk mempengaruhi rakyat agar memilih partainya. Sementara itu fasilitas yang ada di pemerintahan sangat berharga untuk tidak di sia-siakan guna kemanfaatan partainya. Itulah sebabnya rangkap jabatan partai dan jabatan politik di birokrasi pemerintah sulit diberantas dan masih dipertahankan dengan segala cara. Tarik menarik politik dan kekuasaan berpengaruh kuat terhadap pergeseran fungsi dan peran birokrasi selama ini. Birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada masyarakat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan.

Sampai saat ini, pengaruh kuat pemerintah terhadap birokrasi membuat sulitnya mesin birokrasi memberi pelayanan publik yang profesional, rentan terhadap tarik menarik kepentingan politik, korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan berbagai macam penyakit birokrasi lainnya. Sebagai contoh, dalam kegiatan Pemilukada dimana salah satu calon atau kandidat merupakan mantan atasan yang dalam hal ini telah pensiun dan mencalonkan diri, secara sengaja ataupun tidak PNS yang telah menduduki jabatan tinggi dan berpengaruh mengerahkan bawahannya untuk memilih calon tersebut dengan harapan ataupun kepastian dapat menjamin kariernya kedepan.

Politisi membutuhkan segala upaya untuk memperebutkan jabatan, sedangkan yang sedang berkuasa berusaha untuk mempertahankan jabatan atau kekuasaannya. Birokrasi akhirnya menjadi salah satu ladang  garap yang cukup potensial bagi politisi untuk memenangkan pertarungan. Pertama, karena secara kuantitas jumlahnya cukup banyak. Kedua, merekalah yang melaksanakan segenap program pemerintah beserta anggarannya. Contoh lainnya juga, dalam kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah, pejabat yang berwenang dalam menetapkan formasi PNS tidak mencerminkan pada kebutuhan organisasi yang riil dan nyata, seringkali dimuati dengan kepentingan politik tanpa memperhatikan kualitas yang memang benar-benar dibutuhkan, handal dan profesional.

Untuk meluruskan kekeliruan ini, seharusnya dapat mendorong pemahaman ideal bahwa birokrasi bukan bawahan atau kepanjangan tangan pemerintah. Birokrasi merupakan alat negara yang memiliki aturan main sendiri dan di dukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan.

Sesuai dengan dasar hukum Pilkada serentak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sangat jelas larangan terkait terlibat langsung dalam kegiatan kampanye. Dalam pasal 70 ayat (1) huruf a, b dan c berbunyi, dalam kampanye, calon dilarang melibatkan BUMN, BUMD, ASN, Polri, TNI dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasal 71 ayat (1), yakni pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Selain itu, larangan ini juga tertuang dalam PKPU Nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye. Dalam pasal 66 ayat (2), dimana dalam kegiatan kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polri dan TNI atau kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Kemudian pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Untuk larangan yang dimaksud ini meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Kasus yang umum terjadi adalah birokrasi menjadi alat bagi kepala daerah untuk mempertahankan kekuasaannya. Terjadilah mobilisasi, baik secara fisik maupun berupa dukungan dana (yang banyak menggunakan anggaran daerah), untuk memenangkan kepala daerah  dalam pemilihan.

Birokrat sendiri dalam posisi dilema, antara mendukung atau menolak yang masing-masing memiliki dampak besar. Mendukung secara terang-terangan berarti birokrasi telah melakukan politik praktis dan ini merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi. Namun, sebagai bawahan melawan instruksi Kepala Daerah berakibat pada kemandegan karir.

Beberapa contoh di daerah telah membuktikan hal itu. Bagaimana seorang sekretaris daerah dipecat dari jabatannya oleh Bupati hanya karena berniat menjadi calon peserta pemilihan Kepala Daerah. Ada pula para pejabat birokrasi yang diturunkan jabatannya maupun dimutasi karena tidak mendukung Kepala Daerah yang kembali bertarung dalam Pilkada.Berbagai peristiwa ekstrim dapat saja terjadi, diantaranya adalah birokrasi menjadi objek jarahan bagi Kepala Daerah bersama dewan. Promosi pegawai lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik, kekuasaan dan hubungan pribadi daripada kompetensi dan profesionalisme. Energi birokrasi tidak sedikit dicurahkan untuk kepentingan politik (Wibawa, 2007).

Ketika PNS telah ditegaskan untuk netral terhadap setiap kepentingan politik, maka seharusnya ada ketegasan pula terhadapa jabatan politik agar tidak mempolitisasi birokrasi untuk kepentingan politik sesaat. Persoalan PNS ini juga  terjadi secara nasional di daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun paling tidak, kenetralitasan aparatur pemerintah harus tetap terjaga.

Pejabat Gubernur Jambi, H. Irman, membentuk desk pilkada guna melakukan pemantauan kenetralitasan PNS dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah tertentu. Tim Desk Pilkada Serentak 2015 di tetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Pejabat Gubernur Jambi, H. Irman. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang pertama di indonesia yang membentuk Tim Desk Pilkada Serentak 2015. Struktur tim terdiri dari Pejabat Gubernur Jambi bersama Forkompinda bertindak sebagai pelindung. Sekda Provinsi Jambi, H. Ridham Priskap, menjadi pembina dan pengarah. Ketua tim dijabat oleh Asisten Pemerintahan dengan Sekretaris, Kepala Biro Pemerintahan. Untuk Anggota tim ditunjuk para pejabat dan kepala SKPD di lingkup Pemprov Jambi. Tim Desk Pilkada Prov. Jambi memiliki lima tugas utama. Pertama, memantau dan melaporkan perkembangan penyaluran anggaran dari pemerintah daerah ke KPU/Bawaslu serta instansi terkait lainnya. Kedua, memantau dan melaporkan perkembangan pemuktahiran data. Ketiga, memantau dan melaporkan hal-hal lain  berkaitan dengan suksesnya pilkada serentak di Provinsi Jambi. Keempat, memantau dan melaporkan netralitas Aparatur Sipil Negara. Kelima, memantau dan melaporkan pelanggaran Aparatur Sipil Negara dalam pilkada.

Dangkalnya pemahaman etika, penting dan sakralnya konstitusional pemilukada, suara rakyatpun menjadi perburuan, calo,bandit, makelar. Rakyat jadi ladang transaksional, gadai, jual beli, ijon mengijon suara. Lebih ironis pemilukada ini justru jadi arena brutal penguasa, mantan penguasa, mantan atasan, keluarga atasan bahkan yang jadi calon peserta pemilukada. Pemilukada jadi gelanggang politisasi birokrasi, ruang intimidasi terstruktur dan menyeramkan, menakutkan bagi pekerja birokrasi lainnya. Suara rakyat yang di transaksikan, dikuntit, ditagih para bandit, maling, makelar suara sampai TPS. Kondisi ini memang cukup memprihatinkan tatkala kita menghendaki pemilu/pemilukada yang bersih, luber, jujur dan adil ternyata harus dikotori kepentingan orang-orang tertentu yang melegalkan segala macam cara demi kemenangan semu dan tidak mewakili aspirasi rakyat yang benar-benar utuh akan tetapi aspirasi rakyat yang benar-benar utuh akan tetapi aspirasi yang muncul karena keterpaksaan secara sistematis.

Semoga Tim Desk Pilkada dapat bekerja secara maksimal , profesional dan dapat mewujudkan pemilukada yang berkualitas dan demokratis. Serta penyelenggara pilkada yang di sebut dalam Undang-Undang.



Penulis: Penulis adalah dosen STIT-AD Al Azhar Jambi.
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments