Rabu, 30 September 2020

Eksistensi Guru Dalam Pusaran Pilkada


Jumat, 27 November 2015 | 10:05:03 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

TANGGAl 9 Desember 2015 pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di seluruh Indonesia. Sama halnya dengan Pemilu legislatif dan presiden, Pilkada dibayangi terjadinya pelanggaran Pemilu yang mengancam integritas Pilkada. Harapan pilkada menjadi momentum konstitusional bagi rakyat untuk dipimpin kepala daerah yang baik, bersih, dan kompeten pun turut terancam.

Potensi pelanggaran Pilkada pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan modus pelanggaran Pemilu pada umumnya. Dalam sejarah perjalanan politik bangsa ini, guru memang selalu menjadi lahan subur bagi para calon kepala daerah untuk meraih dukungan suara. Hal ini karena guru adalah profesi yang sangat dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ada orang yang mengatakan bahwa guru adalah sosok teladan yang patut untuk digugu dan ditiru.

Netralitas guru selalu dipertaruhkan dan kadangkala menjadi goyah serta sulit dipertahankan, kalau yang akan bertarung adalah mereka yang masih menjabat sebagai kepala daerah (petahana). Organisasi profesi guru yang seharusnya netral, juga sering ditunggangi oleh kepentingan politik. Ada yang menjadikan jabatan di organisasi profesi guru sebagai kuda tunggangan atau batu loncatan untuk mendapatkan jabatan karier di pemerintahan.

Di beberapa daerah jabatan kepala Dinas Pendidikan selalu diduduki oleh pengurus organisasi profesi guru. Guru dan pejabat pemerintah lainnya  memegang posisi, wewenang, dan pengaruh strategis. Hal tersebut membuat mereka potensial digerakkan untuk berpartisipasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon. Pelibatan yang dimaksud dapat berupa menjadi partisipan bagian dari tim kampanye secara langsung atau tidak langsung atau menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung calon tertentu. Hal tersebut disebabkan adanya akses yang memungkinkan calon bersangkutan menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu netralitas guru dan pejabat pemerintah lainnya.

Untuk menjaga netralitas guru PNS (Aparatur Sipil Negara) maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) mengeluarkan surat edaran nomor B/2355/-M.PANRB/07/2015, yang merupakan penegasan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Isinya melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye.

Dilansir republika.co.id, Ginanjar mengungkapkan alasan mengapa para calon kepala daerah memanfaatkan para guru. Pertama, mereka berjalan di aspek yang cukup strategis, yakni pendidikan. Kedua, mereka juga mudah dipengaruhi karena sistemnya birokratis. Selain itu, guru juga menjadi tokoh masyarakat yang mudah mengambil hati masyarakat.

Menurut Ginanjar, ada delapan modus yang digunakan para calon kepala daerah untuk mempolitisasi guru. Pertama, memperbanyak pertemuan guru dengan petahana. Kedua, menjadikan acara guru sebagai ajang sosialisasi petahana. Yang ketiga dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) digunakan untuk membuat spanduk sosialisasi petahana. Keempat, briefing dan ancaman agar memilih petahana. Kelima, kapitalisasi program-program pendidikan sebagai bantuan petahana. Keenam, sosialisasi petahana kepada para pemilih pemula. Ketujuh, memobilisasi dukungan melalui kepala SKPD pendidikan, dan yang terakhir adalah kandidat menjanjikan promosi jabatan kepada guru.

Hal ini sungguh sangat berbahaya bagi perkembangan pedidikan di tanah air. Paling tidak dampak negative dari politisasi birokrat pendidikan yaitu politik balas budi dan balas dendam oleh para penguasa dengan seenaknya mengangkat dan memberhentikan guru hanya semata pertimbangan dukung mendukung pada saat Pemilukada.

Politisasi guru memang barang baru. Para guru bisa naik pangkat seperti bekerja di dinas pendidikan apabila berhasil memenangkan calon kepala daerah seperti yang dijanjikan calon petahana. Tapi, bila tidak mendukung para guru bisa kehilangan jabatannya. Begitu juga dengan halnya kepala sekolah. Sepantasnya pengangkatan seorang kepala sekolah tidak boleh disentuh sedikitpun oleh kepentingan politik. Jabatan kepala sekolah harus diduduki seorang birokrat tulen yang memiliki pengetahuan (knowledge), kemampuan (leadership) dan pengalaman (experience).

Tiga hal ini tidak boleh diabaikan. Komunitas guru dimanfaatkan sejumlah calon kepala daerah dalam Pemilukada. Mereka dijadikan mesin pemenangan oleh para calon kepala daerah. Berdasarkan UU 14 pasal 41, guru itu bentuk organisasi yang independen. Itu artinya guru tidak masuk ke dalam golongan apapun. Para guru tidak boleh ditarik-tarik menjadi alat politik atau sebagai alat politik. Di beberapa daerah, guru, kepala sekolah, dan pengawas kerap dijadikan tim sukses. Jika tim sukses kalah, maka mereka bisa dimutasi.

Koalisi Masyarakat untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) merilis temuan politisasi guru pada masa pemilihan kepala daerah serentak 2015. Koalisi ini terdiri atas lembaga swadaya masyarakat, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Satu Karsa Karya, Pattiro, Article 33 dan Paramadina Public Policy Institute. Salah satu  masalah guru adalah guru menjadi bahan politisasi, kata Koordinator ICW Ade Irawan dalam diskusi Hari Guru Sedunia di Jakarta, Senin (5/10). Agar situasi ini tidak terjadi, ICW menyarankan pemerintah agar bisa mengantisipasinya. Terutama  menjelang Pilkada serentak pada desember 2015.

Pemerintah diharapkan bisa membuat surat edaran kepada daerah-daerah yang menyelenggarakan Pemilukada agar tidak melibatkan guru dalam proses kampanye. Solusinya adalah bahwa guru-guru harus di pisahkan dari kewenangan gubernur, bupati/walikota supaya tidak dijadikan alat politik terus–menerus setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Artinya kewenangan pola karir para guru harus dikembalikan di bawah Kementerian Dikbud.

Di samping itu pemerintah perlu membuat mekanisme pengaduan bagi guru-guru yang dipaksa untuk terlibat dalam proses pemenangan. Ini juga bisa menjadi tempat pengaduan untuk guru yang dikorbankan pasca pemilu.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jimmy PH Paat menyebutkan ada beberapa masalah utama guru. Selain masalah politisasi guru, perekrutan guru menjadi permasalahan yang tak kunjung mendapatkan jalan keluar. Masalah lainnya adalah status kesejahteraan dan distribusi guru.

Menurutnya, selama ini antara guru swasta, negeri dan honorer memiliki kerja yang sama, namun kesejahteraan mereka justru berbeda dan kondisi ini jelas tidak adil. Karena itu, Jimmy menyarankan agar para guru bisa diberi jalan untuk sertifikasi dan memperoleh kesejahteraan nantinya. Bila guru PNS dilarang dalam kegiatan kampanye dan dukung mendukung, maka guru swasta atau honorerpun sebaiknya juga sama. Minimal ada teguran atas pelanggaran etika yang dilakukan bila guru terlibat kegiatan kampanye. Jangan menjatuhkan harkat dan martabat serta profesi guru, apalagi melacurkan diri, hanya karena keterlibatan oknum guru menjadi juru kampanye atau tim sukses.

Demi menjaga integritas pemilukada, hendaknya mendukung netralitas guru dan pejabat pemerintah lainnya dan tidak terlibat dalam segala bentuk kampanye pilkada yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kepala daerah tertentu. Pasangan calon kepala daerah, partai politik atau tim sukses pasangan calon tidak mengganggu netralitas guru dan pejabat pemerintah lainnya untuk kepentingan kampanye dan pemenangan pemilu lainnya.

Pengawas pemilu aktif mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat turut aktif mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Semoga guru Indonesia selalu cerdas dalam berfikir, cermat ketika berbuat, netral dalam bersikap, berani ketika bertindak serta ikhlas dalam mendidik tunas muda harapan bangsa dan seharusnyalah guru dapat menjadi pemilih yang rasional dan cerdas. Guru juga perlu mencontohkan kepada siswanya bagaimana memilih dengan rasional dan cerdas.



Penulis: Dosen STIT-AD AlAzhar Jambi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments