Senin, 1 Juni 2020

Lelang Proyek Perumahan Harus Bebas "Titipan"


Senin, 04 Januari 2016 | 16:18:25 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / dok/jpnn

PELAKSANAAN proyek pembangunan perumahan yang akan di lelang pada tahun ini diharapkan bebas dari “titipan” atau permintaan khusus dari pihak-pihak luar. Demikian penuturan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin.

Untuk itu dia berharap, kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen sehingga hasil pekerjaan yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Saya minta jangan sampai ada proyek-proyek perumahan yang dilelang ada pihak-pihak dari luar Pokja pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengarahkan sehingga ada pemenang tender tertentu yang dimenangkan. Proyek perumahan untuk masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus dijamin bebas “titipan” dari pihak tertentu,” ujar Syarif Burhanuddin dalam siaran pers yang diterima Rumah.com.

Mengutip perkataan Menteri PUPR, Syarif meminta sistem pelelangan perumahan ke depan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Pihaknya tidak akan menolerir siapapun yang melakukan intervensi kepada Pokja, meskipun hal itu berasal dari pejabat Eselon I, II ataupun pihak lain.

“Pesan Pak Menteri adalah perbaiki sistem pelelangan yang ada sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Pokja harus profesional, independen, mampu mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku serta melihat referensi hasil pekerjaan para peserta lelang. Apabila memang ada peserta lelang yang memang memiliki rekam jejak hasil pekerjaan yang tidak baik, maka Pokja dapat melakukan black list sehingga mereka tidak bisa ikut lelang di semua proyek perumahan, baik di proyek pembangunan rumah susun, rumah khusus, maupun rumah swadaya. Jangan dengarkan apabila ada pihak tertentu yang mengarahkan Pokja agar memenangkan peserta lelang tertentu,” tandasnya.

Menurut Syarif, saat ini seluruh lapisan masyarakat terus memantau kinerja Kementerian PUPR termasuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, khususnya dalam pelaksanaan program sejuta rumah. Adanya anggaran yang bernilai cukup besar yang dikelola oleh Kementerian PUPR harus dapat digunakan secara hati-hati dan dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur maupun perumahan yang telah diprogramkan sebelumnya.

“Banyak rekanan kontraktor yang datang kepada saya dan minta dimenangkan saat ikut lelang. Tapi saya minta mereka tetap ikuti aturan lelang yang ada. Jangan sampai lelang itu diartikan bagi-bagi proyek dari pejabat. Jadi para pemenang lelang itu sudah harus sesuai kriteria dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pokja sebagai pengambil keputusan akhir,” tukasnya.


Penulis: Anto Erawan
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber: rumah.com

TAGS:


comments