Selasa, 20 Oktober 2020

Kabut Asap, Momen Tepat Introspeksi Jati Diri Partai Politik


Rabu, 11 November 2015 | 14:36:27 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

Pengertian Partai Politik menurut Prof. Meriam Budiarjo adalah suatu kelompok yang terorganisir, dimana anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita, dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.

Pengertian partai politik apabila dilihat dari kalimatnya terdiri dari dua kata, yaitu "partai" dan "politik". Kata "partai" menunjukkan pada golongan sebagai pengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu, seperti ideology, agama, bahkan kepentingan. Sementara kata "politik" secara etimologis berasal dari kata Yunani kuno. Polis yang berarti kota atau negara-kota (city-state). Arti politik juga berkembang menjadi polites yang berarti warga negara, politea yang berarti segala hal yang berhubungan dengan negara. Politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

Lebih jauh, politik tidak bisa dilepaskan sebagai usaha untuk mendapatkan hal yang dikehendaki berdasarkan kepentingan. Sehingga politik dalam arti yang lebih modern melekat dengan kekuasaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian partai politik atau definisi partai politik adalah golongan atau kelompok sosial dengan berdasarkan kesamaan tertentu untuk mendapatkan hal yang dikehendaki atas dasar kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan cara meraih kekuasaan.

Partai politik juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya untuk berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapat keuntungan dari dukungan tersebut. Di sisi lain, menurut Ranney dan Kendal, partai politik sebagai group atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan control terhadap birokrasi dan kebijakan publik.

Partai politik memang merupakan organisasi yang dapat dikatakan jauh lebih muda di banding negara. Pasalnya, studi mengenai partai politik baru dimulai pada abad ke-20. Walaupun arah dan focus penelitian tentang partai politik lambat, namun dalam struktur dunia modern sekarang ini, pembahasan tentang partai politik menjadi subjek pembahasan yang banyak dibahas, terlebih dalam momen-momen politik tertentu.

Di Indonesia, sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, bahwa Indonesia menganut sistem multi partai, yaitu sistem yang pada pemilihan umum yang di ikuti oleh banyak partai. Hal ini disebabkan karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang didalamnya terdapat perbedaan ras, agama atau suku bangsa.

Di dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, partai politik diselenggarakan dengan tujuan:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai Politik mempunyai tugas menyalurkan aneka ragam pendapat dan inspirasi masyarakat. Pendapat ini kemudian ditampung dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan. Proses penggabungan pendapat dan inspirasi tersebut dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Partai politik sebagai bahan perbincangan yang menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sisi politik sebagai wahana perantara pemerintah dengan warga negara.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Dalam hal ini partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik dalam menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum dan partai harus mendapatkan dukungan secara seluas-luasnya.

3. Partai sebagai sarana recruitment politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik dan mendidik kader-kadernya.

4. Partai sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi konflik, partai politik berusaha meredam dan mengatasi konflik tersebut.

Mengenai intensitas dan efektivitas tujuan-tujuan tersebut di atas, sangat tergantung pada kualitas peran dan kemampuan organisasional partai politik itu sendiri. Secara konstitusional keberadaan partai politik mengungkapkan kesetiakawanan diri dan keterlibatan aktif dalam peningkatan keadilan dan kesejahteraan dikalangan rakyat jelata. Dalam ajang perpolitikan, partai politik sebagai penyerap, penyalur serta mengerti aspirasi dan tuntutan rakyat.

Menurut Gino Concetti dalam I partiti politici e l’ordine morale (1981), setiap partai politik perlu mengingat enam peran utama dalam hidup berpolitik.

1. Setiap partai politik seharusnya menjadi ekspresi dan artikulasi kepentingan rakyat melalui sistem kepartaian.

2. Partai politik mentransformasi bahan baku politik menjadi kebijakan dan keputusan dalam memajukan kepentingan umum.

3. Melalui proses partisipasi, partai politik seharusnya mengintegrasikan individu kedalam suatu sistem politik.

4. Partai politik berusaha mengajukan usul-usul kebijakan supaya mendapat dukungan seluas mungkin. Partai politik berani menjatuhkan sanksi bagi anggota yang tidak loyal dengan visi misi partai.

5. Setiap partai politik memiliki sistem control internal dan terhadap pemerintah dalam kegiatan harian.

6. Partai politik tidak hanya memobilisasi dan memerintah, tetapi juga harus menciptakan kondisi yang baik bagi kelangsungan dan kesejahteraan rakyat.

Semakin maraknya kehadiran partai politik di tengah-tengah kita, oleh beberapa pihak memang dikatakan sebagai meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam berperan lebih disetiap agenda politik. Namun, di sisi lain hal ini menjadi ironi tersendiri karena marak pula kepentingan yang di obral untuk menjadi pemenang kursi kekuasaan.

Benarkah semua mesin partai politik di Indonesia telah memerankan peran utama tersebut atau partai-partai politik ini lebih sibuk memikirkan kekuatan financial internal partai? Opini dan sepak terjang anggota partai politik mencerminkan orientasi sebuah partai politik dalam mengurus masalah-masalah rakyat, bangsa dan negara.

Dua bulan sudah, kabut asap tebal menyelimuti kota-kota di Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya jutaan warga masyarakat terkena dampak paparan asap akibat kebakaran hutan sejak Agustus 2015 silam. Dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada pada tingkat berbahaya. Akibatnya, banyak sekolah yang diliburkan. Aktivitas bandara dan perekonomian pun terganggu. Ditambah lagi puluhan ribu warga terserang infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Kabut asap ini juga telah memperburuk kondisi kesehatan masyarakat hingga merenggut nyawa mereka.

Tampaknya gejala skizofren sedang menyerang sejumlah anggota parlemen. Di satu sisi mereka adalah pribadi yang memiliki suara dan kepentingan individual. Namun, di sisi lain mereka adalah wakil rakyat yang bernaung di bawah bendera partai politik. Bagaimana mereka seharusnya menempatkan diri dalam keadaan dilematis ini? Apakah mereka lebih memperioritaskan kepentingan partai politik diatas kepentingan rakyat dan pribadi?

Seperti yang dilansir Liputan6.com, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengatakan dalang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan bukanlah masyarakat adat. Karena banyak titik kebakaran yang lokasinya di kebun kelapa sawit dan hutan industri. Ia pun menduga, ada konflik kepentingan dalam pengusutan dalang kebakaran hutan dan lahan. Karena petinggi partai politik juga turut andil dalam kepemilikan perkebunan kelapa sawit, hingga akhirnya aparat penegak memperlambat proses penegakan hukum.

Fenomena kabut asap sepertinya tidak dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk mendapatkan simpati masyarakat. Setiap tahun kejadian fenomena kabut asap terus terjadi.  Ini tak lain dikarenakan penyebab kebakaran lahan merasa dilindungi karena adanya  Undang-Undang No 32 Tahub 2009 tentang Lingkungan Hidup yang membolehkan setiap kepala keluarga membakar lahan sebanyak 2 ha sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian, Perda yang membolehkan pembakaran lahan seperti  Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 15/2010 dan Perda Provinsi Riau No. 11/2011 dan Permen lingkungan Hidup No.10/2010 yang mengizinkan alih fungsi lahan.

Yang menarik, selama kabut asap terjadi, tidak ada satupun anggota-anggota partai politik dan kader-kadernya ataupun relawan-relawannya mendirikan posko-posko kesehatan atau rumah evakuasi korban ISPA atau ikut turun membantu TNI dan BNPB dalam memadamkan kebakaran hutan. Apakah mereka merasa cukup menurunkan relawan-relawannya atau simpatisan-simpatisannya untuk membagi-bagikan masker di persimpangan jalan? Kejadian ini sangat kontras apabila mereka membutuhkan suara-suara rakyat untuk mengantarkan mereka menuju kemenangan untuk menduduki kursi kekuasaan.

Namun jika kita mengkaji lebih dalam, bencana kabut asap ternyata tidak hanya disebabkan oleh adanya lahan gambut melainkan ada faktor lain yang menyebabkan bencana tersebut. Bencana ini muncul pada awal tahun 1990 an dan disinyalir bahwa terdapat keterlibatan pemerintah dalam berkontribusi terhadap terjadinya bencana kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut berasal dari anggapan bahwa agenda politik tahun 90 an memegang alih dalam perusakan lingkungan ditandai dengan mulai diberlakukannya izin usaha sehingga marak orang yang membuka lahan dan menggantikannya dengan tanaman sawit.

Selain itu berdasarkan pernyataan WALHI, bahwa pembakaran lahan juga dipengaruhi oleh kegiatan politik tahun 2009. Berdasarkan data dari WALHI, telah terjadi pembukaan lahan seluas 14,7 juta hektar di Indonesia. WALHI juga melihat ada unsur kelalaian dan keterlibatan negara dalam kasus kebakaran hutan. Ketika masyarakat mencegah korporasi melakukan pembakaran, namun di sana polisi menangkap mereka. Dengan adanya hal tersebut, maka terdapat kelalaian dari pemerintah dan rakyatlah yang menjadi korban dan menanggung penderitaan akibat kabut asap ini.

Sekarang rakyat bisa melihat dengan mata hati selebar-lebarnya untuk mengevaluasi orientasi setiap partai politik di Indonesia. Apakah setiap partai politik sungguh memihak dan memperjuangkan  kepentingan rakyat atau apakah partai politik itu di wakili oleh anggota-anggotanya yang korup? Masih akankah kita memilih anggota partai politik yang memikirkan kepentingan individual dan tidak membawa perbaikan bagi  rakyatnya. Benarkah visi dan misi setiap partai politik de facto mendahulukan kepentingan rakyat atau sesame partai politik berkolusi menyelamatkan diri dari jeratan hukum atas pelanggaran-pelanggaran hukum dengan menyalahgunakan wewenang, korupsi dan permainan politik tingkat tinggi? Yang jelas, perlu diwaspadai pasar perdagangan suara pemilih dengan bujuk rayu dan deretan janji politik yang menggiurkan.

Pemilukada serentak sudah di depan mata, sebaiknya masyarakat jangan terbuai dan terpengaruh oleh slogan-slogan kampanye bernada politik yang menghanyutkan penalaran. Setiap pemilih yang kritis tentu menggunakan akal sehat, ketelitian dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan pilihan. Semakin berkualitas politisi yang ditawarkan partai politik kepada pemilih, semakin bermutu pula anggota legislative, presiden, gubernur, bupati/walikota yang akan menentukan arah pembangunan bangsa dan negara lima tahun ke depan.



Penulis: Yulfi Alfikri Noer, S.IP, M.AP
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber: Penulis adalah dosen STIT AD Al-Azhar Jambi

TAGS:


comments