Minggu, 25 Oktober 2020

Lelang Jabatan (Menagih Janji Reformasi Birokrasi Pemimpin Baru)


Rabu, 06 Januari 2016 | 16:24:21 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

SETELAH menang Pilkada, whats next? kepala daerah yang baru tentunya berupaya sekuat tenaga untuk mewujudan visi misi serta program-program unggulan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepala daerah memerlukan tim atau kabinet yang mampu bekerja bersama-sama menjalankan program pembangunan untuk peningkatan kesejahteran masyarakat. Informasi yang penulis dapat, saat ini calon kepala daerah yang sedang menunggu untuk dilantik sudah mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang siapakah orang-orang yang layak duduk sebagai pejabat seperti lurah, camat, kabid, kadis, kaban, kabag, kabiro, dll, setingkat eselon 1, 2, 3 dan 4.

Dari semua calon Pilkada serentak di Provinsi Jambi kemarin, penulis mengamati dalam berkampanye semua kandidat menjanjikan akan menjalankan reformasi birokrasi, yang salah satu caranya akan menempatkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya untuk menempati posisi jabatan tertentu.

Selama ini, jalan untuk menuju promosi jabatan adalah melalui seleksi Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat), yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Kemudian hasil dari Baperjakat disampaikan kepada kepala daerah sebagai final decision. Tetapi yang penulis rasakan selama ini, proses yang dilakukan oleh Baperjakat terkesan kurang objektif dan transparan serta syarat dengan  korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga PNS malas untuk meraih prestasi tertentu. Kesan yang muncul adalah, kemampuan itu nomor dua, nomor satunya adalah kedekatan dengan pejabat dan faktor nasib.

Dewasa ini Baperjakat dianggap sudah tidak efektif lagi untuk menyeleksi dan menghasilkan pejabat publik yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas yang dibutuhkan, sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Ada mekanisme baru promosi jabatan yang dipopulerkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yaitu lelang jabatan. Lelang jabatan atau disebut juga promosi/seleksi terbuka ini dilatarbelakangi banyaknya masalah berkaitan dengan promosi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Misalnya, banyak kasus dimana tim sukses, saudara, keluarga, etnis tertentu, dan orang dari daerah asal gubernur/bupati/walikota yang tidak memenuhi syarat golongan, kepangkatan, trackrecord, dll, menduduki jabatan-jabatan tertentu sebagai bentuk terimakasih dari gubernur,bupati/walikota, karena telah membantu memenangkan pilkada. Hadirnya sistem lelang jabatan ini untuk menghilangkan masalah klasik, yaitu sikap pemimpin yang memilih pejabat atas dasar like or dislike.

Lelang jabatan sebenarnya bukan hal baru dalam perspekif administrasi publik. Dalam konsep New Public Management (NPM), lelang jabatan sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara barat, dengan istilah yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan efisien (Yerimias T. Keban, 2008). Lelang jabatan merupakan salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena rekrutmen jabatan dilakukan secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan kompeten melakukan seleksi.

Dasar Hukum
Ternyata lelang jabatan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan antara lain bahwa pengisian jabatan pada instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas yang dilakukan secara terbuka (merit system).  
 
Lelang jabatan ini sesuai dengan grand design reformasi birokrasi, dimana sistem lelang jabatan ini didasarkan pada sistem merit, yaitu pelaksanaan promosi jabatan didasarkan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Berdasarkan sistem baru ini, semua aparatur negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bisa mengisi jabatan struktural di pemerintahan. Bahkan proporsi pengisian jabatan terbuka ini 45 persen dari dalam pemerintahan, dan 55 persen boleh dari luar pemerintahan. Melalui lelang jabatan akan tercipta sistem yang baik dalam karier PNS. Bagi yang mempunyai hubungan keluarga, misal adik, kakak, suami atau istri yang duduk di pemerintahan, bisa tetap mengikuti lelang jabatan, asalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tidak dengan melakukan KKN.

Proses Lelang
Lelang jabatan telah memiliki tujuan dan landasan hukum yang jelas. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses lelang jabatan tersebut dilakukan dengan selektif dan transparan agar dapat diperoleh pejabat publik yang kredibel dan kompeten. Mekanisme, dalam lelang jabatan adalah; Pertama tahap persiapan dengan membentuk panitia seleksi, pemilihan pansel harus sangat berhati-hati, harus kredibel dan tidak punya interes pribadi atau golongan dan juga harus punya kompetensi di bidangnya untuk menyeleksi calon-calon pejabat. Setelah terbentuk, pansel menentukan kriteria dan persyaratan calon pejabat dan membuat pengumuman secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet).

Kedua, mekanisme seleksi dibagi dua yaitu penilaian, kompetensi manejerial dan kompetensi bidang (substansi tugas). Penilaian kompetensi manejerial dilakukan dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus serta presentasi. Sedangkan penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara (standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. Ketiga, pansel mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik dan internet.

Investasi Positif Sistem Lelang Jabatan
Lelang jabatan ini memang memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang tidak sedikit, tetapi sistem ini jangan dianggap sebagai beban dan pemborosan, justru harus kita anggap sebagai investasi. Banyak keuntungan positif dari sistem ini seperti; menciptakan persaingan positif dalam kinerja, akan terlihat track record kinerja pejabat tersebut apakah bersih dan berkompeten, menghindari pengisian jabatan yang merupakan “pesanan” dari keluarga, saudara, dan tim sukses, memberikan peluang yang sama bagi PNS yang ingin berkarier berdasarkan kinerja dan prestasi kerjanya, terakhir merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintahan, sehingga good governance akan tercipta.

Semoga pemimpin baru Gubernur/Bupati/Walikota/Rektor tidak lupa akan janji-janjinya yang akan mewujudkan reformasi birokrasi dengan menempatkan right man on the right place. Karena apabila tidak maka siap-siap saja negeri ini diambang kehancuran seperti hadits Nabi Muhammad SAW tentang bahaya menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya “jika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran itu” (HR Al-Bukhari).


Penulis: Mochammad Farisi, SH, LL.M.*
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber: Penulis adalah Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

TAGS:


comments