Selasa, 22 Oktober 2019

Cegah Konflik, Kegiatan Nelayan akan Diatur


Senin, 25 Januari 2016 | 10:50:39 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Nanang Suratno

JAMBI – Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dari provinsi tetangga yang dilakukan di perairan Jambi membuat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi, Saifuddin, meradang. Pasalnya, hal ini sangat sering terjadi dan dikhawatirkan menimbulkan konflik antar nelayan.

Menyikapi hal ini, Saifuddin mengayakan pihaknya bersama dengan Kepala DKP se-Indonesia akan segera membuat kesepakatan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), yang didasari Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 36 tahun 2014 tentang Ketentuan Andong Penangkapan Ikan.

MoU ini bertujuan untuk mengatur sistem atau teknis penangkapan ikan oleh nelayan di perairan provinsi yang berbeda. Saifuddin mengatakan, hal ini sangat penting dilakukan, karena di perairan Jambi saja banyak nelayan dari provinsi tetangga yang melakukan penangkapan ikan, seperti dari Riau, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Meskipun tidak menimbulkan kerugian secara finansial, Saifuddin menilai hal ini dapat menimbulkan konflik antar nelayan, dan ini tentunya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di Jambi.

“Silakan nelayan daerah Riau, Kepri, Bangka Belitung, atau daerah manapun menangkap ikan di Jambi, tapi harus sesuai dengan aturan yang ada di Jambi, yang telah tertuang di dalam MoU tersebut," bebernya.

"Seperti nelayan daerah Riau yang menangkap ikan di Jambi, hasil tangkapannya harus dibongkar di Jambi dan di jual di Jambi, begitu juga sebaliknya. Dan ini salah satu draft MoU yang kita ajukan ke pusat,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut Saifuddin mengatakan, para nelayan yang berasal dari daerah lain juga harus memiliki surat izin yang lengkap. Jadi, nelayan luar daerah yang ingin melaut di Jambi harus melaporkan kepada pihak provinsi, dalam hal ini DKP. Laporan tersebut dilengkapi dengan waktu melakukan aktivitas.

“Ketika surat izin lengkap, baru bisa melakukan aktivitasnya. Kalau tidak lengkap maka akan tetap diproses. Tapi, kalau batas waktunya sudah habis, maka harus melapor lagi,” tandasnya.


Penulis: Hendro
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments