Kamis, 5 Desember 2019

PNS, TNI/Polri dan Anggota Dewan Tidak Harus Mundur Bila Ikut Pilkada

(Evaluasi Pilkada Serentak Jilid I)

Rabu, 10 Februari 2016 | 14:57:57 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

Pilkada serentak jilid I telah selesai, rakyat tinggal menunggu pelantikan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari ini. Mencermati pelaksanaan Pilkada serantak jilid I kemarin, ada beberapa persoalan krusial yang harus segera dibenahi, karena sangat berpengaruh terhadap konstalasi politik di daerah pemilihan. Persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluar karena tahapan Pilkada serantak 2017 (jilid II) akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 ini.

Persoalan pertama yang harus diselesaikan adalah mengenai pro kontra soal keharusan pasangan calon kepala daerah yang berstatus PNS, TNI/Polri, anggota DPRD, maupun pejabat BUMN/BUMD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon (Pasal 68 ayat 1 dan 2 PKPU 12 tahun 2015). Persoalan kewajiban mundur ini sangat mempengaruhi dinamika politik di daerah, khususnya bagi keempat elemen tersebut yang berniat mengikuti Pilkada.

Peraturan ini dianggap memberatkan bagi beberapa kalangan, khususnya tokoh-tokoh muda dari keempat unsur di atas yang memiliki kompetensi untuk menjadi kepala daerah. Mereka harus berfikir ulang bila ingin maju karena aturan harus mengundurkan diri tersebut. Bila aturan tersebut tidak segera direvisi, yang dirugikan adalah masyarakat yang menginginkan banyak alternatif calon pemimpin didaerahnya.

Menurut penulis, aturan tersebut harus direvisi. Para calon cukup melakukan cuti sejak di tetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD. Artinya kewajibkan untuk mundur tidak dilakukan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon tetapi sejak ditetapkan sebagai pemenang/peraih suara terbanyak dalam pilkada. Sehingga apabila kalah masih bisa mengabdi dan bekerja di tempat semula. Perkara tidak mendapat jabatan/posisi tertentu dalam pemerintahan yang baru itu konsekuensi dari perjuangan politik.

Persoalan kedua adalah masalah dinasti politik dan konflik kepentingan dengan petahana juga harus diatur lebih jelas. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Penjelasan Pasal 7 huruf r sebelumnya memberikan beberapa batasan definisi frasa 'tidak memiliki konflik kepentingan', antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu. Tetapi Para hakim MK memutuskan, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Sebenarnya semangat pembatasan (politik dinasti) ini bisa diterima, yaitu menutup potensi penyalahgunaan kewenangan yang akan dilakukan oleh petahana untuk mendukung saudaranya yang maju Pilkada. Pembatasan ini juga muncul karena pengawasan yang dilakukan oleh panwas tidak maksimal. Akan tetapi tujuan pemabatas ini melanggar hak konstitusi anggota keluarga petahana yang ingin maju ke persaingan pilkada. Harusnya yang diperketat dan diawasi adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh petahana dengan membuat aturan disertai sanksi hukum yang tegas.

Persoalan ketiga adalah mengenai syarat dukungan calon perseorangan perlu dikaji ulang. Saat ini aturan ambang batas 10% bila jumlah penduduknya kurang dari 200 ribu orang sangat memberatkan calon, aturan ini cenderung menghambat calon perseorangan untuk tampil dan bukti partai takut untuk bersaing. Padahal dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, calon dari jalur perseorangan digadang-gadang mampu menjawab kegelisahan masyarakat akan adanya calon kada yang benar-benar berkualitas, bersih, dan baik.

Persoalan keempat muncul dari tahapan kampanye, yaitu mengenai alat peraga kampanye, dalam UU No. 8 tahun 2015 Alat Peraga Kampanye (APK) diselenggarakan dan dibiayai oleh KPU serta dibatasi jumlahnya, sehingga menyebabkan partisipasi pemilih berkurang karena gebyar atau nuansa pesta demokrasi tidak nampak di masyarakat karena minimnya alat peraga kampanye di berbagai sudut desa, kecamatan, dan kabupaten. Alasan diambilalihnya penyelenggaraan APK oleh KPU adalah agar terjadi keadilan antara paslon satu dengan paslon yang lain, sehingga calon yang mempunyai dana banyak tidak mendominasi APK yang dipasang di berbagai titik pemasangan.

Menurut penulis, untuk APK seperti spanduk, baliho, dan leeflet lebih baik kembali dibebankan kepada paslon pilkada tetapi tetap diatur jumlah minimal dan maksimal APK yang boleh dibuat serta tetap diatur tiitik-titik yang boleh dipasang APK tersebut. Hal ini akan semakin membuat semarak pilkada dan masyarakat lebih merasakan nuasa pesta demokrasi sehingga diharapkan meningkatkan pertisipasi pemilih dan juga menghemat APBD.

Untuk iklan televisi, menurut penulis tetap dibebankan kepada KPU dengan sumber anggaran dana pilkada dari APBN bukan APBD, karena dibeberapa daerah dana yang bersumber dari APBD susah untuk direalisasikan sehingga demi kepastian anggaran dan ketepatan tahapan, alokasi dana plikada lebih baik dianggarkan di lewat APBN.

Persoalan kelima, debat publik juga perlu direvisi aturannya. Menurut penulis, debat bisa saja dilakukan lebih dari 3 kali atau bahkan untuk tingkat kabupaten bisa dilaksanakan disetiap kecamatan dengan konsep yang sederhana tidak harus mewah diselenggarakan di hotel. Sehingga masyarakat di kecamatan tersebut benar-benar bisa bertatap muka secara langsung dengan para paslon mendengarkan adu gagasan/solusi serta program yang akan dilakukan oleh paslon untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ditingkat kecamatan/desa.

Teknis debat juga dirubah dari metode 2 arah antara moderator dan paslon, menjadi 3 arah dengan ditambah melibatkan panelis yang benar-benar kredibel dan mengerti kondisi daerah. Debat yang terjadi selama ini tidak memuaskan dan hanya sebatas formalitas karena pertanyaan dari moderator hanya dijawab oleh paslon sebatas retorika, bahkan jawabannya kadang tidak sesuai atau menyimpang dari pertanyaan.

Persoalan keenam, pengalaman penulis sendiri selama menjadi tim ahli debat calon kepala daerah mengenai naskah visi misi pasangan calon dibuat ala kadarnya. Padahal dokumen tersebut menjadi kunci perencanaan pembangunan daerah. Sebagian besar naskah visi, misi, dan program kurang mencakup seluruh aspek Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Penyusunan naskah masih bersifat prosedural dan hanya ditujukan untuk memenuhi syarat pencalonan, tidak didasarkan atas data dan kajian yang mendalam serta keinginan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, dalam rangka semakin menciptakan proses pilkada yang subtansial, perlu terdapat metode verifikasi terhadap naskah visi, misi dan program yang diajukan oleh pasangan calon. Yaitu harus memenuhi tiga aspek utama tentang gambaran demografi dan persoalan sosial yang dihadapi daerah, pemenuhan terhadap elemen ekonomi, politik, sarana-prasarana dan pemerintahan serta prediksi pencapaian keberhasilan dari program yang direncanakan dengan jangka waktu yang ditentukan.

Terakhir, kita harus secara masif merubah opini masyarakat bahwa masyarakatlah yang butuh pemimpin serta mendorong supaya masyarakat berperan aktif dalam pilkada. Misalnya dengan membuat suatu sarasehan multy stakeholder untuk menganalisis SWOT permasalah daerah, menentukan kriteria dan mencari serta mendorong figur yang berkompeten untuk mau maju dalam pilkada.

Sehingga masyarakat tidak hanya disuguhi calon-calon dari partai yang terbatas itu-itu saja, karena proses pencalonan lewat partai masih mendasarkan pada kepemilikan modal kampanye, bersifat tertutup dan kedekatan dengan elit partai politik. Hal tersebut yang berakibat munculnya pasangan calon tunggal di beberapa daerah.

Idealnya dalam pilkada terdapat 3-5 paslon, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan yang bersumber dari berbagai latar belakang, seperti birokrat, pengusaha, akademisi, TNI/Polri dll. Dengan banyaknya paslon maka muncul banyak gagasan visi misi untuk meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga rakyat lebih diuntungkan.

*) Penulis adalah Dosen Fisipol Unja


Penulis: Mochammad Farisi, SH., LL.M*
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments