Jumat, 22 November 2019

Satpam Kompleks vs Kepala Daerah


Senin, 22 Februari 2016 | 14:08:20 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

KEBERHASILAN pembangunan dan kesejahteraan rakyat di suatu daerah bergantung pada kualitas kepala daerahnya (baca: bupati/walikota). Kualitas kepala daerah (kada) tergantung pada kualitas atau tingkat kecerdasan rakyatnya. Rakyat yang korup atau senang money politic akan menghasilkan pemimpin daerah yang korup, karena harus mengembalikan cost politik yang telah dikeluarkannya untuk membeli suara rakyat.

Rakyat yang apatis akan menghasilkan kepala daerah yang tidak peduli kepada rakyatnya. Rakyat yang prakmatis akan dipedulikan saat kampanye saja, setelah sang calon jadi akan di tinggalkan.

Untuk memilih kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota di Indonesia sudah ada mekanismenya, yaitu melalui Pilkada serentak yang dilaksanakan 5 tahun sekali, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Kesempatan untuk memilih kepala daerah rentang waktunya cukup lama siklusnya 5 tahunan, jadi apabila salah pilih siap-siap saja rakyat menderita selama 5 tahun.

Menderita disini maksudnya adalah pemerintah mengekploitasi SDA hanya untuk kepentingan kroni-kroninya, pembangunan jauh tertinggal dari daerah lain, pemerintahan berjalan tidak sesuai dengan prinsip good governance, penuh KKN dan APBD tidak berorientasi untuk rakyat. Sebaliknya bila rakyat cerdas memilih paslon yang berkualitas, mereka akan mendapatkan perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan selama 5 tahun.  

Sayangnya sampai saat ini belum semua rakyat atau bahkan sebagian besar rakyat belum sadar bahwa merekalah yang menentukan kualitas kepala daerah yang nanti akan memimpinnya. Seharusnya dalam suatu pilkada rakyat menjadi subyek dan bukan obyek, rakyat seharusnya menjadi pihak yang paling bersemangat untuk mengawal dan mengikuti proses tahapan pilkada. Namun faktanya, sejauh ini penulis merasa bahwa masih “pemimpin yang butuh rakyat, bukan rakyat yang butuh pemimpin”.

Mengenai kalimat “rakyat yang butuh pemimpin”, penulis akan memberikan analogi melalui cerita pemilihan satpam komplek (perumahan). Dalam suatu kesempatan seluruh kepala keluarga (KK) dalam suatu perumahan berkumpul dan membahas keamanan komplek mereka, seluruh KK bersepakat membutuhkan satpam untuk menjaga kemanan. Untuk itu mereka bermusyawarah menentukan kriteria satpam yang pantas menjaga keamanan, yaitu yang memiliki kriteria; sudah mengikuti diksar satpam, berpengalaman 5 tahun, berintegritas tinggi, dsb.

Setelah kriteria terbentuk, beberapa orang perwakilan dari seluruh KK mencari beberapa orang (misalnya 5 orang) yang layak dijadikan calon satpam komplek. Kemudian kelima calon satpam tersebut di interview terkait dengan kemampuannya, setelah itu baru seluruh KK melakukan pemilihan untuk mentukan 3 calon yang layak menjadi satpam di komplek mereka. Seluruh biaya mulai dari proses merumuskan kriteria, mencari calon, pemilihan dan gaji satpam dibiayai oleh patungan dari seluruh KK.

Bila dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah, pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut adalah bahwa rayatlah yang butuh pemimpin. Mereka butuh pemimpin yang berkualitas sehingga mereka jugalah yang menentukan kriteria paslon yang layak memimpin mereka. Setelah itu rakyat juga yang mencari dan mendorong tokoh-tokoh yang layak untuk mengikuti pilkada, serta rakyat juga yang memilih/mencoblos mana paslon yang best of the best. Itulah esensi dari pilkada yang harusnya kita dorong bersama bahwa “rakyatlah yang butuh pemimpin”.

Pilkada serentak kedua akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dan tahapannya akan mulai dilakukan pertengahan tahun 2016 ini. Di Provinsi Jambi terdapat 3 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun. Melihat semakin dekatnya tahapan pencalonan kepala daerah, penulis mengajak seluruh elemen mulai penyelenggara (KPU dan Bawaslu), tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, LSM, mahasiswa dan akademisi menggencarkan dan memassifkan pendidikan politik bagi seluruh rakyat di tiga kabupeten tersebut untuk lebih peduli dan merasa “butuh” memilih calon kepala daerah yang berkualitas.

Penulis menyarankan untuk membuat suatu sarasehan ditiga kabupaten tersebut yang konsepnya adalah dialog multy stakeholder. Mengundang berbagai orang misalnya; KPU, Bappeda, tokoh/pengamat/ahli pendidikan, kesehatan, lingkungan, hukum, budaya yang benar-benar paham kondisi daerahnya, juga mengundang tokoh agama, partai, tokoh masyarakat, ormas kepemudaan, akademisi, mahasiswa, serta berbagai media yang bertujuan untuk menyamakan visi bahwa masyarakatlah yang membutuhkan pemimpin, juga sebagai ajang silaturahmi serta berdiskusi menemukan permasalahan, kelemahan, ancaman, serta potensi daerah 5 tahun kedepan.

Selain itu, dalam acara sarasehan juga merumuskan kriteria kandidat yang layak mengikuti pilkada, menemukan dan mendorong figur yang berkualitas untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Manfaat sarasehan ini adalah partai politik sebagai salah satu jalur untuk mencalonkan diri, bisa lebih terbuka mata hati para pengurusnya untuk tidak hanya mencalonkan orang yang berani bayar mahal untuk memakai “perahu”nya, tetapi juga mencalonkan figur yang memenuhi kriteria harapan rakyat.

Selama ini penulis melihat seleksi bakal calon ditingkat parpol masih sangat tertutup, elitis dan syarat money politik sehingga calon yang muncul (4L) lu lagi lu lagi.
Sarasehan ini juga bermanfaat untuk mendorong calon atau figur alternatif yang mumpuni untuk berani maju bertarung dalam pilkada melalui jalur perseorangan karena merasa memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh rakyat, dan optimis bisa memenangkan pilkada karena rakyat sudah cerdas dan tidak terpengaruh money politik.

Bagi bakal calon, sarasehan ini bermanfaat untuk mengetahui permasalahan real yang ada didaerah sehingga dapat merumuskan visi, misi, program sesuai kebutuhan masyarakat. Yang paling penting adalah hasil saresahan berupa kriteria calon kepala daerah yang layak memimpin, dipublikasikan sehingga masyarakat sadar dan lebih cerdas untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas.

Mari kita semua seluruh elemen masyarakat, terus bersemangat memberikan pendidikan politik, membangun opini bahwa “rakyat yang butuh pemimpin”, dengan begitu Insyallah akan menghasilkan kepala daerah yang amanah dan 100% bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*)


Penulis: Mochammad Farisi, SH, LL.M, Dosen Fisipol Unja
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments