Kamis, 27 Februari 2020

Urgensi Perda P4GN


Kamis, 21 April 2016 | 16:05:19 WIB


ilustrasi
ilustrasi / Istimewa

Adanya kompetisi yang tidak sehat antara aparat penegak hukum juga menjadi faktor tidak berjalan maksimal upaya P4GN. Belum lagi adanya oknum dari penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan aksi “86” atau damai ditempat terhadap pelaku, silahkan diamati sendiri bagaimana lifestyle aparat bagian penindakan.

Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya juga mempunyai peran besar dalam upaya P4GN, dengan dikeluarkanya Inpres RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011–2015, yang menginstruksikan kepada para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan Narkoba tahun 2011–2015.

Namun penulis merasa sangat sedikit daerah yang melaksanakan atau tolong bantu penulis untuk menyebutkan daerah mana yang telah melaksanakan Inpres tersebut. Bahkan yang lebih parah Kepala Daerah, Sekda, dan UPTD terkait nya justru tidak tau ada Inpres tersebut.

Tahun 2013 Mendagri juga telah mengeluarkan Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dimana dijelaskan bahwa Bupati/Walikota melaksanakan fasilitasi pencegahan dengan tugas; menyusun perda, meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan kemitraan dengan ormas, swasta, perguruan tinggi,dll, melibatkan forum kerukunan umat beragama, dan menyusun program kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Namun lagi-lagi faktanya tidak banyak daerah yang melakukan.

Dengan memperhatikan fenomena-fenomena di atas, semua komponen bangsa ini harus menyadari dan mengambil peran untuk ikut serta dan bertanggungjawab dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang tidak biasa dalam mencegah dan menanggulangi masalah Narkoba.

Penulis: Penulis adalah Dosen Fisipol Unja
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments