Jumat, 4 Desember 2020

Mahar Politik, Hambat Kandidat Berkualitas


Senin, 06 Juni 2016 | 13:26:28 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa


Tertutup disini artinya mekanisme seleksi bakan calon tidak terang benderang, meskipun sebagain besar menggunakan jasa survei untuk menentukan kandidat tetapi hasil survei juga tidak pernah dipublikasi, sehingga sebenarnya tawar-menawar politik sangat menentukan, jadi yang tidak punya tawaran bagus akan tersingkir dengan sendirinya.

Sedangkan elitis artinya bahwa DPP masih ikut-ikutan mengurusi pencalonan dimana regulasi mengatur bahwa syarat administrasi pendaftaran paslon ke KPUD juga harus di tandatangani ketua umum dan sekjend partai. Artinya para kandidat didaerah harus punya link politik dipusat dan punya tawaran bagus bila akan memakai “perahu” mereka.

Mahar politik juga menjadi momok bagi calon yang berdompet tipis. Meskipun di UU No. 08 Tahun 2015 Pasal 47 ayat 1,2,3 dan 4 sudah diatur secara tegas larangan tersebut, namun faktanya peraturan tersebut tidak dapat menjangkau praktek mahar politik dan tidak ada penyelenggara yang bisa memantau dan membuktikan meskipun baunya tercium.

Bila kondisinya masih seperti ini, maka penulis ragu ketiga daerah tersebut akan mendapatkan pemimpin yang pro rakyat namun akan pro partai. Dalam banyak hal penulis melihat pemimpin dari partai sangat sulit melepas kepentingan partai. Situasi ini membuat kepala daerah yang juga pengurus partai saat membuat kebijakan harus disinergikan dengan kehendak partai. Contohnya sangat jelas, RI 1.

Harusnya kita semua mendorong kualitas Pilkada yang lebih baik, karena hakekat pilkada tidak hanya terpilihnya kepala daerah akan tetapi terpilihnya kepala daerah yang memahami sistem pemerintahan, bersih dan paham betul kebutuhan rakyat.

Menurut penulis, tanggung jawab terbesar lahirnya pemimpin ada pada partai politik, untuk itu sebaiknya parpol dalam menjaring calon bupati dan wakil bupati membuka pintu seluas-luasnya termasuk bagi kandidat dari luar partai, akademisi, kalangan profesional dan aktifis anti korupsi. Aspek integritas, program realitas pro rakyat dan bersih dari korupsi harusnya menjadi penilaian utama selain itu perlu diseleksi agar terjaring calon yang memiliki karakter jujur, disiplin, pekerja keras, memiliki passion terhadap pekerjaannya, semangat dan berkepribadian kompetitif serta leadership yang baik dan kuat.

Mengingat jalan untuk mendaftar sebagai pasangan calon hanya ada dua cara yaitu; pertama calon perseorangan yang kemungkinan besar tidak ada yang menggunakan, maka jalan kedua melalui partai politik adalah jalan yang harus kita awasi dan kritisi agar terbuka ruang bagi kandidat berkualitas dan terpilih menjadi pasangan calon melalui proses penjaringan yang kompetitif bersih dari mahar politik.


Penulis: Mochammad Farisi, Dosen Fisipol Unja dan Divisi Politik ICMI Orwil Jambi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments