Rabu, 13 November 2019

Pilkada: Positivisme, Berujung Nilai yang Terabaikan


Rabu, 15 Juni 2016 | 14:35:08 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

POLITIK merupakan bagian yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari fenomena simbiosis dengan hukum. Keberadaan hukum di dalam politik seolah menjadi pengawal (dalam harapannya), bahkan muncul suatu adegium bahwa politik tanpa hukum hanya akan memberikan kesewenang-wenangan tujuan, kesewenang-wenangan cara, dan kesewenang-wenangan maksud. Begitu pula dengan penyelenggaran pemilihan kepala daerah (yang seterusnya disebut Pilkada), apakah pandangan positivisme mengabaikan nilai-nilai?

Pilkada dan Positivisme Hukum

Pilkada serentak jilid 2 akan segera diselenggarakan di Provinsi Jambi, tahapan-demi tahapan persiapan kian bergulir. Dan tentunya tahapan-tahapan tersebut berpedoman kepada regulasi hukum yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan segala sesuatu “tetek bengek” penyelenggaraan Pilkada “sepertinya” seolah patuh dan taat sepenuhnya kepada ketentuan hukum yang berlaku. Namun tidak jarang pula seolah keberadaan hukum melalui celah peluang demi suatu tujuan politik itu sendiri.

Keberadaan hukum positif di dalam penyelenggaraan Pilkada tentunya menjadi buah perbincangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Khususnya di Provinsi Jambi, agaknya jawaban “begitu aturannya” ataupun yang lebih sering lagi “hanya sejauh itu kewenangan kami” tentunya tidak asing lagi di telinga penikmat pemberitaan Politik di Provinsi Jambi. Hal ini tidak dapat dikesampingkan mengingat tidak banyak hal-hal yang justru sebenarnya bagi masyarakat adalah suatu yang janggal dan menjurus kepada suatu hal yang tidak pantas, hanya saja berujung kepada keterbenturan kepada pemikiran positivistik atau penganutnya disebut penganut paham positivisme.

Dalam perkembangannya, keberadaan positivisme hukum “mungkin” belum sempat diperbincangkan dalam ranah penyelenggara Pilkada di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi. Entah terlupakan atau memang luput dari pembahasan. Padahal jika dilihat dari aspek tujuan Pilkada sendiri yang sangat mulya dan luhur, yakni menciptakan demokrasi yang demokratis, agaknya keberadaan positivisme hukum ini perlu mendapatkan kritisi, mengingat keberadaan perkembangan sosial justru selalu lebih cepat dari perkembangan hukum itu sendiri. Sehingga pemikiran positivisme hukum yang berlebihan inilah yang justru menimbulkan kekecewaan berat  kepada audiens pilkada mengingat banyak hal yang diduga bertentangan justru menjadi suatu perbuatan yang “biasa-biasa” saja hanya dikarenakan pola pikir positivisme yang terlalu kaku.

Positivisme Hukum Yang Kaku Ciderai Kepercayaan Masyarakat

Permasalahan yang memang menjadi dilema ini tentunya sudah seharusnya dibicarakan dalam lingkungan pengawas Pemilu. Betapa tidak, sudah cukup rasanya pembelajaran bagi penyelenggara Pemilu yang tidak jarang menggugurkan rasa dan tujuan demokratis karena pemikiran positivisme yang terlalu kaku.

Dalam hal ini penulis teringat dengan pendapat Austin yang memandang hukum sebagai perintah, dalam hal ini menurutnya hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu.

Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.” Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku.

Selain itu, sehubungan dengan hal itu pula, dalam pendapatnya yang sangat mempengaruhi paham positivisme hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada dibawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum.

Bayangkan jika hal tersebut diberlakukan dalam usaha pengedepanan tujuan demokrasi. Bukankah menjadi persoalan selama ini dalam penyelenggaraan demokrasi di Provinsi Jambi hampir semua orang terjebak dengan positivisme ini? Tidak sedikit pula rasa keadilan menjadi terabaikan hanya karena pandangan positivisme yang terlalu kaku?. Padahal keberadaan demokrasi yang demokratis sangatlah ditentukan oleh bagaimana rasa keadilan itu terpenuhi. Namun semua menjadi sirna jika berbenturan dengan paham positivisme kaku.

“Nyaris” tidak ada temuan maupun laporan yang diproses oleh pengawas Pemilu pada era Pilkada serentak jilid I yang lalu berujung kepada rasa keadilan, dan hanya bermuara kepada suatu konteks permasalahan yakni aturan tidak mengatur hal tersebut. Persoalan ini mulai dari dugaan money politic yang justru tertangkap tangan dan bahkan sampai ditahan di Kepolisian namun kembali berbenturan dengan persoalan hukum yang tidak mengaturnya.

Permasalahan saling serang dan perang urat syaraf dan bahkan berujung kepada “nyaris” penghinaan terjadi di dalam hampir semua sesi debat kandidat pada saat itu. Namun apa daya, semua terjebak dengan positivisme yang mungkin definisinyapun sampai saat ini masih suram.

Hal ini kemudian berimbas kepada pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengawas pemilu yang semakin tergerus. Tidak jarang terdengar ucapan “bubarkan saja pengawas Pemilu, jika tidak bisa berbuat” yang justru muncul di sela harapan atas demokrasi tersebut.

Persoalannya adalah masyarakat perlu tahu langkah apa yang diambil pengawas pemilu di saat tidak bisa berbuat sebagaimana tuntutan dikarenakan batasa undang-undang. Oleh karena itu, pengawas Pemilu mestinya mampu menghadirkan terobosan persuasif dan preventif dengan tanpa melawan hukum. Dan tentunya hal tersebut berlaku bagi penegakan rasa keadilan dan cita rasa demokrasi, dan membuang jauh-jauh sikap diam karena terkurung dengan undang-undang. Persuasif dan preventi.

Pandangan Progresif, Hukum Tidak Sekedar Tertulis dan Hukuman

Keberadaan pandangan progresif di dalam penyelenggaraan pemilu khususnya pilkada yang akan dihadapi ke depan, agaknya para penegak aturan pilkada sudah saatnya belajar dan berusaha memahami tujuan hukum itu sendiri. Karena dengan sendirinya tujuan demokrasi yang demokratis akan tercapai.

Bahkan jika merujuk kepada pendapat Lawrence M. Friedman, fungsi hukum adalah untuk melakukan pengawasan atau pengendalian sosial (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan rekayasa sosial (social engineering) maka adalah tugas berat bagi penegak ketentuan Pilkada untuk mewujudkan tujuan tersebut secara komprehensif.

Progresitifitas hukum di sini bukanlah berarti menuntut pengawas pemilu bertindak inkonstitusional ataupun melawan hukum, jauh panggang dari pada api. Progresitiftas di sini lebih mengedepankan bagaimana pengawas pemilu tidak berdiam diri dan terjebak dengan aturan. Tapi justru menumbuhkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Progresitiftas hukum dalam konteks ini adalah bagaimana pengawas pemilu tidak hanya terjebak dengan pandangan bahwa hukum pemilu dan pilkada hanya melulu sebatas hukuman, namun hendaknya memandang hukum yang lebih luas dari pada itu.

Jangan Lampaui Kewenangan Secara Tidak Sah, Tapi Jangan Terjebak Dengan Aturan

Mendekati tahapan Pilkada ini, berbagai cara dilakukan guna mendapatkan simpati masyarakat oleh para bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, tidak jarang hal tersebut mengabaikan nilai-nilai kepantasan dan bahkan lebih jauh bertentangan dengan undang-undang (persoalannya hukum belum mengikat bakal calon).

Namun yang menjadi persoalan adalah pengawas pemilu sepertinya terjebak dengan aturan dan terkukung dengan pandangan positivis. Seperti halnya pengalaman dahulu di saat hampir semua dugaan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan nyaris tidak ada yang dapat diproses, dikarenakan unsur komulatif dalam definsi kampanye tersebut tidak terpenuhi dan justru terbiarkan, atau money politic yang tidak terpenuhi 1 unsur dalam undang-undang justru menjadi terbiarkan begitu saja sehingga berbuat bebas, pengawas Pemilu terjebak dengan aturan dan mengabaikan nilai-nilai.

Dalam hal ini tidaklah perlu pengawas Pemilu melakukan tindakan melampaui batas kewenangan, namun yang terpenting adalah bagaimana menjamin rasa keadilan dengan mengedepankan nilai-nilai dan etika norma. Penegakan hukum tidak selalu berbicara mengenai sanksi dalam undang-undang.

Namun yang lebih luar biasa adalah bagaimana pengawas pemilu justru mampu menciptakan suasana demokratis dengan tanpa melawan hukum. Keberadaan hal-hal yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut sudah saatnya mendapatkan pantauan dan peanganan oleh pengawas pemilu. Mulai dari adzan magrib yang dipolitisir, hingga safari ramadhan yang berbau kampanye (sekalipun undang-undang belum mengikat).

Patut diakui bahwa hal-hal tersebut saat ini memang belum mengikat secara yuridis namun nilai-nilai dan etika kepantasan agaknya perlu diperhatikan oleh pengawas Pemilu. Jangan sampai pengawas pemilu justru dikemudian hari hanya menjadi corong undang-undang, namun pengaws pemilu menjadi palang dan garda terdepan dalam mengawal pesta demokrasi di Provinsi Jambi.

Hukum tidak selalu berbicara hukuman, di situlah seni penegakan hukum persuasif yang dituntut kepada pengawas pemilu untuk mampu mewujudkannya. Penegakan hukum sama halnya dengan menciptakan suasana kondusif, tapi terkukung dan terjebak di tengah aturan hanya justru membiarkan rasa keadilan semakin tergerus dan demokrasi yang semakin pupus.

*Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, pengamat hukum, Politik, dan kebijakan publik.


Penulis: Dony Yusra Pebrianto, SH, MH*
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments