Jumat, 18 Oktober 2019

Perempuan dan Politik


Jumat, 26 Februari 2016 | 15:06:18 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

Di Indonesia terdapat pepatah bahwa “perumpuan adalah tiang negara”. Hal ini menunjukkan betapa besarnya peranan kaum perempuan di Indonesia. Sebagai suatu “tiang”, maka perempuan itu harus kuat, sehingga mampu menopang bangunan yang bernama negara Indonesia.

Kaum perempuan di Indonesia, seperti halnya kaum laki-laki, merupakan potensi besar sumber daya pembangunan. Hal ini ditunjukkan di beberapa daerah, dimana populasi perumpuan lebih banyak dari kaum laki-laki.

Eksistensi dan peranan kaum perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui sejak lama. Sejarah mencatat nama R.A. Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita dan pahlawan nasional. Sejarah juga mencatat pahlawan perempuan lainnya seperti Dewi Sartika, Tjut Nyak Dien, Kristina Martha Tiahahu, Fatmawati Soekarno, dan Hj. Siti Hartina Soeharto.

Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan Indonesia lebih banyak dibandingkan pria, namun sebelum reformasi perkembangan peran politik perempuan berjalan lamban. Ini terbukti dengan masih sangat sedikitnya perempuan yang menempati jabatan publik seperti gubernur, bupati, dan anggota legislatif. Padahal perempuan merupakan pemilih mayoritas dalam Pemilu.

Kurang terwakilinya perempuan dalam posisi politik disebabkan faktor kultural budaya Jawa tentang perempuan, dan juga akses publik bagi perempuan terbatas, baik itu oleh norma adat, susila, kesopanan, bahkan norma hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah reforamasi, peran perempuan dalam ranah politik semakin di perhitungkan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di berbagai sektor yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki.

Antara dulu dan sekarang peran perempuan dalam pemerintahan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Hal ini ditandai sejak munculnya Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden perempuan pertama Negara Republik Indonesia.

Sejak reformasi bergulir dan dibukanya kran demokrasi serta diamandemennya UUD 1945, peran perempuan dalam kancah politik nasional semakin meningkat. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian dari hak politik setiap manusia. Pasal 28 (3) UUD 1945 mengatur bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hak ini mensyaratkan adanya paritisipasi politik yang bebas dan sejajar antara pria dan wanita (equal).

Peran perempuan dalam pemerintahan, khususnya di legislatif, semakin diperkuat dengan lahirnya UU No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik. Di dalam pasal 8 ayat (1) butir d menyebutkan bahwa “menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat”. Artinya parpol dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat kuota 30% perempuan di kepengurusan partai.

Meskipun kiprah kaum perempuan di bidang politik cukup meningkat sejak reformasi, bahkan sudah dilindungi oleh UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu legislatif yang antara lain menetapkan kuota minimal 30% untuk perempuan, namun secara keseluruhan eksistensi peran perempuan di parlemen masih belum sesuai harapan.

Salah satu indikatornya adalah ketimpangan jumlah/keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal jumlah pemilih perempuan dalam pemilu lebih tinggi daripada laki-laki. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan adalah persoalan “gender” (konstruksi sosial) yang dibentuk masyarakat sendiri bukan persolan perbedaan seks (kodrat dan takdir).

Gender dan seks (jenis kelamin) merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pengertiannya seringkali dicampuradukkan. Gender secara umum digunakan untuk mengindentifikasi perbedaan pria dan wanita dari segi sosial, budaya, psikologis dan aspek non bilogis lainnnya. Sementara itu seks digunakan untuk mengindentifikasi perbedaan pria dan wanita dari segi anatomi bilogis yang meliputi hormon, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya (Lindsey dalam Umar. 1999).

Gender atau konstruksi sosial yang menghambat keterlibatan perempuan dibidang politik, misalnya (1) nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki, seperti “wanita tidak usah sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya akan kedapur juga”, (2) pembagian kerja dalam masyarakat tradisional bahwa pria bekerja disektor publik dan perempuan disektor domestik (rumah), (3) citra perempuan yang sebagai kaum yang lemah lembut bertolak belakang dengan citra politik yang keras, kejam, dan cenderung menghalalkan segala cara, (4) ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit “perempuan tidak boleh memimpin”, dan (5) kurangnya kualitas individu perempuan dalam kaderisasi politik dalam parpol, dan sebagainya.

Berbeda dengan peran perempuan di bidang legislatif yang masih terjadi ketimpangan, di bidang eksekutif beberapa tahun terakhir semakin banyak tokoh-tokoh perempuan yang muncul dan berperan penting dalam pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya menteri perempuan di era Presiden SBY dan Joko Widodo. Sebut saja Sri Mulyani, Kofifah Indar Paranwansa, Maria Elka Pangestu, Yenny Wahid, Susi Puji Astuti, Nafsiah Mboi, Rini Soemarni, Meutia Hatta, Puan Maharani, Siti Nurbaya Bakar, Tri Risma, nama-nama perumpuan yang ikut aktif membangun bangsa ini.

Tokoh-tokoh perempuan di atas kemudian menginspirasi para perempuan yang ada di daerah untuk ikut serta membangun daerahnya dengan mencoba mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilukada serentak 2015 kemarin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat tapi penulis melihat tokoh-tokoh politik perempuan di tingkat daerah masih banyak yang mengandalkan politik dinasti dalam arti masih mengandalkan nama besar orang tua (bapak) atau suaminya.

Kebanyakan calon perempuan yang tampil menjadi calon/kepala daerah tidak murni berlatar belakang politikus yang berkarir sebagai kader parpol yang benar-benar aktif berorganisasi dan kemudian secara aturan partai dipercaya sebagai cakada dari partai tersebut. Dua cakada Kabupaten Batanghari dalam Pilkada serentak 2015 kemarin membuktikan bahwa nama besar orang tua dan suami menjadikan beliau berdua berani maju untuk merebut hati rakyat.

Dalam suatu Pilkada yang menentukan adalah rakyat, tidak peduli calon itu pria atau wanita, menyandang nama besar orang tua dan sumai (politik dinasti) atau tidak. Sepanjang bisa berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan serta mensejahterakan pasti rakyat akan memilihnya menjadi kepala daerah.

Mengenai peran perempuaan dalam berpolitik, menurut penulis tidak harus tampil menduduki jabatan publik sebagai gubernur, bupati/walikota, cukup di (belakang layar) suami saja dengan mendampingi serta memberikan nasehat bila dimintai pendapat. Karena di balik seorang politikus pria yang hebat pasti ada perempuan (istri) yang cerdas dan juga hebat berpolitik.

Insting perempuan kadang lebih peka dan bisa juga melihat dari perspektif yang tidak semua pria bisa melihat dan merasakannya. beberapa contoh perempuan yang berpolitik di (belakang layar) adalah Ibu Fatmawati, Siti Hartinah Soeharto, Ainun Habibie, Ani Ydhoyono, Mufidah Jusuf Kalla, dan lainnya, ang menurut penulis sukses mendampingi suami menjadi pejabat politik.

Akan tetapi apapun bentuk partisipasi politik perempuan baik di belakang layar maupun di depan layar dengan menjadi pejabatan publik dan legislator. Harapan penulis adalah kaum perempuan tersebut benar-benar lahir dari perjuangan kaderisasi dan ditempa dengan berbagai ilmu organisasi yang matang sehingga pada saat memimpin tidak berada dibayang-bayang nama besar orang tua/suaminya tetapi benar-benar mampu mandiri memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

*Penulis adalah dosen Fisipol Unja dan Divisi Politik ICMI Orwil Jambi.


Penulis: Mochammad Farisi. SH, LL.M*
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments