Selasa, 15 Oktober 2019

Penyewaan Pulau-Pulau Terpencil

(Cerminan Ketidakmampuan Extractive)

Senin, 23 Januari 2017 | 11:56:20 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

KITA pernah mendengar  bahwa bangsa Indonesia  mengekspor bahan baku (material) seperti biji nikel, batu bara, rotan, kayu gelondongan, bahkan kembang yang mempunyai wangi-wangian khas  ke luar negeri. Selanjutnya negara asing menjual kembali ke Indonesia dalam bentuk barang setengah jadi dan barang ja.

Ini sama artinya Indonesia mengimpor barang setengah jadi dan barang jadi. Dalam ekonomi makro berarti Eksport dikurangi Import (X – M) nilainya minus, yang diartikan tidak menambah pendapatan Nasional. Kejadian ini menunjukkan kita tidak mampu membuat nilai lebih (value added) terhadap bahan mentah (material) yang berlimpah yang dimiliki Indonesia.

Seandainya kita mampu mengolah biji nikel menjadi besi asli dan besi Kw (besi banci/tidak asli), batu bara menjadi bahan bakar listrik, rotan menjadi bentuk kerajinan perabot rumah tangga, kayu gelondongan menjadi meubel, kembang menjadi parfum seperti yang dilakukan Perancis.

Ternyata parfum dari Perancis yang banyak dipakai artis dan para pesohor di Indonesia bahan bakunya dari kembang Indonesia sendiri.  Pemanfaatan bahan sehingga menjadi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi inilah yang disebut kemampuan ekstraktif (ekstractive capability) dalam ilmu politik.

Lebih lanjut dalam buku Sistem Politik Indonesia (Arifin Rachman, 2005) mendefeniskan kemampuan ekstraktif ini adalah mengenai range performance dari sistem politik dalam mengelola sumber material dan manusiawi dari lingkungan domestik maupun internasional.

Kemampuan ekstraktif ini dapat dicermati dari jumlah sumber-sumber yang masuk dalam pemerintahan dalam berbagai level/tingkatan maupun daerah dan dari siapa sumber-sumber itu berasal. Kemampuan ekstraktif dapat pula dilihat dari sarana apakah yang dipergunakan agar dapat diperoleh kemampuan ekstraktif  itu, dengan menggunakan kekerasan atau tidak.

Selain itu kemampuan ekstraktif dapat pula dilihat melalui sumber-sumber (terutama material) yang dimilikinya, yang dapat diukur secara kuantitatif seperti berapa pendapatan nasional, penggalian sumber alam, penanaman modal domestik dan asing. Demikian pula kemampuan ekstraktif dapat diramalkan variasinya secara kuantitatif, kebijakan setiap sistem politik terhadap masalah penggalian SDA, SDM, modal dan lain-lain berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan karena berbedanya tuntutan.

Sensasi Menteri Kemaritiman
Ketika reshufle kabinet terakhir Luhut Binsar Panjaitan digeser dari Menteri Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan (Polhukam) menjadi Menteri Kemaritiman. Mungkin Presiden dan wakil Presiden sudah membaca naluri kemiliterannya dalam menjaga keamanan Indonesia dianggap kurang bisa menjamin kedaulatan negara Indonesia dari ancaman dan tantangan negara asing.

Bayangkan saja kalau pulau-pulau terpencil di Indonesia, digunakan bangsa asing  membangun pangkalan militer yang akan digunakan untuk menyerang balik Indonesia. Bisa juga bentuk kejahatan lainnya seperti dalam film Enter The Dragon yang diperan oleh legenda bintang kungfu China yaitu Bruce Lee.

Ia membongkar kejahatan di pulau terpencil dengan under cover digunakan untuk tempat latihan dan pertandingan kungfu kelas dunia. Setelah dia masuk lebih dalam ke dalam pulau terpencil tersebut, ternyata pulau itu digunakan juga sebagai tempat pabrik pengolahan narkoba dan tempat pelacuran.

Mungkin pak Menteri bingung mau buat program apa sehingga menghasilkan devisa bagi bangsa Indonesia. Kalau sekedar menyewakan tentu dampaknya terhadap peningkatan pendapatan Nasional tidak begitu significant, seperti ilustrasi diatas dianalogikan seperti mengeksport bahan baku (material) dibanding kita mengeksport barang setengah jadi atau bahan jadi.

Disamping itu dapat pula menurun martabat bangsa seolah bangsa Indonesia tidak mempunyai kemampuan mengolah (ekstractive capability), artinya nilai diri bangsa Indonesia dapat dianggap rendah. Ketika penulis membuat status di face book : Penyewaan pulau-pulau terpencil Indonesia, menurunkan harkat martabat bangsa, ada yang komentar nyeleneh mengatakan memang bangsa Indonesia gampang menurunkan harkat martabat bangsa, tetapi pandai menaikkan harga terutama cabe.

Persoalan lain yang muncul adalah untuk penyewaan pulau-pulau terpencil ini tidak semudah itu, ia harus memenuhi ketentuan yang dibuat dunia internasional yaitu mendaftarkan diri dan telah mempunyai nama.

Alih-alih nama pulau terpencil terpencil tersebut diserahkan pula kepada pihak asing untuk memberi penamaannya. Seingat penulis pernah dahulu larangan yang dibuat oleh Kantor  Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memberi pelarangan kepada masyarakat membuat nama toko dan tempat pelayanan jasa dengan nama-nama dengan istilah atau bahasa asing, termasuk bahasa Tionghoa. Apakah anjuran pak Menteri ini tidak bertentangan/paradoks dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri?

Rekomendasi
Pernah terjadi dimasa orde Baru, Gubernur DKI Jakarta yaitu Ali Sadikin membuat diskursus untuk memanfaatkan salah satu pulau terpencil menjadi pulau tempat permainan judi (Casino). Tetapi beliau mendapat tantangan dari para ulama Indonesia, karena dianggap banyak mudharat ketimbang manfaat.

Oleh sebab itu penulis coba menawarkan agar setiap daerah/kabupaten yang berada terdekat pulau terpencil tersebut memanfaatkan sebagai daerah wisata. Bisa juga digunakan untuk pemberian lahan kerja kepada para petani dan atau penganggur yang tidak punya modal tanah.

Mereka diarahkan dan terus dibina hingga mandiri di pulau terpencil tersebut, dengan demikian pulau-pulau terpencil Indonesia secara tidak langsung dikawal yang tadinya tidak ada penghuni menjadi ada penghuninya. Rekomendasi terakhir adalah teruskan Kukerta (Kuliah Kerja Nyata) Nusantara yaitu penempatan peserta Kukerta di pulau-pulau terpencil dalam rangka melatih sense bela negara dengan peningkatan secara kuantitas dan kualitasnya.

Penulis adalah Ketua Pengelola Unja Kampus Sarolangun dan Ketua Pelanta (Komunitas Penulis Opini Jambi).


Penulis: Navarin Karim
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments