Kamis, 22 Oktober 2020

Maraknya Prostitusi : Potret Buram Generasi Demokrasi


Selasa, 07 Februari 2017 | 14:03:41 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / Istimewa

JAMBI-kembali menangis, mahasiswi yang merupakan salah satu kaum intelektual ternyata menjadi korban prostitusi. Hal ini terbukti ketika aparat Kepolisian Daerah Jambi menangkap seorang muncikari berinisial S (30).

Dia ditangkap ketika sedang bertransaksi menjual layanan jasa seks anak buahnya di salah satu hotel di Kota Jambi. "S telah menjual layanan jasa seks para pekerja seks komersial sebanyak 23 orang. S menggunakan media sosial, seperti Facebook, Path, dan WeChat, untuk menjajakan anak buahnya," ujar Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jambi AKBP Arif Dwi Kuswandono dalam ekspose di kantor Polda Jambi, Senin (6/2/2017).

S ditangkap pada Jumat (3/2). Arif mengatakan, mayoritas wanita yang dinaungi S adalah mahasiswi dari sejumlah perguruan tinggi di Jambi. "Tarifnya bervariasi, dari Rp 700 ribu hingga Rp 1,5 juta. S mendapat bagian sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu," tambah Arif.

Jumlah mahasiswi yang menjadi PSK semakin banyak, baik alasan ekonomi maupun yang sudah terbiasa dengan gaul bebas. Maraknya bisnis prostitusi hanya terjadi dalam demokrasi, karena demokrasi menciptakan peluangnya yaitu nilai dan aturan liberal menghalalkan segala cara untuk mendapat kesenangan dan keuntungan.

Demokrasi telah menghancurkan generasinya tak terkecuali kaum intelektual yang seharusnya menjadi agen perubahan, kini menjadi korban. Prostitusi menjadi ancaman serius bagi generasi masa depan. Faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama PSK terjun ke lembah prostitusi tidak perlu terjadi bila negara memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat.

Dan hanya Islam yang mampu memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakatnya, mulai dari pendidikan yang menghasilkan generasi yang bertakwa, penegakan hukum/sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi/zina, dan mengatur semua aspek kehidupan.

Pertama: Pendidikan bermutu dan bebas biaya harus disediakan oleh negara. Kurikulumnya harus mampu memberikan bekal ketakwaan selain kepandaian dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal. Pendidikan juga menanamkan nilai dasar tentang benar dan salah serta standar-standar hidup yang boleh diambil dan tidak.

Kedua: Penegakan hukum/sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi/zina.  Tidak hanya mucikari atau germonya. PSK dan pemakai jasanya yang merupakan subyek dalam lingkaran prostitusi harus dikenai sanksi tegas. Hukuman di dunia bagi orang yang berzina adalah dirajam (dilempari batu) jika ia pernah menikah, atau dicambuk seratus kali jika ia belum pernah menikah lalu diasingkan selama satu tahun.
Jika di dunia ia tidak sempat mendapat hukuman tadi, maka di akhirat ia disiksa di neraka. Sanksi yang menakutkan ini akan membuat siapapun berfikir ribuan kali agar tidak jatuh pada tindak mesum tersebut.

Ketiga : Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. Harus dibuat Undang-undang yang tegas mengatur keharaman bisnis apapun yang terkait pelacuran. Tidak boleh dibiarkan bisnis berjalan berdasar hukum permintaan dan penawaran belaka tanpa pijakan benar dan salah sesuai syariat.

Negara tidak hanya harus  menutup semua lokalisasi, menghapus situs prostitusi online  tapi juga melarang semua  produksi yang memicu seks bebas seperti pornografi lewat berbagai media.

Sadarilah bahwa seluruh masyarakat sesungguhnya membutuhkan negara yang menerapkan sistem terbaik buatan pencipta alam dan jagad raya (Allah), yakni negara yang menerapkan syariat Islam secara sempurna. Tidak ada negara  yang mampu menerapkan syariat Islam ini kecuali negara dalam bentuk Khilafah Islamiyah.

Mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Jambi


Penulis: Sitti Amina
Editor:


TAGS:


comments