Selasa, 22 Oktober 2019

Dewan Paripurnakan Tiga Agenda Sekaligus

Rekomendasikan Pembentukan PT Jamkrida

Rabu, 06 September 2017 | 10:54:52 WIB


Paripurna DPRD Provinsi Jambi
Paripurna DPRD Provinsi Jambi / Istimewa

JAMBI – DPRD Provinsi Jambi menggelar paripurna, kemarin. Paripurna ini mengagendakan tiga pembahasan sekaligus, yakni pengambilan keputusan terhadap Pengambilan Keputusan Terhadap 5 (lima) Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jambi, Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, Penyampaian Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Cornelis Buston dan didampingi Wakil Ketua Chumadi Ziaidi. Sementara, dari Pemprov dihadiri langsung Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Dalam pengambilan keputusan terhadap lima Ranperda itu, masing-masing Pansus DPRD yang telah membahas Ranperda, menyampaikan laporannya dalam Paripurna tersebut. Pansus I, melalui juru bicaranya HM Juber, mengatakan, tiga Ranperda yang dibahas Pansus I yakni Ranperda pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kedua Ranperda penyelenggaraan pendidikan dan terakhir Ranperda pembangunan ketahanan keluarga.

Dikatakannya, hasil pembahasan, Ranperda ini sudah dapat diteruskan pembahasannya untuk diambil keputusan. Secara substansi, materi ketiga Ranperda itu telah mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan objek dan subjek Ranperda. Sehingga, memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan ketiga Perda ini.

“Kita hanya merekomendasikan agar Pemprov segera menyusun Pergub mendukung pelaksanaan ketiga Ranperda tersebut, dengan tetap mempertimbangkan aspek kewenangan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu perlu menjadi perhatian bersama mengingat beberapa Pergub secara konsekuensi dengan terbitnya Perda belum disusun dan ditetapkan. “Kita juga minta seluruh OPD Pemprov dan instansi pemerintah yang terkait dalam Ranperda ini dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk melaksanakan ketiga Ranperda itu, serta mensosialisasikannya ke masyarakat demi kemaslahatan dan percepatan pembangunan Provinsi Jambi,” sambungnya

Sementara Pansus II yang membahas Ranperda inisiatif tentang Persero terbatas penjamin kredit daerah (Jamkrida) dan Ranperda pengelolaan perlindungan lingkungan hidup (PPLH). Juru bicara Pansus II, Hasan Ibrahim mengatakan, soal Jamkrida memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi.

“Dalam pembentukan PT Jamkrida, kepemilikan saham Pemprov Jambi paling rendah 51 persen, dan 49 kepemilikan saham pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Lalu, untuk modal dasar PT Jamkrida dibutuhkan dana Rp 100 miliar. Namun besaran modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh saat pendirian paling sedikit 25 persen atau Rp 25 miliar. “Itu sesuai aturan otoritas Jasa Keuangan,” terangnya.

Dana Rp 25 miliar itu, tercatat sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditempatkan dalam bentuk kepemilikan saham. PT Jamkrida juga dapat bekerjasama dengan Bank Jambi dalam hal operasional. “Lalu untuk pengangkatan direksi dan dewan komisaris dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen serta lolos uji kepatutan dan kelayakan OJK,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov Jambi segera memulai tahapan proses persiapan pendirian PT Jamkrida Jambi. Dewan juga meminta, Pemprov segera mengusulkan Ranperda penyertaan modal PT Jamrkida ini.

Sedangkan untuk PPLH, jelas Hasan Ibrahim, Pemprov juga diminta menyusun segera petunjuk teknis pelaksanaan Perda ini. Dalam penyusunannya anggarannya harus serasional mungkin, sesuai kebutuhan.  “Ktia juga minta dibangun koordinasi yang efektif antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot, terutama batas beban pencemar yang dapat dipedomani dalam pemberian izin usaha maupun aktivitas yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup.

Sementara juru bicara Banggar DPRD Provinsi Jambi, Nauli menyampaikan laporan pembahasan KUA-PPAS 2018. Sesuai hasil pembahasan, katanya, dewan menyarankan adanya pengoptimalan program di 2018 dan kegiatan yang fokus pada ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk, serta untuk pencapaian target dan sasaran RPJMD provinsi Jambi.

Kemudian, program dan kegiatan harus dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, mengingat tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih terlalu tinggi, sehingga apabila terjadi kondisi keuangan yang tidak baik, akan berdampak langsung terhadap fiskal daerah.  

“Namun Pemprov juga harus bangun komunikasi yang baik dengan pusat, sehingga bisa menarik anggaran dari pusat sebesar mungkin,” ujarnya.

Lalu, Pemprov juga diminta melibatkan pihak ketiga dalam membiayai pembangunan daerah. “Ke depan, kita juga merekomendasikan Pemprov melakukan hilirisasi produk sawit dan karet serta mengembangkan komoditas lain. Dan terakhir kita minta Pemprov melakukan reformasi birokrasi,” pungkasnya.  

Sementara, Gubernur Jambi, Zumi Zola mengatakan, 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Jambi sangat diperlukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, sekaligus juga sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah konstruktif sebagai tindak lanjut kegiatan operasional di daerah untuk mewujudkan Jambi TUNTAS 2021.

“Kita berharap, dengan diberlakukannya 5 Ranperda ini, dapat direspon dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam upaya peningkatan kinerja kedepannya dan perbaikan di semua sektor pekerjaan,” ujar Zola.

Gubernur Zola memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Jambi berkaitan dengan Ranperda yang telah disepakati, Ranperda ini tentunya telah dikaji dengan maksimal, agar Pemerintahan di Provinsi Jambi bisa berjalan lebih baik lagi kedepannya.

“Contohnya, terkait peraturan masalah narkoba yang sudah lama dan memang butuh pembaharuan, sementara saat ini, jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat sudah banyak sekali,” tutur Zola.

Selanjutnya, Gubernur Zola memberikan tanggapan terkait Pandangan Umum Fraksi Fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan setiap fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tanggal 28 Agustus 2017 yang lalu.

“Terkait kritik dan saran yang membangun dari setiap fraksi tersebut, sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi, supaya Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan tanggapan dan klarifikasi terkait pandangan dari setiap fraksi, informasi yang terbaru tadi sudah disampaikan kepada setiap fraksi,” terang Zola.

Gubernur Zola menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan peran aktif dari seluruh fraksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk ikut mengawal proses penyusunan program dan kegiatan di seluruh OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi, sehingga tercipta sinergitas antara eksekutif dan legislatif.


Penulis: Anton
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments