Rabu, 15 Agustus 2018

Tender Pembangunan Fly Over Belum Diajukan ke ULP


Selasa, 17 Juli 2018 | 10:24:17 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI- Hingga saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mengajukan  tender pembangunan fly over ke ULP Jambi.

Menurut Kepala ULP Jambi, Evi Syahrul, pembangunan fly over di Provinsi Jambi hingga saat ini belum masuk tahap tender. Padahal saat ini tengah memasuki pertengahan tahun dan dikhawatirkan tidak tercapai pekerjaan jika terlambat mengajukan tender .

"Saat ini kami belum mendapat informasi dari pejabat pembuat komitmen Dinas PU terkait hal ini," sebutnya.

Evi juga mengatakan, meski pembangunan fly over dilakukan secara multiyears atau tahun jamak namun tetap harus dilakukan tender setiap tahun .

"Pembangunan fly over merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan di Kota Jambi," ucapnya.

Sementara itu, pembangunan fly over atau jalan layang yang berlokasi di kawasan Mayang Kota Jambi dianggarkan mulai dilaksanakan 2018 ini. Namun saat ini Pemprov Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi masih menunggu hasil asistensi oleh Kementerian PUPR.

Beberapa waktu lalu Harry Andria, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi mengatakan bahwa kini sedang dilakukan asistensi untuk Detail Engineering Design (DED) teknis. Ini karena untuk pembangunan yang bersifat khusus seperti jalan layang ini, harus mendapatkan izin dari kementerian.

"Kalau memang sudah keluar hasilnya nanti, dan ada pernyataan, kita mulai bicarakan soal lalu lintas disana, lalu persiapan pelaksanaan," katanya.

Harry memastikan, pembangunan dimulai tahun 2018 ini. Dengan sistem pembangunan multy years atau tahun jamak, jalan layang yang dibangun untuk mengurai kemacetan itu ditargetkan selesai salam waktu dua tahun anggaran.

"Sistemnya multi years, dua atau tiga tahunlah. Tapi target kami dua tahun selesai, dengan 700 hari kalender," paparnya.

Harry menyebutkan, dibutuhkan anggaran total sebesar Rp 105 miliar dari awal perencanaan hingga jalan layang siap digunakan. Namun untuk tahun 2018 ini, anggaran disediakan hanya sekitar Rp 45 M.

Karena belum ada pernyataan izin dari kementerian, pihaknya belum bisa melaksanakan proses lebih lanjut, termasuk tender pihak ketiga yang akan membangun. Sebab, sebelum tender juga harus dibuat rekayasa lalu lintas.

Untuk lalu lintas ini, pihaknya harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Pemkot Jambi.

"Harus ada rekayasa lalu lintas selama pengerjaan. Karena sekarang saja macet, apalagi nanti ada pengerjaan. Akan ada pengalihan lalu lintas. Setelah itu baru disusun dokumen lelang," pungkasnya.


Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments