Jumat, 21 September 2018

Kado "Istimewa" Provinsi Jambi


Senin, 08 Januari 2018 | 14:02:04 WIB


/

PADA 30 Desember 1958 silam adalah hari peresmian berdirinya Provinsi Jambi, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi.

Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi. Dengan kata lain, 6 Januari 2018 Provinsi Jambi sudah berumur 61 tahun.

Jika diibaratkan manusia, umur 61 tahun adalah masa manusia menjadi tua dan beristirahat sembari menikmati semua hasil jerih payahnya di masa muda. Namun apa yang terjadi dengan Provinsi Jambi di umur 61 tahun, agaknya sedikit agak ironis. Mengapa demikian?

Pada 21 November 2017, terjadi penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara KPK dan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Komitmen dan Rencana Aksi  Upaya Penguatan Gerakan Anti Korupsi. Akan tetapi pada 27 November 2017 atau tepatnya seminggu setelah penandaatanganan MoU, masyarakat Jambi dihebohkan dengan kabar yang beredar yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pejabat Jambi.

Setelah melakukan pemeriksaan marathon, KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Supriono selaku anggota DPRD Provinsi Jambi, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Erwan Malik, Asisten III Pemprov Jambi, Saipudin dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arfan.

Dari hasil OTT KPK mengamankan uang yang dijadikan barang bukti yakni senilai 4.7 miliar rupiah. Dugaanya uang ini rencananya akan digunakan sebagai uang pemulus ketok palu RAPBD 2018.

Ada dugaaan yang disampaikan oleh KPK bahwa para pejabat Provinsi Jambi ini berniat menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun 2018.

Akibat kejadian ini para pejabat Provinsi Jambi harus menghadiri panggilan KPK terkait pemeriksaan mengenai kasus OTT di Jakarta, diantaranya ada Cornelis Buston yang merupakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan Zumi Zola selaku pemegang kekuasaan eksekutif Provinsi Jambi.

Dari akhir November 2017 hingga Januari 2018 kasus suap oleh oknum pejabat Provinsi Jambi terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi masih tetap bergulir. Bahkan 2 hari sebelum hari jadi Provinsi Jambi, Zumi Zola masih harus memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan.

Hari itu adalah hari Jumat, seperti yang sering diberitakan, hari Jumat bukanlah hari yang biasa di KPK, hari Jumat biasanya disebut sebagai Jumat Keramat, sebab KPK sering melakukan penahan pada hari Jumat.

Dan syukurlah, Zumi Zola tidak gentar dengan mitos yang beredar tersebut. Akan tetapi terdapat pernyataan yang sedikit menggelitik yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi Fachrori Umar bahwa ia tidak dilibatkan oleh gubernur dalam membahas RABPN 2018. Tentu hal ini merupakan cerminan tidak adanya koordinasi serta komunikasi  yang baik antara gubernur dan wakil gubernur Jambi.

Walaupun belum keluar putusan final dari hakim yang menyatakan oknum-oknum yang ditangkap ataupun oknum-oknum yang bakalan ditangkap itu secara sah dan terbukti bersalah. Tentu saja kejadian ini sudah menciderai kepercayaan rakyat kepada para pemimpin di Provinsi Jambi. Sebab di mata hukum saja suatu kejahatan yang belum selesai itu disebut sebagai percobaan.

Apalagi kejahatan luar biasa yakni korupsi yang disangkakan dilakukan oleh oknum pejabat Provinsi Jambi, para pemegang amanah rakyat, serupa dengan nama partai salah satu oknum yang ditangkap pada saat OTT.

Agaknya, sebelum para pejabat Provinsi Jambi dan anggota legislatif yang kononnya mewakili suara hati rakyat melakukan tindakan, sebaiknya becermin pada hati nurani dan integritas serta janji-janji yang dulu sempat disampaikan  pada rakyat. Tujuannya agar tidak semakin terkikis pula kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin yang sedang menjalankan amanat ataupun yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari.  

Semoga saja di waktu selanjutnya, bisa dilakukan Bulat Air Dek Pembuluh, Bulat Kato Dek Mufakat  (pepatah adat yang cermin demokrasi yang terdapat di Provinsi Jambi) tanpa harus dinodai dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga Provinsi Jambi tidak perlu mendapat kado istimewa yang lebih menyayat hati lagi

*) Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi


Penulis: Sehrenetta Bella Fiona
Editor:


TAGS:


comments