Kamis, 16 Agustus 2018

Desak Tutup Gudang Karet Ilegal


Rabu, 10 Januari 2018 | 13:50:49 WIB


Aktifitas di gudang karet Jalan Majapahit, Kelurahan Payo Selincah
Aktifitas di gudang karet Jalan Majapahit, Kelurahan Payo Selincah / Istimewa

JAMBI- Belum ada action dari Pemkot Jambi terkait gudang karet ilegal di jalan Majapahit, Kelurahan Payo Selincah, mendapat sorotan DPRD Kota Jambi.
Dewan mendesak Pemkot Jambi segera bertindak tegas, karena sudah jelas gudang karet di wilayah tersebut tidak lagi mengantongi izin bahkan disebut ilegal oleh kepala DPMPTSP Kota Jambi dimedia.

Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Syaiful Ihsan mengatakan tak ada alasan bagi Pemkot untuk tidak bertindak tegas dalam hal ini.Menurutnya pemerintah harus segera tegas meminta pengusaha memindahkan gudang mereka keluar wilayah tersebut karena sudah bertentangan dengan Perda. "Sosialisasi sudah dilakukan terutama setahun terakhir. Maka bagi yang belum pindah harus diberi tindakan tegas," katanya.

Syaiful berharap instansi terkait seperti DPMPTSP, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Satpol PP Kota Jambi untuk segera mengambil tindakan tegas, karena secara aturan kawasan terus tersebut saat ini merupakan kawasan pemukiman bukan pergudangan lagi. "Harus segera diambil tindakan karena sudah tidak layak lagi," ujarnya.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Fahmi mengatakan bahwa terkait hal itu pihaknya belum menggelar rapat untuk menentukan sikap yang harus diambil oleh pemerintah. "Rencana penertiban sudah ada, pak wali juga sudah menginstruksikan namun tinggal menunggu waktu saja," katanya.

Fahmi menyebutkan, pemerintah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi sejak 3 tahun lalu. Oleh karena itu, jika saat ini Satpol PP sebagai penegak Perda melakukan penertiban, maka hal itu sudah sah menurut aturan.

"Sudah kita ingatkan untuk pindah, tenggang masa yang kita berikan sudah cukup lama. Jadi sudah ada dasar jika Satpol PP melakukan penindakan tanpa harus ada instruksi," katanya.

Sementara itu Kasat Pol PP Kota Jambi Yan Ismar mengatakan bahwa dirinya saat ini menunggu undangan untuk rapat koordinasi bersama dengan tim terpadu. Menurutnya instansi yang bersangkutan dengan hal tersebut adalah DPMPTSP. "Kami siap melakukan tindakan," katanya. 


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments