Sabtu, 18 Agustus 2018

Parmas: Why Not, It's a Good Choise


Selasa, 30 Januari 2018 | 15:17:37 WIB


/

PARTISIPASI Masyarakat (Parmas) sekarang menjadi kata kunci dari setiap penyelenggaraan pemilihan. Penyelenggara Pemilu menggunakan berbagai upaya untuk meningkatkan Parmas.

Peserta pemilu juga berupaya untuk menarik simpati masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Berbagai stakeholder yang terlibat dalam agenda pemilihan atau kepemiluan juga mendorong parmas.

Para penggiat Pemilu dan demokrasi juga berupaya untuk meningkatkan Parmas. Begitu besar kekuatan yang mendorong  masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Bentuk partisipasi yang paling mudah untuk diukur adalah partisipasi sebagi pemilih. Maka seringkali muncul pertanyaan “berapa angka partisipasi pemilih?”

Berapapun besarnya angka partisipasi pemilih akan menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, angka partisipasi pemilih akan menjadi nilai yang sangat penting bagi peserta Pemilu untuk perolehan suara yang bermuara pada perolehan kursi di pemilihan anggota legislatif, perolehan suara untuk jabatan eksekutif seperti Presiden dan Kepala Daerah, angka partisipasi juga akan menjadi legitimasi yang sah dan kuat terhadap hasil pemilihan.

Di sisi lain, angka partisipasi pemilih alias pemilih yang menggunkan hak pilih sering juga dijadikan sebagai meteri gugatan peserta Pemilu di Mahkamah Kostitusi dalam bentuk perselisihan hasil pemungutan suara, di berbagai penelitian angka partisipasi pemilih dijadikan sebagai penentu arah kebijakan untuk kepentingan Pemilu berikutnya.

Bahkan angka pertisipasi dijadikan sebagai dasar untuk menentukan strategi pemenangan bagi peserta pemilu dengan pendekatan basis.

Dengan demikian apakah sangat berarti sekali angka partisipasi pemilih itu? Jawabannya adalah iya, sangat berarti.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana seseorang mau berpartisipasi.Secara harfiah pertisipasi berarti keikutsertaan.

Dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan dalam hal ini adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Berdasarkan defenisi tersebut, memberikan ruang sangat luas bagi warga untuk berpartisipasi dalam politik dan dari sisi konstitusi negara Indonesia, memilih adalah hak bagi warga negara sehingga memberi ruang yang sangat luas untuk berpartisipasi dalam agenda politik.

Indonesia sejak 1955 hingga 2014 telah melaksanakan 11 kali pemilu dan sejak 2005 telah 4 kali melaksaakan Pemilihan Kepala Daerah baik yang pemilihannya parsial berdasarkan akhir masa jabatan sampai pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak.

Dengan demikian Indonesia cukup berpengalaman dalam kepemiluan baik dalam penyelenggraan maupun keikutsertaan masyarakat. Optimisme yang tinggi pelibatan masyarakat dalam pemilu akan terwujud dengan adanya beberapa kekuatan pendukung seperti pelaksanaan Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam kegiatan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan prioritas berbasis keluarga dan melalui forum warga.

Sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih sudah tersegmen berbasis keluarga, masyarakat umum, pemilih pemula, media massa, pemilih muda, Bawaslu, pemilih perempuan, pemantau pemilihan, pemilih penyandang disabilitas, organisasi kemasyarakatan, Pemilih berkebutuhan khusus, masyarakat adat, kaum marjinal, instansi pemerintah, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (netizen).

Dengan demikian sudah terjalin komunikasi dua arah antara penyelenggara pemilihan dangan pemilih dari berbagai segmen dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Peningkatan pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi sampai pada perubahan sikap untuk peduli kepada pemilu dan demokrasi menjadi tujuan penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang pada akhirnya meransang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemiluan dan demokrasi.

Partisipasi menjadi penting karena adanya keterlibatan secara langsung masyarakat dalam pemilu dan itu akan tercatat dan perjalanan sejarah kepemiluan yang dilaksanakan. Partisipasi juga menjadi pembuktian bahwa pemilu bukan hanya dilakoni oleh partai saja, oleh penyelenggara saja tetapi menjadi bagian aktivitas masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi sebagai obyek dalam pemilu tetapi sudah menjadi subyek dan menujukan perannya dalam menegakan kedaulatan rakyat sebagai hakikat dari pemilu.

So Parmas, why not, it’s a good choise.  

*** Penulis adalah Komisioner KPU Provinsi Jambi Divisi Sosialisasi, Parmas dan Pengembangan SDM


Penulis: Desy Arianto, S.Pt., M.H.
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments