Minggu, 20 Juni 2021

Pasal dan Ancaman Pidana yang Disangkakan KPK terhadap Zola dan Arfan

Jumat, 02 Februari 2018 | 18:54:50 WIB


Pimpinan bersama Juru Bicara KPK saat menggelar jumpa pers
Pimpinan bersama Juru Bicara KPK saat menggelar jumpa pers / Istimewa

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp6 miliar.

"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek-proyek di provinsi Jambi dan penerimaan lain. KPK menetapkan 2 tersangka baru yaitu ZZ (Zumi Zola) Gubernur Jambi periode 2016-2021 kemudian ARN (Arfan) adalah Kepala Bidang Bina Marga PUPR provinsi Jambi" kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Gratifikasi yang diduga diterima adalah Rp6 miliar.

"Tersangka ZZ, baik bersama dengan ARN maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar," ujar Basaria.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

"Selain itu, tersangka ARN selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat Komitmen merangkap Plt Kepala Dinas PUPR provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain," tutur Basaria.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.


Penulis:
Editor: Herri Novealdi



comments