Sabtu, 18 Agustus 2018

Modus Bagi-Bagi Proyek dan Tawaran e-Budgeting


Senin, 05 Februari 2018 | 16:48:38 WIB


/

MENURUT mantan orang nomor dua di sebuah Kabupaten di pulau Jawa yang kemudian menulis sebuah buku, bahwa dalam proses tender proyek, entah itu proyek murni maupun proyek titipan, maka dalam praktIknya kemudian bisa ditemukan adanya modus mark-up dan kerjasama (konspirasi) korup yang luar biasa sistematis.

Khusus dalam hal ihwal proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, ia memberikan catatan panjang dan cukup mendetail berdasar pengalamannya sebagai seorang wakil pimpinan kepala daerah. Ditenggarai, wilayah proyek merupakan domain basah yang tidak akan pernah lekang sepanjang masa.
Ada dua model besar dalam pembagian proyek. Model yang pertama, seorang Kepala Daerah bersama Kepala Kimprasda (Pemukiman dan Prasarana Daerah) yang membagi-bagi proyek sesuai keinginannya.

Pemborong dipilih berdasarkan dana ijon alias fee yang sudah diterima di awal bahkan jauh sebelum nama proyek dimasukkan ke dalam APBD alias masih dalam bentuk draf. Biasanya, pertimbangan utama didasarkan atas setoran yang paling besar.

Model kedua, Kepala Daerah tahu beres, semua diserahkan kepada pimpinan Asosiasi. Semua keinginan kepala daerah akan terwakili olehnya. Kepala daerah hanya mematok, kepada Asosiasilah kemudian yang membagikan, memilih, bahkan sampAI menetapkan perusahaan pelaksana proyek. Yang paling senior dan paling banyak anggotanya, mendapat jatah 70 persen, sisanya dibagi-bagi kepada asosiasi yang ada, kecuali satu dua proyek tertentu yang khusus untuk kroni kepala daerah.

Termasuk kroni di sini adalah fungsionaris parpol pendukung, tim sukses, atau pengusaha yang selama ini kerap menjadi bendahara tidak resmi seorang kepala daerah.

Dengan begitu pimpinan asosiasi seperti raja, karena semua angggota akan datang merintih meminta proyek. Boleh jadi, siapa saja anggota jika menginginkan proyek cukup dengan mendatangi Asosiasi. Untuk memuluskannya, tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Entah itu resmi atau tidak, tapi ini ada. Bahkan tidak jarang staf eksekutif pun bila ingin titip rekanan harus sowan kepada pimpinan asosiasi.
Modus lain, misalnya ada asosiasi yang kemudian mengundang pengurus untuk memusyarahkan pembagian proyek. Tetapi ada pula pengurus yang serakah, mengambil proyek besar untuk dirinya sendiri dan pucuk pimpinan Asosiasi. Barulah kemudian anggota lainnya dibagi. Supaya tidak terlalu kentara, beberapa proyek diatasnamakan CV lain (pinjam-pakai perusahan), tetapi sebenarnya di belakangnya adalah pimpinan Asosiasi.

Alhasil, asosiasi jenis ini sudah menjelma bak birokrasi. Berperan seperti layaknya pimpinan proyek, memiliki kekuasaan mengatur segala hal terkait pembagian dan distribusi proyek. Dengan kata lain, asosiasi jenis seperti inilah sesungguhnya yang menjadi sarangnya korupsi itu sendiri.
Selain itu, jatah kroni dengan kategori yang telah dikemukakan tadi akan semakin besar prosentasenya manakala seorang kepala daerah didukung oleh sekumpulan orang dari berbagai kalangan dan strata sosial masyarakat. Ada politisi, pemerintahan, tokoh pemuda, tokoh agama, serta pengusaha.
Termasuk di sini pemborong sebagai wilayah pekerjaan yang sangat bergantung kepada proyek borongan sesuai dengan namanya pemborong itu sendiri. Pada akhirnya nanti mereka semua dapat menyendera kepala daerah dalam kebebasannya untuk menentukan kelaiakan calon pemborong yang secara profesional dapat bekerja dalam rangka membangun daerah.

Perlu difahami, hal seperti ini terjadi pada wilayah yang tergolong selektif dan ketat dalam hal pengawasan seperti misalnya di pulau Jawa dan sekitarnya. Dimana distribusi proyek dilakukan (relatif) secara merata. Bagi-bagi dengan pertimbangan besar-kecilnya asosiasi, dan boleh jadi (juga) memperhatikan aspek prefesionalitas dan pengalaman kerja pemborong. Lalu, bagaimana kalau di luar pulau Jawa, Provinsi Jambi misalnya? Daerah yang dikenal dengan produk terbarunya, yaitu lacak atau tanjak.

Sebagaimana diketahui, kini KPK sedang intens menyasar prihal korupsi di tanah Melayu Pseko Bertuah ini. Tak pelak, beberapa pejabat teras Pemerintah Propinsi Jambi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT (Operasi Tangkap-Tangan) KPK beberapa waktu lalu. Bahkan barang bukti berupa uang tunai mencapai miliaran rupiah pun sudah diamankan. Apa yang sesungguhnya tengah terjadi di negeri dengan ciri khas air batanghari ini. Apakah karena kurangnya jatah kue atau malah tidak kebagian jatah kue yang membuat kasus ini kemudian mencuat. Mari transparan!

Menuju kearah Sistem e-Budgeting
Propinsi Jambi miliki PAD sekitar 3.4 triliun (2016). Nilai ini memang tidak cukup besar dibanding propinsi lainnya di Indonesia. Pendapatan daerah terbesar di negeri masih didominasi oleh pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, dan propinsi lain. Tapi, Jambi juga bukan termasuk propinsi kaya serta tidak pula menjadi Propinsi miskin. Namun propinsi Jambi menempati posisi pertengahan dalam hal ini.
Secara teori, Pendapatan Asli Daerah (disingkat;PAD) adalah berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh daerah sacara legal sesuai dengan perturan dan perundangan yang berlaku khususnya untuk membiayai kegiatan pada pemerintahan. Meliputi pendapatan berupa pajak, retribusi, hasil BUMD, hasil pengelolaan kekayaan (asset) daerah yang sudah dipisahkan, serta pendapatan asli lainnya yang sah. Pada tahun 2017, PAD propinsi Jambi mencapai angka 3.9 triliun bahkan ditarget mencapai 4 triliun. Dengan kata lain, ada peningkatan angka yang baik dalam perolehan pendapatan asli daerah Jambi.

Namun demikian, point pentingnya kemudian adalah sejauhmana anggaran yang cukup besar itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Jambi. Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa prosentase pembagian belanja dalam realiasasi APBD propinsi Jambi, tercatat memiliki rasio belanja 46% untuk belanja langsung dan 54% untuk belanja tidak langsung. Realisasi ini disampaikan Kemendagri dalam rangka evaluasi realiasi APBD TA.2016 dan sekaligus mensosialisasikan program System e-Budgeting pada pemerintah daerah. Dengan kata lain, Jambi masih termasuk kategori berimbang dalam hal pembelanjaan anggaran. Bahkan, dengan pola belanja yang cukup berimbang tersebut akan berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Jambi. Setidaknya, begitulah harapan besarnya.

Akan tetapi, dalam hal transparansi maka propinsi Jambi masih perlu pembenahan. Pengelolaan anggaran (budgeting) tampaknya masih cenderung inklusif. OTT KPK di atas merupakan indikator nyata dalam hal ini. Padahal, sudah ada sistem Elektronik Budgeting yang lebih terbuka dan akuntable. Mekanisme E-Budgeting ini, umumnya menjadi tawaran ter-anyar periode pemerintahan pak Jokowi-JK serta sebagai pengejawantahan dari program nawa cita. Yaitu memperkecil peluang berkembangnya korupsi di Negara Indonesia. Jika diterapkan di Jambi akan sangat bagus. Persoalnnya, sanggupkah? Mari transparan!
Wassalam

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Islam UIN STS Jambi


Penulis: M Ali Mubarak, MSI.
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments