Jumat, 17 Agustus 2018

Aliansi Kontruksi Indonesia Hearing Bersama Komisi III DPRD Tanjabbar


Jumat, 09 Februari 2018 | 12:15:40 WIB


Perwakilan AKI Tanjabbar bersama Komisi III Tanjabbar berfoto bersama usai hearing
Perwakilan AKI Tanjabbar bersama Komisi III Tanjabbar berfoto bersama usai hearing / Solihin

KUALATUNGKAL- Aliansi Kontruksi Indonesia (AKI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Kamis (8/2/2018) kemarin, menggelar hearing dengan Komisi III DPRD Tanjabbar, beserta pihak BPJS Ketenagakerjaan, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman. Hearing dipimpin Wakil ketua komisi III, H. Assek, dan dihadiri anggota komisi III, Dedi Hadi dan H. Halim.

Aliansi yang terdiri dari beberapa organisasi kontruksi seperti Gapensi, Askonas, dan Gapeknas Tanjabbar ini mempertanyakan sejumlah kebijakan, diantaranya adanya iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan saat kontrak kerja berakhir, serta Harga Pokok Satuan (HPS) sejumlah proyek yang sangat memberatkan pengusaha.

Ketua Gapensi Tanjabbar, Abdurahman Jamalia, usai hearing mengatakan tujuan hearing ini yakni menyampaikan aspirasi dari semua pengusaha yang tergabung dalam organisasi kontruksi yang ada di tanjabbar. Salah satunya tentang masalah iuran BPJS ketenagakerjaan setelah kontrak selesai.

"Pengusaha setelah kontrak kerja selesai masih dikenakan iuran, padahal kontrak kerja hanya tiga bulan namun usai kontrak selesai masih dikenakanan, itu yang kita pertanyakan," kata Abdurahman.

Selain itu, juga dipertanyakan masalah penyususan harga  pokok satuan proyek misalnya jalan rabat beton yang dirasa memberatkan pengusaha terutama pengusaha kelas kecil.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hearing tersebut mengatakan bahwa untuk iuran bulanan memang sudah diatur dalam undang undang tentang jaminan sosial.

"Iuran memang wajib dikenakan kepada pemilik perusahaan meski kontrak kerja sudah selesai, itu sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu terkait HPS, Kepala Dinas PUPR Tanjabbar, Andi Nuzul  menyebut untuk jalan rabat beton tahun 2017 yang perencanaanya masih di PUPR memang perencanaanya tidak matang, karena konsultan perencanaan tidak kordinas ke dinas dan melihat di keadaan di lapangan.

"Misalnya harga satuan bahan material seharunya melihat di lapangan,jangan main kira kira saja," ujarnya.

Adapun Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Netty, mengakui bahwa sejumlah pekerjaan tahun 2017 perencanaan memang terburu-buru. Pihak perencanaan tidak melihat kemungkinan terjadinya inflasi.

"Kita mengakui kesalahan kita, dan tidak pernah menghitung inflasi, dan ternyata saat pekerjaan sudah berjalan terjadi inflasi," ujarnya.

Iapun meminta maaf kepada semua pihak dan menyebut pada tahun ini akan memperkirakan bagaimana membuah harga pokok satuan (HPS) yang sesuai.

"Tahun lalu kita tidak pernah menghitung inflasi tahun ini hal tersebut kita usahakan tidak terjadi lagi," tandasnya.


Penulis: Solihin
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments