Jumat, 17 Agustus 2018

Uang dan Kekuasaan


Selasa, 13 Februari 2018 | 17:14:11 WIB


/

PADA tahun 2011 lalu, dikenal seorang Zine el-Abidine Ben Ali. Ia adalah mantan Presiden Tunisia yang pernah berkuasa selama 23 tahun. Di Indonesia, ada seorang H.M. Soeharto yang juga mantan Presiden dengan kekuasaan mencapai 32 tahun memerintah.

Dua nama pemimpin ini sama-sama pernah berkuasa tapi memiliki corak dan karakteristik yang berbeda. Jika Soeharto berkuasa dengan corak memperkaya diri dan kroni terdekat yang dikenal sebagai keluarga Cendana yang notabene sangat kaya raya. Sedangkan, Ben Ali (pernah) dikenal sebagai penguasa yang menumpuk harta kekayaan di dalam istananya sendiri. namun keduanya sama-sama mempertahankan kekuasaannya dengan cara represif. Setidaknya begitu yang difahami awam (common sense) tentang kedua nama tersebut.

Selain itu, beberapa tahun silam, tepatnya awal Oktober 2013 kita juga mengenal nama Akil Mukhtar. Seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi dengan latar belakang sebagai politisi beringin. Namanya mencuat, sejak kasus OTT KPK bersama rekan politisi dalam 3 kasus yang berbeda, mencakup kasus sengketa pilkada, gratifikasi dan money loudring (TPPU).

Temuan KPK dalam kasus Akil ini mencapai angka 2.7 miliar rupiah. Yang cukup mengejutkan kemudian adalah, terungkap bahwa uang miliaran rupiah tersebut ditemukan dibalik tembok ruang karaoke pada rumah dinasnya.

Kenapa seorang (mantan) hakim bisa kebobolan seperti itu? Bukankah jika disimpan di bank akan jauh lebih aman. Terutama dari tangan jahil maupun mulut-mulut yang tak dapat terkunci rapat.

Perlu difahami, tidak ada larangan apapun untuk menyimpan uang di negeri ini. Baik itu disimpan secara tunai maupun dalam bentuk non-tunai (bank). Sepanjang uang simpanan tersebut dapat dipertanggung jawabkan legalitas kepemilikannya serta (tentu saja) didapat dari hasil yang sah dan legal. Maka hal itu sah secara hukum dan tidak dilarang.

Akan tetapi lain ceritanya jika uang simpanan dengan jumlah yang melebihi batas kemampuan bagi seorang pejabat dengan insentif yang berasal dari negara seperti cerita kasus di atas. Sebab, Negara memiliki kemampuan yang terbatas dalam memberikan insentif. Itulah maka seseorang yang telah dijamin hidupnya oleh negara, atau dikenal juga sebagai abdi negara, ASN/PNS bahkan (boleh jadi) kepala daerah pun (sesungguhnya) dapat diukur kondisi finansialnya secara ekonomi. Karena memang mendapat insentif dari keuangan daerah.

Tentu saja, perihal kalkulasi ini akan dibahas pada bab khusus. Akan tetapi, siapapun dia, apapun dia, sepanjang masuk ke dalam sistem dan tata aturan kepemerintahan Indonesia, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah sekalipun, maka tidak lain dan tidak bukan ekonomi (baca;keuangan) bisa menjadi salah satu barometernya.

Di sini, uang memainkan peran yang luar biasa dahsyat sampai-sampai ada yang memelesetkan bahwa uang menempati ranking kedua setelah Tuhan dalam hal keyakinan.

Dalam alam demokrasi sekarang ini, peran serta uang akan lebih dominan terlihat pada pemilihan perwakilan, yaitu Pemilu Legislatif, DPD dan DPR, Pemilukada sampai kepada Pemilihan Presiden. Di Amerika yang dianggap Negara Egaliter, sistem pemerintahannya mengaut asumsi one person, one vote. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, yaitu one man, one vote.

Dalam praktiknya kemudian, ditemukan tidak sedikit kecurangan yang terjadi. Di Amerika misalnya, mekanisme pemberian suara sudah menggunakan teknologi canggih dan cenderung dapat meminimalisasi kecurangan manusia. Sedangkan di negeri ini masih tetap berkutat pada sistem coblos dan manusia sebagai pemeran utamanya. Patut diakui, kita masih jauh tertinggal.

Sistem coblos sebenarnya berbiaya tinggi. Mulai dari alat kelengkapan pencoblosan wajib disiapkan, sampai kepada perangkat sumber daya manusia pun perlu direkrut. Seluruhnya dibiayai oleh uang. Biaya itu tidak kecil, dan tentu saja menyedot keuangan negara.

Jadi, tidak perlu heran jika sistem perwakilan dengan biaya tinggi akan menghasilkan output kinerja (juga) berbasis uang. Nyaris semua hal di negeri ini akan diukur dengan uang. Bahkan (bisa jadi) praktik peradilan pun di negeri ini tidak luput dari dominasi uang. Lalu dikenal kemudian nama makelar kasus yang juga berdasar uang.

Perselingkuhan Uang dan Kekuasaan

Sampai sekarang tampaknya kita belum dapat merasakan adanya reformasi hukum yang sesungguhnya. Terbukti, di daerah begitu banyak kasus yang ditentukan oleh uang. Rakyat agak malas berhubungan dengan hukum karena yang dirasakan hukum di Indonesia itu mahal, lama, dan tidak ada kepastian.

Sebuah perkara biasa-biasa saja bisa langsung diangkat menjadi kasus hukum, tetapi ada perkara yang sangat besar, bukti terang benderang, tiba-tiba dengan cepat menguap dari proses hukum. Tentu saja kita pernah menemukan hal demikian. Penentu itu semua apalagi kalau bukan uang.

Lembaga peradilan negeri ini, konon ditarget oleh pusat dalam satu tahun harus ada 3 perkara korupsi yang berhasil diproses dan diajukan ke pengadilan. Kalau betul begitu, maka para pimpinan cukup memilih saja 3 kasus korupsi yang ringan-ringan, yang tidak ada beban politik. Sedangkan kasus yang berat, diuangkan saja. Di sini letak bobroknya negeri ini. hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sama rata sama rasa (equal before the law), melainkan dipilih berdasar kepentingan tertentu.

Dari sini pula lalu dikenal oleh sebagian aparatur hukum secara off the record sebagai daerah basah dan daerah yang kering pada setiap kali perpindahan tempat bertugas. Maka untuk masuk pada daerah yang basah, harus melalui proses negosiasi yang cukup alot bahkan bisa jadi sampai tawar-menawar harga. Konon, pada daerah basah itu akan menghasilkan fee kasus yang tidak kecil. Sekali lagi, ini berbicara tentang uang. Sebaliknya, hal ini tidak akan berlaku bagi daerah yang tergolong kering dan minim kasus.

Setali tiga uang, di dalam vonis pun kemudian peran uang masih sangat besar. Persoalannya sesungguhnya, terletak pada aspek kecemburuan yang terjadi antar aparatur hukum. Karena (antara lain) banyak kasus-kasus yang ‘menggiurkan’ hanya berhenti sampai pada tahap penyelidikan dan penyidikan, tidak pernah sampai masuk ke Pengadilan alias tidak dijadikan P-21. Kewenangan ini ada dimana? Saya yakin, Anda semua dapat menerka jawabannya. Kalau pun masuk, tersangka sudah “babak-belur” tidak lagi memiliki harta yang bisa dirayah karena sudah habis untuk proses hukum di Instansi sebelumnya.

Maka, dalam persaingan dan rasa saling cemburu itu, tetap rakyatlah yang menjadi korban, dengan out put yang sesungguhnya, bahwa semakin jauhnya keadilan dari jangkauan masyarakat.

Yuk Awasi Hukum di Negeri ini! Wassalam

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Islam UIN STS Jambi


Penulis: M. Ali Mubarak, MSI.
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments