Selasa, 11 Agustus 2020

Selamat Tinggal Partai Politik


Senin, 19 Februari 2018 | 14:05:39 WIB


/

MASYARAKAT Indonesia pada umumnya sejak kemerdekaan sudah tidak asing lagi mendengar atau melihat lembaga-lembaga partai politik, apalagi sejak era otonomi daerah, kita sering menjumpai di daerah-daerah bahkan sampai pelosok adanya partai-partai politik, karena sejak era otonomi daerah partai politik sudah banyak, mulai dari partai besar sampai partai kecil ditambah lagi ditandai dengan adanya simbol atau baliho parpol yang dipasang mulai dari gedung tinggi, rumah-rumah, jalan dan pohon-pohon kayu yang pada umumnya yang ada keramaian.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak ada satupun negara yang tidak menggunakan partai politik, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu negara adalah sistem politik yang bersumber dari partai politik. Partai politik juga merupakan kendaraanseseorang untuk menjadi salah satu penyelenggara pemerintah.

Apakah fungsinya menurut Trias Politica sebagai eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Memang secara teori partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat, yang diakibatkan dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta keikutsertaan dalam proses politik, maka pada saat sekarang ini partai politik lahir secara spontandan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah, artinya partai politik menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

Partai-partai politik kita saat ini memang memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita namun nilai tersebut hanyalah pajangan saja atau hanya ada di atas kertas. Implementasinya di lapangan sangatlah dipertanyakan.

Faktanya, kekuasaan seringkali dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok-kelompok elit. Kondisi ini diperkuat dengan fakta-fakta yang ada bahwa kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin menurun dari periode ke periode. Setelah reformasi, partai politik belum berubah banyak dan masih dikuasai oligarki. Disisi lain, semakin banyak politisi di lembaga legislatif ataupun lembaga lain yang ditangkap karena 

kasus korupsi. Partai sekarang hanya berfungsi menjadi institusi syarat administrasi pemilu. Partai mengalami penurunan fungsi sebagai alat perjuangan nilai yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

Dalam konteks oligarki, parpol dikuasai oleh sekelompok orang yang sama dari tahun ke tahun. Mereka berkuasa dan menguasai sistem kepartaian namun lemah dalam melakukan perubahan yang pro rakyat.Pemilihan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan kepala negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat secara langsung pula oleh rakyat, hal ini sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan dalam negara demokrasi berada ditangan rakyat, karena rakyatlah yang memilih langsung.

Namun, pada saat ini rakyat harus banyak-banyak menelan kekecewaan dikarenakan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada mulanya benar-benar diharapkan rakyat kini malah banyak membelot, bukan jadi wakil rakyat sebagaimana mestinya, akan tetapi sekarang telah beralih jabatan menjadi tuan bagi rakyatnya sendiri.

Mereka lupa,bahwa mereka bisa menduduki kursi dewan yang terhormat itu karena rakyat yang memilihnya. DPR kembali menjadi sorotan usai disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD 3). Untuk diketahui UU MD 3 yang kontroversial itu disahkan oleh 8 fraksi, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Hanura, PAN, PKS dan Partai Demokrat, sedangkan PPP dan Nasdem walk out dari rapat paripurna. UU MD3 mencantumkan beberapa hal yang sangat berdampak luas terhadap penegakan hukum dan kehidupan masyarakat. Pertama, DPR bisa memanggil paksa orang atau lembaga dengan bantuan polisi.

Hal ini diatur dalam Pasal 73 Ayat 4, yakni dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, Pengkritik DPR bisa dipidana, ini terdapat dalam Pasal 122 huruf K, yaitu DPR bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Ketiga, pemanggilan anggota DPR oleh KPK atau Polri harus dengan persetujuan Presiden RI. Hal ini terdapat dalam Pasal 245 yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Padahal pasal ini telah dibatalkan MK. Tidak hanya memproteksi dirinya dengan berbagai peraturan. Jumlah pimpinan MPR pun direvisi menjadi 8 orang, DPR menjadi 6 orang dan DPD 4 orang. Kondisi ini jelas menampung kompromi-kompromi kepentingan diantara partai politik.

UU MD 3 ini secara tersirat dan tersurat adalah untuk melindungi anggota-anggota DPR yang terhormat ini untuk dikritisi, membungkam suara rakyat, membunuh demokrasi dan kebal hukum.Kontroversi disahkannya UU MD3 ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. mulai dari koalisi masyarakat sipil yang akan menggugat hingga ajakan untuk tidak memilih partai politik yang mengesahkan UU MD 3 ini, seperti yang dilansir Tribunnews.com (13/02/18),Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak akan mengajak seluruh kader Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang mendukung revisi UU MD 3 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rakyat memiliki kepercayaan yang semakin rendah terhadap elit partai politik. Hal ini disebabkan elit partai politik yang tidak lagi dekat dengan rakyat. Perilaku elit ini menjadi bau yang sangat busuk. Rakyat merasa dipermainkan oleh partai politik karena hanya sebagai bahan perahan partai politik dalam mendulang suara. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya untuk kepentingan pemilu. Setelah pemilu usai, elite politik kembali asyik dengan kepentingannya, menjauhi rakyat (Kompas, 20 Mei 2013). Rakyat yang menjadi penentu di era demokrasi ini telah semakin cerdas. Akankah kecerdasan politik rakyat yang mulai tumbuh ini akan mengatakan, “selamat tinggal partai politik?

Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN. STS JAMBI


Penulis: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments