Minggu, 26 Januari 2020

Pilkada Serentak 2018 dan OTT KPK


Senin, 19 Februari 2018 | 14:39:46 WIB


/

KOMISI Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Kembali media Indonesia akhir-akhir ini dipenuhi oleh sepak terjang dari KPK, mulai dari kasus skala kecil maupun sekala besar yang menyangkut orang-orang besar di Indonesia dan tanpa dipungkiri pasti memiliki kerja sama dengan mafia-mafia luar negeri yang memiliki kepentingan dinegara berideologikan Pancasila ini.

Akselerasi KPK cukup pesat dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi walaupun tindakkan ini tidak selalu dianggap positif oleh semua orang apalagi orang-orang yang berada dibangku kekuasaan atau kepentingan. Tentunya mereka yang berniat bahkan sudah bertindak akan merasa terusik dengan sepak terjang yang dilemparkan oleh lembaga yang akrab juga disebut anti rasuah.

Akselerasi sepak terjang KPK sudah merambah hampir ke seluruh instansi atau lembaga yang berada dinegara Indonesia, mulai pucuk pimpinan lembaga negara, menteri, ketua partai politik, komandan korps lalulintas, pejabat tinggi direktorat jenderal, kepala daerah bahkan anggota di parlemen dengan jumlah kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Saat ini KPK kembali menyeret kembali nama-nama orang besar di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah menetapkan tanggal pencoblosan pilkada serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada serentak ini akan diikuti sebanyak 171 daerah seluruh Indonesia, yang diantaranya ada 17 Provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Tentunya ini menjadi tahun politik yang sangat panas, bahkan lebih panas dari tahun-tahun politik sebelumnya. Pada tahun politik yang cukup panas ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau akrab dipanggil Antirasuah sedang gencarnya melakukan Operasi Tangkap Tangan atau yang dikenal dengan OTT. Hal ini kembali menyeret nama-nama kepala daerah.

Kepala adalah cerminan dari wajah daerahnya masing-masing. Dengan gaya kepemimpinan sangat berpengaruh dengan kredibilitas daerah terhadap daerah lainnya, terutama kepada negaranya sendiri. Jika pemimpinnya bersifat atau berprestasi buruk akan memperlambat majunya pola pikir masyarakat daerah yang dipimpinnya.

Data statistik KPK meyebutkan hingga akhir 2017, ada 78 nama kepala daerah yang terjaring oleh komisi Antirasuah ini. Diantaranya 18 orang gubernur dan 60 nama dari kabupaten/kota.

Kepala daerah bukan lagi menjadi lingkup yang jauh dari peluang akan terjadinya tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2016 yang telah dirangkum oleh KPK setidaknya ada 10 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, seperti Bupati Subang Ojang Sohandi. Bupati Rokan Hulu, Suparman. Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. Walikota Madiun, Bambang Irianto. Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan. Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome. Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun. Walikota Cimahi, Atty Suharti. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Hingga pada akhir 2017, 5 kepala daerah terjaring OTT KPK, seperti Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Bupati Pemekasan Achmad Syafii. Bupati Tegal Siti Masitha. Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Walikota Batu Eddy Rumpoko.

Pada awal 2018 dimana suasana Tahun Baru masih melekat pada setiap benak masyarakat Indonesia, KPK kembali melakukan akselerasinya. Terdapat 7 kepala derah yang jadi tersangka KPK pada awal tahun ini. Diantaranya ialah, Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Bupati Ngada NTT, Marianus Sae. Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad. Gubernur Jambi, Zumi Zola. Serta Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Masih menjelani bulan kedua di tahun 2018 sudah hampir sepuluh kepala daerah jadi tersangka. Bagaimana untuk sepuluh bulan lagi kedepan? Jangan-jangan kepala daerah berkantor di rumah tahanan KPK.

Masih sebagian kecil yang dapat dipaparkan mengenai kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Menurut KPK ada dua faktor yang menyebabkan kasus ini muncul pertama adalah biaya politik yang cukup tinggi membuat kepala daerah terpilih punya hutang dimana-mana dalam mendulang dukungan, kedua yaitu dana transfer pemerintah pusat kepada daerah sangat besar sehingga melebihi total dana yang dianggarkan. Kasus korupsi hari kehari tidak akan ada habisnya.

Belum lagi kasus mega proyek e-KTP yang sedang didalami oleh KPK yang menyangkut beberapa nama-nama dari anggota parlemen, seperti Setya Novanto dan teman-temannya yang lain dan sedang didalami oleh KPK sendiri bersama pengadilan. Dengan total kerugian negara hingga triliunan rupiah.
Perjalanan KPK tidak berjalan mulus begitu saja. Ada saja hal yang terjadi untuk memperlemah kinerja KPK. Saat KPK tengah mendalami kasus mega proyek yang menyangkut beberapa nama dilingkungan DPR, justru mereka sibuk melalukan hak angket kepada komisi antirasuah. Analoginya jika sarang diganggu atau diusik maka yang berada disarang akan melakukan respon balik atas gangguan tersebut.

Sebelumnya DPR juga disibukkan dengan revisi Undang-Undang KPK. Mengapa hal-hal yang berpeluang memperlemah KPK selalu dilakukan? Semakin hari saya semakin pesimis akan keberadaan DPR yang katanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejauh pemahaman ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih condong menjadi perwakilan kepentingan politik atau partai pengusungnya. Wahai bapak-ibu pemegang kepentingan kami rakyat kecil berdoa dan bermimpi untuk mengembalikan esensi sebenarnya keberadaan kalian untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani.

Kami hanya rakyat kecil yang hanya kalian butuhkan ketika suara kami dibutuhkan sementara kami tidak dapat bertindak lebih akan keberhasilan negara ini. Jadilah manusia setengah dewa untuk negeri.

Penulis adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol Unja


Penulis: Samuel Raimondo Purba
Editor:


TAGS:


comments