Kamis, 6 Agustus 2020

Paska OTT KPK, Kemana Arah Pemilu 2019 di Jambi?


Senin, 19 Februari 2018 | 22:55:30 WIB


/

OPERASI Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu di Jambi adalah bencana, tapi sekaligus juga hadiah bagi mereka yang cenderung memilih kenyataan di atas tipu daya. Setiap peristiwa biasanya memang mengandung dua bilah mata pedang apalagi yang setajam OTT KPK.

Ia jadi bencana karena memporakporandakan tatanan pemerintahan yang kelihatannya tenang dan mengganggu kinerja secara umum. Hadiah, karena atasnyalah, praktik kotor yang tersembunyi dapat muncul ke permukaaan dan menjadi semacam arus balik bagi mereka yang merindukan sistem politik lokal yang bersih.

Setelah dimasukinya babak persidangan para tersangka, makin terbuka lanskap persekongkolan anggaran antar legislatif dan eksekutif serta siapa saja aktor dan dari partai mana mereka berasal. Setidaknya 17 nama anggota dewan disebut termasuk para pimpinan dan ketua fraksi.

Di luar yang disebut, disangkakan juga akan menerima sejumlah rupiah yang terhalang soal waktu saja. Praktis semua partai yang memiliki kursi disebut. Golkar, PDIP, PAN, Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, PKB dan PPP. Hanya PBB dan PKS yang belum menerima walau disebut bahwa jatah rupiah untuk mereka juga telah disiapkan.

Dus, para anggota dewan dan partainya adalah produk pemilu legislatif (pileg)  tahun 2014 di provinsi Jambi. Saat itu, tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,2 persen. Angka yang cukup besar dibandingkan nasional 75,11 persen. Tingkat partisipasi memang ditentukan oleh banyak faktor, tulisan ini hendak melihat seberapa jauh OTT KPK berpengaruh terhadap kecenderungan partisipatif masyarakat yang sekaligus mewakili arah pemilu legislatif di Jambi, tahun depan.

Saya melakukan survei kecil dengan memberi pertanyaan pada 43 orang yang dipilih secara acak.Dari 43 itu, ada 10 orang partisipan yang mengaku golput aktif sejak pemilu 2014 dan memilih tetap golput di 2019. Jumlah yang cukup besar yaitu 23,26 persen dari populasi sampel. Jumlah ini selanjutnya tidak akan dihitung karena ada atau tidaknya peristiwa OTT KPK tidak mempengaruhi keputusan golput mereka yang telah menahun.

Sisanya yaitu 33 orang lainnya adalah pemilih aktif. Dari jumlah ini ada 4 partisipan (12,12 persen)yang memutuskan tidak akan menggunakan lagi hak pilihnya di pemilu 2019 pasca OTT (menambah angka golput menjadi 32,56 persen). Ke-29 orang sisanya  (87,88) bergeming. Mereka tetap akan mencoblos. Derivasi terjadi pada pilihan coblosan. 15 orang (51,73 persen dari 29 peilih) secara tegas menyatakan tidak akan memilih partai maupun anggota dewan yang disebut menerima uang ketok palu (ada 11 partai incumben).

Sisanya 11 partisipan (37,93 persen)  akan tetap memilih partai yang terlibat skandal ketok palu namun tidak akan memilih anggota dewannya lagi, kecuali 1 orang saja dengan alasan kekerabatan. Sisanya 3 orang pemilih masing-masing menyatakan masih ragu, bingung dan tak peduli.

Menilik tabel di atas, kita dapat melihat tingkat pelibatan diri pemilih Jambi ke TPS pada pemilu tahun 2019 masih akan tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh previlensi angka partisipan yang tak bergeming sebesar 87,88 persen. Adapun kemungkinan tingkat keterpilihan partai yang terlibat skandal ketok palucukup terjun bebas ke angka 37,93 persen, dengan harapan nyaris nol (0) untuk anggota dewan yang terlibat skandal bisa terpilih kembali jika mereka mencalonkan.

Opsi memilih terbesar yaitu 51,73 persen justru disumbang oleh mereka yang berkomitmen mencoblos di luar 11 partai incumben. Angka ini tentu menarik untuk digarap 3 partai baru yang telah ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu pada pileg 2014 yaitu PSI, Partai Garuda dan Partai Berkarya.

Dari hasil survei, beberapa hal dapat disimpulkan sementara. Pertama, skandal suap anggaran yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Jambi akan menyumbang penambahan 12,12 persen angka golput di pileg 2014. Skandal ini juga menggulung pesimisme yang semakin akut dari para golputers yang semakin antipati terhadap pemilu. Tidak ada satu faktor besar terkait kinerja atau prestasi yang mampu melelehkan kebekuan pilihan politik para golputers untuk datang ke TPS.

Kedua, skandal suap anggaran menurunkan prevelensi keterpilihan 11 partai incumben dan membuka kesempatan lebih luas bagi 3 partai baru untuk mencuri suara pemilih yang beralih.

Ketiga, bertambahnya angka golput 12,12 persen, tidak mengurangi optimisme 88,87 persen pemilih pileg 2014 lalu yang memutuskan tetap mencoblos di 2019 mendatang. Di sini terlihat tipologi masyarakat Jambi termasuk kategori pemilih yang tahan banting. Mereka enggan “menyerah” pada keadaan, ogah kapok pada praktek politik anggota dewan yang korup.

Mereka sepertinya percaya bahwa jika mereka pernah menjatuhkan pilihan yang salah, maka cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan mengoreksi pilihan sebelumnya, bukan memutuskan untuk pergi dan tak peduli.

Pada poin ketiga inilah, saya melihat mental korektif orang-orang melayu. Mereka terbuka untuk mengakui kesalahan dan bersedia melakoni mekanisme perbaikan diri yang terus menerus, bahkan dalam politik sekalipun.Bukankah memang demikian demokrasi mengajarkan kita. Yang terpenting bukan melulu mencari kebenaran, tapi juga menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Mari bergembira menyambut pesta demokrasi kita.

*Penulis adalah Ketua KPU Kota Jambi 2008-2013 dan peneliti di Seloko Institute


Penulis: Ratna Dewi, S.Pd
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments