Kamis, 20 September 2018

Pjs Wako Sebut Sudah Terima Rekomendasi BPK

Pastikan Sanksi yang Terlibat

Selasa, 13 Maret 2018 | 11:04:26 WIB


Pjs Wali Kota Jambi M Fauzi
Pjs Wali Kota Jambi M Fauzi / Amril Hidayat

JAMBI- Pjs Wali Kota Jambi M Fauzi menyebutkannya, dirinya selaku Pjs Wali Kota Jambi sudah menerima surat rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi terkait pemasalahan Kepala UPCA beberapa waktu lalu. Dalam hal ini dia mengaku akan berhati-hati untuk menindaklanjutinya. 

“Ini menyangkut hidup seseorang. Disitu ada sanksi harus mengembalikan kerugian negara Rp 5,12 Miliar dan sanksi berat bagi pimpinan dan pejabat PU saat itu,” katanya.  Dalam hal ini sebut Fauzi, sesuai ketentuan dirinya akan berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Jambi, dan Komisi Aparatur Sipin Negara (KASN). “Dengan BPK kaitan dengan temuan. Dengan KASN menyangkut keterlibatan ASN,” sebutnya.

Semua pejabat yang terlibat berdasarkan rekomendasi BPK sebut Fauzi tetap akan diberikan sanksi sesuai aturan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK memberikan waktu 60 hari. “Yang terlibat tetap diberikan sanksi. Yang masih dalam kuasa kita, sifatnya administrartif, saya sudah perintahkan inspektorat dalam dua minggu ini selesai. Jatuh temponya kan 14 April,” ujarnya.

Namun sebut Fauzi, seperti yang diluar kuasanya, yakni mengembalikan kerugian negara Rp5,12 miliar ini, ia perlu dibicarakan kepada yang terlibat. “Inilah yang mau saya koordinasikan bersama BPK,” tukasnya.

Diawal masa jabatannya, Fauzi sempat melakukan Sidak ke kantor UPTD Unit Pengeloa Campuran Aspal (UPCA) Kota Jambi belum lama ini.
Disana Pjs mengaku melihat banyak temuan ketidaktertiban pegawai. Disampaikan Pjs Wali Kota Jambi M Fauzi, dengan kejadian beberapa waktu lalu, dirinya selaku Wali Kota akan melakukan penataan dan pembinaan pada UPTD UPCA. “Saat saya sidak banyak ditemukan pegawai yang tidak tertib. Orangnyo banyak dakdo, yang ado hadir banyak dak neken absen. Saya selaku Wali Kota tentu wajib membina dan menata kembali. Administrasi UPCA perlu ditertibkan,” kata M Fauzi di ruang kerjanya, belum lama ini.

Lebih Lanjut Pjs Wako itu menyebutkan, pemeliharaan peralatan dan asset juga menjadi sorotan dirinya. Disana ada satu dump truck hilang pada 2010 silam. “Prosesnya gimana, kalau sudah benar prosesnya dia tidak akan muncul di aset. Kalau masih muncul, berarti prosesnya belum jelas,” imbuhnya. “Seharusnya itu sudah ada penghapusan asset. Truk tersebut hilang di rumah supir, bukan di lokasi kerja,” pungkasnya. 


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments