Minggu, 23 September 2018

Minol Tanpa Izin Masih Marak, Dewan: Disperindag Kecolongan


Jumat, 13 April 2018 | 10:59:35 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI- Peredaran Minuman Beralkohol (Minol) tanpa izin di Kota Jambi masih saja terjadi. Front Pembela Islam (FPI) Kota Jambi beberapa waktu lalu menemukan salah satu cafe yang berada di kawasan Pasar Kota Jambi menjual bebas minuman beralkohol tanpa izin. 

Diungkapkan Ahmad Syukri Ketua FPI Kota Jambi, pihaknya melakukan monitoring pada Sabtu lalu (7/4), ditemukan ada salah satu cafe di kawasan Terminal Rawasari menjual bebas minol tanpa izin.

Pada senin malam (9/4) lalu, pihaknya bersama Polsek Pasar Kota Jambi melakukan melakukan koordinasi dan melakukan penyitaan Minol. "Kita sebelumnya sudah monitoring dan memberikan peringatan. Tapi malam selasanya masih beraktifitas," kata Syukri, kemarin (12/4).

"Ada 12 dus Minol dari bebagai merek yang disita, kini diamankan di Polsek pasar," ujarnya. Ia menyebutkan, peredaran Minol tanpa izin masih marak, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dan penindakan di Kota Jambi.

Disamping itu mudahnya Pemerintah melalui Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi dalam memberikan izin. "Mudahnya proses izin yang di terbitkan oleh PTSP tanpa meninjau langsung lokasi menjadi sasaran empuk pedagang-pedagang miras," sebut Syukri.

Kata Dia, pihaknya akan terus melakukan monitoring peredaran Minol di Kota Jambi. Jika tidak ada ketegasan pemerintah dalam menindak peredaran Minol tanpa izin, maka pihaknya akan menindak secara langsung dengan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

Sementara Soni Anggota Komisi I DPRD Kota Jambi mengatakan saat ini banyak masuk laporan tentang peredaran Minol tanpa izin di Kota Jambi. "Kami Senin nanti akan rapat, dan dalam waktu dekat akan turun ke lapangan untuk mengecek seluruh tempat hiburan di Kota Jambi," katanya.

Soni mengatakan, pengawasan terhadap peredaran minol ada di Disperindag Kota Jambi. "Kalau ada yang tidak punya izin dan tidak tahu, artinya Disperindag kecolongan," katanya. Dia mengatakan agar tempat usaha yang tidak memiliki izin lengkap untuk segera ditindak. "Kalau bisa langsung ditutup saja. Karena Pemda yang dirugikan, karena PAD juga tidak masuk," pungkasnya. 


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments