Jumat, 17 Agustus 2018

Kue Itu Bernama APBN


Kamis, 26 April 2018 | 14:31:55 WIB


/

SECARA teori, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar/penjelasan secara rinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya masa periode anggaran dihitung secara tahunan, disebut sebagai Tahun Anggaran (T.A). Penggunaannya dibatasi dalam periode tersebut. Pasal 23 UUD 1945 menyebutkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.

Selanjutnya, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,  Pasal 1 (ayat) 7 menyebutkan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR. Dalam hal, apabila DPR tidak menyetujui RUU-APBN yang diusulkan, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun sebelumnya (Pasal 15 ayat 6). Artinya, jika tidak ada kata mufakat antara pemerintah dan DPR, maka anggaran belanja Negara kembali menggunakan APBN tahun sebelumnya agar pemerintahan tetap bisa berjalan.

Kondisi yang terakhir ini boleh jadi merupakan kegagalan pemerintah dalam menemukan kata sepakat dengan (yang terhormat) para  anggota DPR. Termasuk misalnya mengenai perkara “angka” yang belum satu kalam. Daftar isian ini, jika di daerah disebut sebagai APBD dengan mekanisme persetujuan dari DPRD.

Awal tahun 2018, dunia sempat dihebohkan dengan adanya berita shutdown government yang resmi diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagaimana dilansir oleh media online Okezone News. Penghentian ini akibat dari kegagalan pemerintah Donald Trump dalam upaya mencapai kesepakatan dengan pihak senat mengenai anggaran operasional Negara. Apa yang terjadi di era pemerintahan Trump ini, juga pernah terjadi pada periode presiden Barack Obama (Tahun 2013). Agaknya, realitas seperti ini menjadi sesuatu yang biasa di Negeri mereka (Amerika).  Namun, tidak pernah ditemukan di Indonesia.

Begitulah setidaknya (sejauh) hasil penulusuran saya secara daring tentang dinamika anggaran di negeri ini. Kalaupun ada perdebatan dan penolakan pada suatu Rancangan-APBN, termasuk juga R-APBD yang diajukan oleh pemerintah ke gedung dewan, tidak lain hanya sebagai diskursus-politis yang sarat kepentingan dan cenderung retoris. Sebab, pada akhirnya tetap meraih kata sepakat dan berujung pada persetujuan (ketok palu). Artinya, pemerintahan kita masih mengedepankan kepentingan nasional ketimbang keukeuh tanpa bisa ditawar. Mengalah demi kepentingan rakyat banyak. Toh, belanja anggaran nantinya akan memberikan manfaat yang cukup besar secara ekonomi bagi semua kalangan. Yang terakhir ini, ada kecenderungan hidden agenda dibalik mekanisme budgeting yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Bak kue yang (tengah) dikuasai dan untuk siapa kue itu akan diberikan. Ya, begitulah dinamika penganggaran. Pendek kata, anggaran itu adalah “Kue” dan itu bernama APBN. Jadi, siapa yang menguasai Kue itu, maka dia dapat mengendalikan Negara dan pemerintahan, begitulah kekuasaan. Maka, tidak heran, jika ternyata pemerintah menjadi satu-satunya pembeli terbesar di negeri ini. Itulah maka, disekitar APBN yang dikuasai ooleh pemerintah menjadi tempat yang sangat “menggiurkan” bahkan kalau boleh dikatakan akan menjadi sarang empuk penyamun.

Sesungguhnya APBN hanya daftar yang terdiri dari lembaran biasa. Hanya saja, di dalamnya berisi daftar kegiatan dan belanja pemerintahan yang digambarkan dengan nominal angka. Bahkan, tidak jarang seorang operator anggaran sering juga disebut sebagai ahli nujum karena harus dapat memprediksi anggaran untuk priode 2 (dua) tahun ke depan. Jika sumber itu dari pusat, maka sebutannya, berdasarkan PMK No.7/PMK.02/2014, adalah RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) ataupun dokumen rencana keuangan tahunan pada Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran sebuah Kementerian/Lembaga. Nama lainnya adalah Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Yang kemudian banyak dipertanyakan, apakah RKA-K/L maupun DIPA ini merupakan rahasia Negara sehingga sangat tertutup untuk diakses?

Berdasarkan edaran Komisi Informasi (KI) Pusat No. 1/2011 menyatakan bahwa RKA-K/L dan DIPA merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Lembaga ini (KI Pusat) dibentuk berdasarkan amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jadi, lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang dilindungi oleh UU. Di antaranya mengeluarkan aturan tentang hal-hal yang boleh maupun tidak boleh dikonsumsi oleh publik serta hak-hak yang dapat diakses oleh publik. Termasuk hak untuk mengetahui proses penganggaran pada pemerintahan.

Melalui edaran ini pula dapat difahami, bahwa setiap badan publik wajib memberikan DIPA maupun RKA-K/L bagi pemohon informasi dan tidak perlu menutup akses terhadapnya karena sifatnya bukan rahasia (Pasal 9 UU KIP). Sebab, asas pengelolaan keuangan Negara itu adalah keterbukaan (pasal 23 ayat 1 UU KIP). Menutup akses publik terhadap anggaran sama halnya dengan melanggar aturan perundang-undangan itu sendiri.

Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran lagi yang menyatakan bahwa RKA-K/L dan DIPA itu rahasia, melainkan boleh diakses dan terbuka kepada publik. Hanya saja,

dalam prakteknya – utamanya di daerah – masih belum dapat diterjemahkan secara baik. Bak pepatah, jauh panggang dari api. Akan tetapi, paling tidak semangat ke arah itu sudah ada. Semangat untuk adanya suatu perubahan dan semangat akan adanya keterbukaan atas suatu informasi kepada publik. Barangkali, statement ini menarik untuk dicermati “segudang kepintaran tidak akan ada gunanya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan”.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah kita berpasrah diri dan berlindung dari setiap jengkal kesalahan dan kelalaian. Duhai Rabbku, masukkanlah aku dengan masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku dengan keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong (QS. 17:80).

Wassalam

Penulis adalah (Dosen Hukum Tata Negara Islam UIN STS Jambi)


Penulis: M. Ali Mubarak, MSI.
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments