Minggu, 25 Agustus 2019

Ratusan Warga Batanghari Duduki Lahan PT WKS


Sabtu, 28 April 2018 | 09:31:12 WIB


Warga saat menduduki lahan PT WKS di wilayah Mersam, Kabupaten Batanghari
Warga saat menduduki lahan PT WKS di wilayah Mersam, Kabupaten Batanghari / Metrojambi.com

MUARABULIAN - Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) secara paksa menduduki lahan PT Wira Karya Sakti (WKS) yang berada di Kecamatan Mersam kabupaten Batanghari.

Ratusan warga tersebut berasal dari dua kecamatan, yakni Maro Sebo Ulu (MSU) dan Mersam.Mereka menduduki lahan PT WKS sejak Rabu (25/4/2018) lalu.

Salah seorang peserta aksi, Lepiana mengatakan, warga menuntut hak lahan kepada PT WKS untuk mereka bertani.

"Suami saya di sini juga mbak, kami ingin hidup. Kami akan terus di sini hingga kami diberi lahan dari pihak perusahaan," ujar Lepiana sembari menggendong anaknya yang masih berumur 1,5 tahun.

Muslim, yang merupakan ketua dari SMB sekaligus kordinator akai dalam orasinya menyampaikan pihaknya tidak akan bertindak anarkis jika tidak ada yang memancing tindakan terlebih dahulu.

"Kita tidak akan bertindak anarkis apabila tidak dipancing terlebih dahulu, selama ini yang kita alami adalah penderitaan," ujar Muslim dalam orasinya.

"Tahun 1945 Indonesia sudah merdeka, kenapa masih ada pembunuhan? Pembunuhan dari pihak perusahaan, di mana itu dan siapa?" ujar Muslim.

Salah satu petani bernama Neli sontak menjawab. "Indra Pelani, adik saya sendiri. Itu dibunuh dengan keji di tahun 2015 kejadiannya," ujar Neli.

Dalam aksi tersebut ada 10 poin yang dituntut massa. Diantara tuntutan massa tersebut, pertama, meminta kepada pihak pemerintah agar lahan yang pernah digarap warga sejak 1999 sampai tahun 2006 dan digusur oleh PT WKS pada tahun 2007 hingga 2009 dikembalikan ke petani.

Kedua, PT WKS harus mengganti kerugian petani senilai Rp. 5,8 miliar. Ketiga, meminta kepada Menteri Kehutanan agar mencabut izin PT WKS, karena menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Keempat, meminta kepada TNI, Polri tidak melarang, mengusir, menangkap mayarakat berdasarkan PP Nomor 88 Tahun 2017 Pasal 30 huruf B.p

Kelima, meminta kepada Menteri transmigrasi agar merealisasikan program TSM ( Trans Swakarsa Mandiri) di Batanghari. Tuntutan keenam, meminta kepada Menteri Kehutanan untuk menghentikan program HTR karena diduga mementingkan diri sendiri dan kekayaan pribadi.

Sementara itu, menanggapi tuntutan dari warga SMB, salah satu Humas PT WKS Distrik VIII Setiadi menyampaikan, tuntutan mengenai pelaksanaan program TSM di areal HTI PT. WKS. PT WKS berpendapat bahwa untuk program transmigrasi harusnya di laksanakan di luar kawasan, apabila akan dilakukan di dalam kawasan, harus ada pelepasan hutan kawasan terlebih dahulu.

Kemudian, PT WKS mengajak perwakilan pengurus SMB untuk bersama-sama menghadap ke Timdu Kabupaten Batanghari untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, PT WKS meminta kepada pengurus SMB untuk memberikan data anggota SMB yg merasa menjadi korban PT. WKS dan mempertanyakan apa yang menjadi dasar SMB untuk melakukan pendudukan lahan di areal HTI PT. WKS.

Selanjutnya Humas PT WKS lainnya Arip Lubis kepada harian ini mengatakan apapun yang disampaikan jika benar tidak akan menjadi masalah.

"Tapi kenyataannya ketemunya masalah ini baru kemarin. Biasanya jika ada masalah biasanyakan ada tahapannya," ujar Lubis.

Lubis menjelaskan pihaknya tidak akan pernah menghambat siapapun yang akan berkoordinasi kepada pihak PT WKS. "Ini kita terima secara tiba-tiba," jelasnya.

Saat disinggung benar atau tidak pihak PT WKS merebut lahan warga? Lubis menjelaskan pihaknya mengelola lahan dimulai dari tahun 2004 lalu tidak ada permasalahan.

"Jadi dari bahasa mereka, mereka menuntut lahan, namun memang belum diaampaikan berapa luasan lahan yang mereka tuntut," jawab Lubis.

Sempat disinggung ada salah satu warga terbunuh bernama Indra Pelani sebelumnya. Lubis mengaku belum mengetahui secara detail permasalahan itu.


Penulis: Chy
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments